JAKARTA, KOMPAS — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto bertemu dengan Sekjen Partai Golongan Karya Idrus Marham membahas pencalonan gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah Jawa Barat tahun 2018. Kedua partai berharap dapat berkoalisi dalam mengajukan kandidat calon gubernur dan wagub Jawa Barat.
”Tadi kami bertemu dengan Pak Dedi Mulyadi juga dengan Pak Idrus Marham membahas Pilkada Jawa Barat. Kami juga tadi menyarankan kepada Pak Dedi untuk membangun komunikasi kepada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDI-P di Jawa Barat,” ujar Hasto saat menghadiri acara syukuran kelahiran anak Idrus di Jakarta, Minggu (6/8).
Walaupun dapat mengajukan calon kepala daerah tanpa berkoalisi dengan partai lainnya, PDI-P menilai perlu berkoalisi dengan partai lain. ”Melihat realitas dan tantangan yang ada di Jawa Barat, kami memerlukan kerja sama dengan partai lain,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan, partainya juga siap dengan kemungkinan calon lain yang diajukan untuk menjadi calon wakil gubernur. ”Tentu kami lakukan pemetaan politik. Jika rakyat memang menghendaki calon yang nantinya kami usung menjadi wakil gubernur, kami harus siap. Intinya tidak boleh ada gap antara harapan rakyat dan keputusan partai,” tutur Hasto.
Sementara itu, Idrus membenarkan adanya komunikasi politik yang terbangun dengan PDI-P terkait Pilkada Jawa Barat. ”Betul kami adakan komunikasi politik, utamanya dengan PDI-P, agar kami dapat bersama-sama saat Pilkada Jawa Barat nanti. Semoga nanti calon dari Partai Golkar dan PDI-P bisa segera kami deklarasikan. Partai Golkar berharap pembahasan terkait Pilkada Jawa Barat sudah selesai bulan Agustus ini.” ujar Idrus.
Idrus mengatakan, untuk Pilkada Jawa Barat, partainya memprioritaskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur. ”Karena kinerja saudara Dedi Mulyadi sudah jelas dan berpengalaman, kami prioritaskan dia untuk menjadi nomor satu atau calon gubernur. Namun, kami tetap akan lihat dinamika yang terjadi di masyarakat," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum mensyaratkan calon kepala daerah di Jawa Barat didukung minimal oleh 20 persen jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi atau 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan parpol.
Di DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah total 100 kursi, PDI-P meraih kursi terbanyak dengan 20 kursi (20 persen jumlah kursi DPRD) diikuti dengan Partai Golkar sebanyak 17 kursi. Dengan demikian, hanya PDI-P yang dapat mengajukan calonnya tanpa berkoalisi dengan partai lain. (DD14)