Penanggulangan Tetap Dioptimalkan meski Anggaran Dipotong
Upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan tetap dioptimalkan meskipun anggaran yang telah dialokasikan untuk itu dipotong sebagian untuk penanganan Covid-19. Penanganan di Kalsel difokuskan di sekitar bandara.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tetap menjadi fokus perhatian daerah langganan karhutla di tengah pandemi Covid-19. Di Kalimantan Selatan upaya penanggulangan karhutla tetap dioptimalkan meskipun anggaran yang telah dialokasikan untuk itu harus dipotong sebagian untuk penanganan Covid-19.
Kepala Subbidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Saefuddin Dinarja menyampaikan, dana yang dianggarkan untuk penanganan karhutla di Kalsel tahun ini hampir Rp 3 miliar. Namun, karena ada pandemi Covid-19, anggarannya dipotong Rp 628 juta menjadi sekitar Rp 2,28 miliar.
Pada 2019, anggaran untuk penanganan karhutla di Kalsel sekitar Rp 3,5 miliar. Dengan adanya pemotongan itu, beberapa komponen dalam penganggaran harus dikurangi, di antaranya volume bahan bakar minyak, uang makan personel dari Rp 55.000 menjadi Rp 35.000 per orang, serta kegiatan rapat disesuaikan.
”Meskipun anggarannya terpotong, penanganan karhutla tetap harus jalan di tengah pandemi Covid-19. Itu sudah menjadi kewajiban. Personel dan peralatan juga sudah disiapkan,” kata Dinarja yang dihubungi dari Banjarmasin, Rabu (5/8/2020).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak kemarau di Kalsel tahun ini terjadi pada Agustus. Pemprov Kalsel juga sudah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana kabut asap akibat karhutla berdasarkan Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0487/KUM/2020 terhitung mulai 1 Juli sampai dengan 30 November 2020.
Meskipun anggarannya terpotong, penanganan karhutla tetap harus jalan di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Dinarja, pihaknya telah menggelar rapat dengan BMKG dan pihak terkait lainnya. Informasi dari BMKG, kemarau di Kalsel tahun ini tidak seekstrem kemarau tahun lalu karena yang terjadi adalah kemarau basah. Saat kemarau, hujan masih berpotensi turun. ”Meskipun kemarau basah, kesiapsiagaan terhadap karhutla tidak boleh berkurang,” ujarnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel Sahruddin sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan lima posko untuk penanggulangan karhutla. Lima posko itu berada di Kota Banjarbaru (2 posko), Kabupaten Banjar (1 posko), Barito Kuala (1 posko), dan Tanah Laut (1 posko).
Personel gabungan di lima posko tersebut bertugas menanggulangi karhutla di empat kabupaten/kota tersebut. Sebab, kabut asap akibat karhutla di empat daerah tersebut kerap mengganggu penerbangan di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, dan aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin.
”Bandara dan daerah sekitarnya merupakan ring satu atau daerah prioritas penanganan karhutla setiap tahun. Karena itu, kami dari BPBD Provinsi lebih fokus pada penanganan di sana,” kata Sahruddin.
Dinarja menambahkan, 10 personel gabungan akan ditempatkan di setiap posko. Mereka dilengkapi dengan peralatan pemadaman dan bertanggung jawab atas wilayahnya. Jika terjadi karhutla, harus segera berkoordinasi dengan personel yang lain. ”Semua komponen, termasuk sukarelawan pemadam kebakaran, harus digerakkan,” katanya.
Berdasarkan rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan yang ditampilkan pada laman sipongi.menlhk.go.id sampai dengan Rabu (5/8/2020), di Kalsel sudah ada 25 hektar (ha) lahan yang terbakar. Jumlah titik panas yang terpantau satelit Terra/Aqua (Lapan) pada rentang 30 Juli-5 Agustus 2020 sebanyak dua titik.