KY Kumpulkan Informasi Putusan Tatib
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial mengumpulkan informasi seputar penerbitan putusan Mahkamah Agung terkait Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah beserta eksekusi putusan itu. KY akan menggali informasi ada atau tidak adanya pelanggaran etik berupa proses transaksional di balik terbitnya putusan dan eksekusi putusan itu. Juru Bicara KY Farid Wajdi, di Jakarta, Sabtu (8/4), mengatakan, KY tak punya kewenangan mencampuri putusan MA yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. Begitu pula dengan kehadiran Wakil Ketua MA Suwardi yang memandu pengambilan sumpah pimpinan baru DPD. Namun, KY bisa mengkaji jika terjadi penyalahgunaan proses penerbitan putusan dan eksekusinya. "Apakah berupa janji pengaruh, jabatan, atau uang. Apakah ada transaksional?" kata Farid di sela diskusi "MA Mau Apa?" yang digelar Populi Center, Sabtu (8/4). Sejauh ini, ujar Farid, KY masih mengumpulkan informasi dan belum sampai tahap memberikan rekomendasi ke MA. Untuk itu, belum ada laporan yang diterima oleh KY. Namun, KY mengumpulkan informasi dari pemberitaan di media, informal, ataupun laporan dari individu yang tak mau disebut identitasnya. "KY tak mau ada kesalahan seperti MA. Sebagai lembaga etik, kami dituntut cermat dan tak bisa instan. Hingga kini, kami belum bisa memberikan penilaian ada atau tidaknya pelanggaran etik dari peristiwa itu," katanya.Anggota Ombudsman RI yang juga mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, Ombudsman belum membicarakan hal itu. Namun, Ombudsman menyayangkan kesalahan administrasi berupa kesalahan ketik yang fatal dalam amar putusan MA, seperti penyebutan DPD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang disebut UU No 1/2017 tentang Tatib. Polemik di DPD memuncak karena perebutan kursi pimpinan DPD setelah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis mengucapkan sumpah sebagai pimpinan DPD. (GAL)
