Partai Golkar Mulai Bergolak

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar mulai bergolak menyusul perkembangan penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik yang diduga turut melibatkan ketua umum partai itu, Setya Novanto. Dengan alasan untuk menyelamatkan partai, muncul sejumlah wacana terkait posisi ketua umum di Golkar.Di sela acara diskusi Partai Politik dan Budaya Korupsi di Jakarta, Senin (24/4), Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai mengatakan, upaya untuk menyelamatkan Partai Golkar antara lain dengan melakukan suksesi kepemimpinan selambat-lambatnya pada Agustus mendatang. Pasalnya, Agustus 2017 merupakan tahap pertama verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum 2019, sementara Juni adalah tahap awal pemilihan kepala daerah serentak 2018. "Tahapan itu bisa dilalui kalau Golkar punya struktur kepengurusan yang telah dikukuhkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, targetnya sebelum Agustus," ujar Yorrys.Novanto, yang kini telah dicegah bepergian ke luar negeri, disebut dalam surat dakwaan korupsi KTP elektronik. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (20/4), mantan Direktur PT Java Trade Utama Johanes Richard Tanjaya menyebutkan, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyediakan dana untuk Novanto sebesar 7 persen dari nilai proyek KTP elektronik. Adapun total nilai proyek KTP elektronik sebesar Rp 5,9 triliun. Terkait calon pengganti Novanto, Yorrys mengatakan, hal itu bukan masalah. Golkar punya banyak politisi muda yang bisa menggantikan Novanto. "Banyak sekali, ada generasi muda, (kader) dari DPR bisa, dari kementerian bisa, dari internal DPP juga bisa," katanya. Hormati proses hukum Namun, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya tetap menyerahkan status Novanto pada proses hukum. Golkar tak bisa mengambil sikap mendahului keputusan pengadilan ataupun hasil penyidikan KPK. Partai seharusnya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi keterlibatan Novanto di kasus KTP elektronik.Agung juga mengingatkan agar berbagai pernyataan terkait posisi dan kedudukan Novanto dikonsolidasikan dahulu di internal partai. Agung pun berharap KPK segera memberi kepastian terkait status Novanto agar tidak perlu muncul berbagai spekulasi. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya rencana menggelar musyawarah nasional luar biasa. Golkar tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Apalagi Novanto selama ini dinilai kooperatif mengikuti proses hukum. "Golkar tetap solid, tak ada rencana munaslub. Kita semua hormati proses hukum," ujar Idrus. (AGE)