Hoaks untuk Kepentingan Politik
JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran kelompok produsen kabar bohong atau hoaks Saracen digunakan sebagian pihak, baik organisasi kemasyarakatan maupun partai politik, untuk mencapai kepentingan tertentu. Penangkapan Asma Dewi menunjukkan bahwa pemberian uang kepada Saracen dimaksudkan untuk tujuan politik.Dalam penyidikan kasus ujaran kebencian dengan tersangka Asma Dewi, penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI menemukan ada aliran dana dan keterkaitan Asma dengan kegiatan politik salah satu kandidat dalam Pilkada 2017. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, penyidik masih melengkapi pola keterkaitan Asma dengan berbagai motif, terutama politik, dengan ormas, kelompok masyarakat, dan partai politik."Dugaan penggunaan Saracen dalam kegiatan politik terus kami dalami. Untuk itu, penyidik masih terus menyempurnakan konstruksi fakta dari hasil keterangan tersangka, saksi, dan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," ujar Martinus, Kamis (14/9), di Jakarta.Menurut salah satu penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber, Asma di hadapan penyidik menerangkan, dana Rp 75 juta digunakan untuk keperluan dengan Saracen. Jumlah itu merupakan tarif pembuatan situs web, konten hoaks, dan penyebaran hoaks melalui ribuan akun media sosial Saracen. Tarif ditentukan pemimpin Saracen, yaitu JAS.Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Siber Bareskrim Kombes Irwan Anwar mengatakan, pihaknya masih perlu meminta keterangan lima tersangka kasus Saracen dan sejumlah saksi untuk mengonfirmasi laporan hasil analisis PPATK yang merekam jejak aliran di 15 rekening milik para tersangka. Laporan hasil analisis itu pun diterima penyidik pada Rabu (13/9). (SAN)
