Distribusi Logistik di Yahukimo dan Yalimo Belum Tuntas
Distribusi logistik pilkada untuk TPS di Yahukimo dan Yalimo belum tuntas. Total sebanyak 10 distrik di Yahukimo dan 1 distrik di Yalimo yang belum melaksanakan pemungutan suara.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
HUMAS BAWASLU PAPUA
Distribusi logistik pilkada di Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan helikopter pada Selasa (8/12/2020).
KEEROM, KOMPAS — Distribusi logistik pilkada serta alat pelindung diri ke 10 distrik atau kecamatan di Kabupaten Yahukimo dan satu distrik di Kabupaten Yalimo belum tuntas hingga Rabu (9/12/2020). Padahal, warga harus mengikuti pemungutan suara di TPS hari ini.
Hal ini disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua, Ronald Manoach, saat dihubungi dari Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Rabu siang.
Ronald mengatakan, pihak KPUD Yahukimo masih berupaya mengirim logistik pilkada dan alat pelindung diri (APD) dengan pesawat ke 10 distrik di Yahukimo hingga Rabu ini pukul 13.00 WIT. Adapun distribusi logistik dan APD ke 41 distrik telah tuntas.
Di Yahukimo terdapat 50 distrik yang harus diakses menggunakan pesawat. Hanya Distrik Deikai yang dapat diakses dengan jalur darat.
HUMAS BAWASLU PAPUA
Anggota Bawaslu Papua, Ronald Manoach, memantau distribusi logistik pilkada di Kabupaten Yahukimo menggunakan helikopter pada Selasa (8/12/2020).
Adapun jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Yahukimo sebanyak 310.605 orang yang tersebar di 866 TPS. Jumlah pemilih di Yahukimo merupakan yang terbanyak dari 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada di Papua tahun 2020.
”Distribusi logistik pilkada di Yahukimo menggunakan dua pesawat jenis karavan dan empat helikopter. Pihak KPUD Yahukimo masih berupaya mengirim logistik ke seluruh distrik,” kata Ronald.
Ia menuturkan, distribusi logistik dan alat pelindung diri untuk 52 TPS di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, juga masih tertunda hingga Rabu siang.
Diketahui, ratusan warga menghalangi distribusi logistik pilkada dan alat pelindung diri untuk 52 tempat pemungutan suara di Distrik Apilapsili, Kabupaten Yalimo, Papua, Selasa (8/12). Massa diduga merupakan pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.
KODIM 1702/JAYAWIJAYA
Pembukaan blokade jalan dari Kabupaten Yalimo ke Kabupaten Jayawijaya di Kilometer 55, Distrik Abenaho, Jumat (3/4/2020).
Massa menghalangi distribusi logistik dan alat pelindung diri untuk 52 TPS karena menolak pelaksanaan sistem pemilu one man one vote (satu pemilih satu suara) seperti yang lazim dilakukan. Mereka meminta dilaksanakan sistem pemilihan noken di 52 TPS.
Penyelenggaraan pilkada di 52 TPS wajib dengan sistem pemilu nasional.
Sistem pemilihan noken merupakan mekanisme pemungutan suara di daerah pegunungan Papua, yakni melalui musyarawah bersama warga untuk menentukan pemimpin pilihannya. Kemudian warga sepakat memasukkan surat suara hasil pilihan bersama itu ke noken atau tas tradisional khas Papua dari rajutan akar, batang bunga anggrek, dan serat kulit kayu.
”KPUD Yalimo belum dapat mengirim logistik ke 52 TPS di Apalapsili hingga Rabu ini. Massa masih menghambat distribusi logistik,” ujar Ronald.
KOMPAS/FABIO COSTA
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Theodorus Kossay
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Theodorus Kosay, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya massa dari salah satu pasangan calon yang menghalangi distribusi logistik ke 52 TPS di Yalimo. ”Kami telah memohon bantuan dari Polda Papua agar proses distribusi logistik ke TPS di Distrik Apilapsili tidak terhambat,” kata Theodorus.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, jajaran Polres Yalimo bersama TNI masih berupaya membujuk massa agar menghentikan aksi tersebut. Ia menuturkan, salah satu calon bupati turut bersama massa menghalangi distribusi logistik tersebut.
Komandan Distrik Militer 1702/Jayawijaya Letnan Kolonel Inf Candra Dianto yang berada di Yalimo saat dihubungi membenarkan bahwa logistik belum terdistribusi ke 52 TPS.
”Kami memastikan distribusi logistik ke 52 TPS akan terlaksana pada Kamis (10/12/2012). Penyelenggaraan pilkada di 52 TPS wajib dengan sistem pemilu nasional,” kata Candra menegaskan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F20190417_161516_1555923297.jpg){kind=logo}
