Perupa membuat karya mural bertema Pancasila di tembok Stadion Kridosono, Yogyakarta, dalam acara Ngabuburit Mural Pancasila, Sabtu (17/6). Kegiatan itu sebagai wujud pemanfaatan media seni sebagai sarana menggelorakan semangat Pancasila. Acara tersebut juga untuk mengekspresikan berbagai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui karya seni mural. (Ilustrasi)
JAKARTA, KOMPAS - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menilai Kepolisian Negara RI punya peran utama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di akar rumput. Terkait hal itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman ke masyarakat agar hadir deteksi dini guna mengantisipasi ekspresi yang bertentangan dengan Pancasila.
Kompas/Wisnu Widiantoro
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito KarnavianKompas/Wisnu Widiantoro (NUT)17-01-2017
”Bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina ketertiban dan keamanan masyarakat) Polri di desa berpotensi membantu pemuda desa melahirkan kembali gotong royong lewat sistem keamanan lingkungan, yang tak hanya mencegah kriminal, tetapi juga mendeteksi hadirnya ekspresi yang bertentangan dengan Pancasila,” ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, usai melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Polri yang dipimpin Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Rabu (21/3), di Mabes Polri, Jakarta.
Rombongan BPIP yang hadir di Mabes Polri, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Polri menyambut Megawati dengan drum band dan penghormatan pedang pora. Selain Megawati dan Yudi Latif, juga hadir sejumlah anggota dewan pengarah BPIP, seperti KH. Ma’ruf Amin, Try Sutrisno, dan Said Aqil Siradj.
Melalui pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam dan diselingi makan siang tertutup, menurut Yudi, BPIP ingin bertukar pikiran dengan pimpinan Polri terkait peran kepolisian untuk membantu peran BPIP dalam mengarusutamakan Pancasila di masyarakat.
Yudi menjelaskan, personel bhabinkamtibmas Polri yang mencapai 47.000 orang, bisa menjadi kaki tangan BPIP untuk menghidupkan Pancasila dalam sendi kehidupan masyarakat. Ini karena BPIP tidak memiliki instrumen kerja di daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan mendukung kegiatan BPIP untuk menggelorakan kembali pengamalan nilai Pancasila di masyarakat.
”Kapolri akan memerintahkan seluruh jajaran, mulai dari Bhabinkamtibmas, kepolisian sektor hingga resor untuk membantu tugas BPIP. Kami juga membantu BPIP hadir hingga ke sekolah dan komunitas,” kata Setyo.
GBHN
Setelah bertemu Presiden Joko Widodo, kemarin, Said Aqil yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyatakan BPIP akan membahas gagasan adanya visi misi Indonesia seperti yang dahulu diwujudkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun untuk mewujudkan hal itu, butuh perubahan UUD 1945 yang perubahannya, harus dibatasi hanya pada hal itu.
Hari ini, dewan pengarah dan pimpinan BPIP akan bertemu dengan Presiden. Penasihat BPIP Benny Susetyo menyatakan, pertemuan itu untuk melaporkan kerja selama tiga bulan terakhir dan membahas rencana kerja BPIP tiga bulan mendatang.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018, ditegaskan bahwa BPIP adalah revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Idelogi Pancasila (UKP-PIP). Dengan menjadi badan, BPIP akan tetap hadir sepanjang Pancasila masih ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (SAN/INA/NDY)
