Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Istana Negara, Rabu (17/1). Dalam pelantikan, Yuyu sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Marsekal.
JAKARTA, KOMPAS — Marsekal Yuyu Sutisna bertekad memprioritaskan percepatan pengadaan alat utama sistem persenjataan yang sedang diproses. Ini menjadi hal pertama agenda Yuyu begitu menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
Presiden Joko Widodo melantik Yuyu sebagai KSAU di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1). Yuyu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjadi Panglima TNI sejak 8 Desember lalu.
Seusai pelantikan, Yuyu mengatakan akan melanjutkan kebijakan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU yang sudah dimulai Hadi Tjahjanto. ”Prioritas saya adalah menyelesaikan pengadaan alutsista yang tertunda. Harapan saya, dalam tiga bulan ini, pengadaan alutsista yang tertunda bisa diselesaikan,” tuturnya kepada wartawan.
Yuyu sebelumnya menjabat sebagai Wakil KSAU dan merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Dia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU dan Panglima Komando Operasi TNI AU.
Yuyu berharap pengadaan pesawat tempur Sukhoi 35 (Su-35) bisa segera dituntaskan. Penandatanganan kontrak pengadaan Su-35 sampai sekarang belum juga terlaksana.
Pesawat tempur Su-35 sangat diperlukan untuk menggantikan pesawat F-5 Tiger TNI AU yang sudah uzur. Selain pengadaan pesawat tempur Su-35, percepatan juga akan dilakukan untuk pengadaan enam radar ground-controlled interception (GCI) serta dua radar pasif dan pesawat tanpa awak.
Alutsista ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas TNI AU menjaga kedaulatan Indonesia. Di sisi lain, pembangunan alutsista ini sesuai rencana strategi dan postur kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Sampai 2025, Indonesia semestinya memiliki 32 radar. Saat ini terdapat 20 radar dan akan segera ditambah 6 pengadaan baru. Ke depan, jumlah minimal hingga 2025 terus diupayakan bisa tercapai.
Selain itu, TNI AU juga terus membantu pengambilalihan flight information region (FIR). ”Sekarang hal ini ada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman, oleh Bapak Luhut (Menko Kemaritiman),” tutur Yuyu.
Rencananya, Maret 2018, ruang udara di Sektor B dan C sudah diambil alih. Adapun Sektor A, pengambilalihan dilakukan paling lambat triwulan ke-4 pada 2019.
Selama ini ruang udara di wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna masih belum berada di tangan Indonesia. International Civil Aviation Organization (ICAO) belum mengizinkan Indonesia mengelola ruang udara itu karena dianggap belum memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni.
Hak politik
Dalam acara silaturahim Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) dengan sekitar 100 purnawirawan TNI di Jakarta, Rabu, Ketua Umum PPAD Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, ”Acara ini bertujuan untuk menyamakan pendapat. Para purnawirawan ini aktif dalam berbagai kelompok partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai mereka membawa PPAD dalam politik praktis.”
Dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018, ada dua perwira TNI AD yang mengundurkan diri untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. ”Anggota TNI yang sudah pensiun memiliki hak berpolitik. Kita hargai itu. Namun, itu adalah urusan perorangan, bukan urusan organisasi,” ujarnya. (INA/DD07)
