Celah Pembeda Citra Jokowi dan Kalla

Politik & Hukum  ·

Bagi Presiden Joko Widodo yang akan melanjutkan pemerintahannya pada periode kedua, beban berat persoalan menanti. Sebaliknya, bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengakhiri jabatannya, ia justru makin berlimpah apresiasi. Hasil survei...

Jangan Keluar dari Kesepakatan

Politik & Hukum  ·

Pada Minggu (20/10/2019) esok pukul 14.58 WIB, Ma’ruf Amin akan mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejak saat itu, Ma’ruf Amin akan menjadi Wakil...

Penyidikan Kian Intensif

Politik & Hukum  ·

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution juga siap memberi keterangan. MEDAN, KOMPAS Penyidikan kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan...

Sejumlah Fraksi Menilai Pembentukan AKD Tidak Proporsional

Pemilu  ·

Kompisisi pimpinan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk. Nantinya, komposisi jumlah pimpinan tiap fraksi akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, (22/10/2019).

Komnas HAM Minta Presiden Prioritaskan Persoalan Papua

Politik & Hukum  ·

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin segera mencari solusi persoalan Papua setelah pelantikan.

Kabinet Baru Diharapkan Tak Diisi Pelanggar HAM

Politik & Hukum  ·

Pegiat hak asasi manusia mengharap tidak ada lagi sosok bermasalah di jajaran kabinet. Kehadiran pelaku HAM diyakini akan menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Ekonom Menilai UU KPK Bisa Mengancam Kesejahteraan Masyarakat

Politik & Hukum  ·

Korupsi tidak akan pernah bisa memunculkan kepastian karena tidak ada ”tarif sogokan”. Sementara untuk investasi, hal paling utama yang dibutuhkan adalah kepastian.

HBKB Tanggal 20 Oktober Ditiadakan

Politik & Hukum  ·

Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan tidak akan ada penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor pada Minggu (20/10/2019).

Bebas Akses

Pemerintah Menutup Ruang Peredaran Ponsel Ilegal

Politik & Hukum  ·

Praktik penjualan ponsel ilegal di dalam negeri sedikitnya menahan pendapatan negara berupa Pajak pertambahan Nilai (PPN) sekitar Rp 2 triliun per tahun atau Rp 55 miliar per hari.

Bebas Akses

Melihat Aksi ”Kopassus Cabang Kamboja”

Politik & Hukum  ·

Indonesia membantu kami memiliki ’rumah’ dengan adanya Perjanjian Damai Paris tahun 1991. Akan lebih baik lagi jika Indonesia juga membantu kami menata rumah itu melalui kerja sama ekonomi Indonesia-Kamboja.

Tanggal Terbit Saya ingin melihat daftar artikel yang terbit pada tanggal...