Lelang Ulang Jadi Fokus

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah hanya ingin fokus pada pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik yang hingga kini masih belum terpenuhi ketersediaannya. Oleh karena itu, pemerintah tak mau terusik dengan tagihan Rp 540 miliar yang diklaim kontraktor asal Amerika Serikat. Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Rabu (1/3), mengatakan, akibat kegagalan lelang yang berkali-kali terjadi, pihaknya fokus dengan lelang yang baru saja dilaksanakan pada 16 Februari. Hasil dari lelang blangko KTP-el tersebut akan diumumkan pada pertengahan Maret. "Pada minggu ketiga Maret, hasilnya sudah ada sehingga diperkirakan blangko KTP-el sudah tersedia," katanya.Semula, lanjut Zudan, untuk memenuhi ketersediaan blangko KTP-el sebanyak 7,32 juta, pemerintah melaksanakan lelang pengadaan blangko KTP-el pada 14 Februari. Namun, lelang tersebut dibatalkan karena ada masalah dalam prosesnya. Untuk memenuhi kekosongan blangko KTP-el sebanyak 8 juta lembar di awal 2017, pemerintah sebenarnya sudah menggelar lelang pengadaan blangko KTP-el pada Oktober 2016 dengan anggaran Rp 115,2 miliar. Namun, proses lelang tersebut gagal karena empat dari lima perusahaan yang ikut tender dinyatakan gagal memenuhi persyaratan administrasi. Sementara satu perusahaan tersisa ternyata tak lolos uji teknis. Dengan gagalnya tender, persediaan blangko di Kemendagri terus kosong. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, lelang yang terakhir dibatalkan hasilnya karena dia tidak yakin dengan proses lelang yang sudah dilaluinya. "Walaupun tender sudah ada pemenangnya, saya minta diulang karena prosesnya tidak clean and clear betul. Akhirnya, saya batalkan. Kami harus hati-hati dengan prosesnya," ujar Tjahjo. Kehati-hatiannya dalam proses lelang, lanjut Tjahjo, diharapkan tidak berimbas pada berlarut-larutnya kekosongan blangko KTP-el. "Mudah-mudahan, pertengahan Maret, sudah ada pemenang dan bisa secara bertahap dicetak," ujarnya. Tak tersangkut Terkait dengan tagihan PT Biomorf Lone Indonesia, perusahaan asal AS, terhadap pemerintah, Zudan mengatakan, pihaknya tidak pernah tahu-menahu soal tagihan tersebut. Kalaupun ada klaim tagihan ke pemerintah, Kemendagri tidak tahu dan merasa tidak ada sangkut pautnya. "Biomorf Lone itu belum ada kontraknya dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri," kata Zudan.Biomorf Lone tercatat sebagai perusahaan yang memperoleh jatah pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el. Selain Biomorf Lone, ada juga konsorsium lain yang terdiri dari beberapa perusahaan dalam negeri, seperti PT LEN Industri, PT Sucofindo, Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Percetakan Negara, PT Sandipala Arthapura, dan PT Quadra Solutions. Total nilai proyek pengadaan KTP-el yang melibatkan Biomorf dan konsorsium lain mencapai Rp 5,9 triliun. Zudan memastikan, tanggung jawab pembayaran itu ada pada Biomorf Lone dan anggota konsorsiummya sendiri dan bukan seharusnya ditagihkan kepada pemerintah. Terkait tagihan pembayaran tersebut, Tjahjo menyatakan, sepengetahuannya konsorsium perusahaan penyedia data layanan KTP-el tersebut sudah menerima pembayaran. "Terakhir setelah (proses) di Komisi Pemberantasan Korupsi, saya mendapat kabar bahwa ternyata (tagihan) itu sudah dibayarkan. Besarnya 90 juta dollar AS," katanya. (MHD)