Definisi Makar di KUHP Dinilai Terlalu Luas

KOMPAS/LASTI KURNIA

Dari kiri ke kanan; Peneliti ICJR Anggara, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, anggota Komnas HAM Roihatul Aswidah, dan Kepala Divisi Riset dan Advokasi LBH Pers Asep Komarudin, menjadi nara sumber pada diskusi Siaga Kebebasan Berekspresi Pasca Pembahasan Rancangan KUHP, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Rabu (1/3/2017). Diskusi membahas proyeksi potensi pengekangan kebebasan berskpresi terkait pasal-pasal di Rancangan KUHP dan perumusan ulang teknis norma hukum.

Kebebasan berekspresi belum sepenuhnya ditopang peraturan perundang-undangan. Kebebasan berekspresi masih diancam sejumlah pasal-pasal makar yang dinilai terlalu luas di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di antaranya Pasal 87, Pasal 104, dan Pasal 140 KUHP. ”Pasal-pasal itu rentan jadi pasal karet dan digunakan untuk menghukum orang yang mengkritisi negara,” kata Iwan Niode, pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, saat konferensi pers jelang putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (30/1). Pada Rabu ini, MK dijadwalkan mengumumkan putusan pengujian pasal makar yang diajukan sejumlah lembaga, seperti LBH Keadilan Bogor Raya, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, dan Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum. (DD07)