Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil.
JAKARTA, KOMPAS — Masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah tahun ini jangan sampai dimanfaatkan untuk mempromosikan partai politik dalam pemilu legislatif dan presiden serentak tahun 2019. Kampanye Pemilu 2019 dengan membonceng masa kampanye pilkada bisa membuat partai politik terjerat pidana pemilu.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, di Jakarta, Minggu (4/3), mengingatkan, masa kampanye untuk Pemilu 2019 baru dimulai 23 September mendatang. Jika partai- partai memanfaatkan masa kampanye pilkada untuk mengampanyekan partai atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, berarti melanggar aturan pemilu.
”Kampanye di luar jadwal termasuk pelanggaran pemilu, bisa dijatuhi sanksi pidana dan denda,” katanya.
Dia mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi hal itu. Sebab, dengan setiap partai peserta Pemilu 2019 telah memperoleh nomor urut untuk 2019, kemudian sejumlah partai juga sudah mengusung capres ataupun cawapres, potensi partai memanfaatkan masa kampanye pilkada untuk berkampanye Pemilu 2019 sangat besar.
Saat ini, para elite partai politik sudah berkeliling ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2018. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat dihubungi, Minggu, mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama elite partai lain telah ditunjuk menjadi juru kampanye pilkada.
Turun ke daerah
Oleh karena itu, elite PAN dipastikan turun kampanye, khususnya di daerah yang jumlah calon pemilihnya besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, anggota DPR juga akan kampanye di daerah pemilihannya yang menggelar pilkada, seperti Zulkifli Hasan, yang dari Lampung, berkampanye pada Pilkada Lampung.
”Pilkada 2018 serta pemilu legislatif dan presiden 2019 itu satu tarikan napas. Jadi, elite- elite partai pasti lebih intens turun. Selain memenangi pilkada, ya, sekaligus menyiapkan infrastruktur partai agar siap pada 2019,” katanya.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu memastikan akan berkampanye pada Pilkada Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menambahkan, Prabowo juga akan berkampanye di daerah lain, seperti Jawa Tengah.
”Masyarakat sudah banyak yang merindukan Prabowo, makanya Prabowo ingin bertemu dengan masyarakat,” ujarnya.
Adapun Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pun akan berkampanye di 17 provinsi yang menggelar pilkada. ”Namun, tetap fokus utamanya untuk kemenangan calon kepala/wakil kepala daerah,” katanya.
Berkait Pilkada Jawa Tengah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno resmi masuk tim pemenangan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Magelang menyatakan akan bekerja keras memenangkan Sudirman dan Ida. (APA/KRN/EGI)
