Perhatian Pemerintah Momentum untuk Aceh

KOMPAS/HAMZIRWAN

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haitar di Jakarta, Selasa (27/3).

JAKARTA, KOMPAS - Besarnya perhatian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Aceh merupakan momentum yang harus dioptimalkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan manfaat perdamaian sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haitar mengemukakan hal ini dalam perbincangan di The Atjeh Connection, Jakarta, Selasa (27/3).

Salah satu perhatian besar yang tampak dari Presiden Jokowi terhadap Aceh adalah penghargaannya terhadap Nyak Sandang (91), salah satu masyarakat Aceh yang menyumbangkan hartanya untuk pembelian dua pesawat pertama RI pada tahun 1950. Ketika itu, masyarakat Aceh menyumbangkan hartanya untuk membeli pesawat yang akan dipakai menjalankan misi diplomasi internasional dan bisnis penerbangan untuk menambah kas negara atas permintaan Presiden Soekarno kepada Gubernur Aceh Teungku Daud Beureueh di Kutaraja (Banda Aceh) tahun 1948.

”Baik Presiden Joko Widodo maupun Wapres Jusuf Kalla mengakomodasi kepentingan Aceh. Hal ini sangat penting bagi pembangunan Aceh dan kesejahteraan rakyat,” ujar Malik.

Pemerintahan Jokowi-Kalla membuat Program Strategis Nasional (PSN) untuk memacu pembangunan infrastruktur dasar nasional. Untuk Aceh, PSN itu, antara lain, adalah pembangunan jalan tol dalam rangkaian Trans-Sumatera, rel kereta api, dan waduk.

Wali Nanggroe mengatakan, berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di Aceh, baik dari pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Aceh, diharapkan bisa mencapai tujuan, yakni kesejahteraan rakyat Aceh. Perhatian Presiden Jokowi dan Wapres Kalla terhadap Aceh tersebut tampak dalam setiap kesempatan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh tersebut.

Saat datang meresmikan Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, tahun 2016, Presiden Jokowi mengajak Malik mendampinginya di mobil Kepresidenan Indonesia 1. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju tempat makan siang dan silaturahmi Presiden Jokowi dengan para tetangga dan teman-teman lamanya saat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh (KKA) dan tinggal di Bener Meriah, mereka mengobrol panjang.

"Salah satunya adalah harapan kita untuk mengaktifkan kembali pabrik kertas semen PT KKA. Potensinya sangat besar sehingga kita bisa mengembangkannya kembali dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan satwa liar di Aceh," tuturnya. Ketika itu, ujar Malik, Presiden Jokowi langsung setuju dan meminta Malik untuk datang membahasnya di Istana Kepresidenan.

Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh Muhammad Rafiq menambahkan, reaktivasi industri-industri vital nasional yang ada di Aceh seperti PT KKA dan PT ASEAN-Aceh Fertilizer akan mampu menggerakkan ekonomi Aceh dan nasional secara bertahap. Hal ini membutuhkan keseriusan para pemangku kepentingan agar proses reaktivasi bisa berjalan sesuai harapan Presiden Jokowi yang disampaikan ketika meletakkan batu pertama pembangunan Waduk Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.

KOMPAS/HAMZIRWAN

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haitar (kiri) bersama Staf Khusus Wali Nanggroe Muhammad Rafiq (kedua kiri); Staf Ahli Menteri ESDM Mirza Keumala (ketiga kiri), dan pengusaha Amir Faisal Nek Muhammad (kanan) dalam bincang-bincang di The Atjeh Connection, Jakarta, Selasa (27/3).

Pendiri Atjeh Connection Community, Amir Faisal Nek Muhammad, menilai, kehadiran badan usaha milik negara (BUMN) berskala nasional di Aceh akan membawa dampak positif terhadap citra iklim investasi daerah. Menurut Amir, komitmen Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi investor di daerah pun sangat penting.

"Begitu ada BUMN berskala nasional masuk ke Aceh, tentu mereka akan mengembangkan rantai pasok dan membawa investor lain pula. Begitu investasi nasional tumbuh subur di Aceh, investor global pun pasti akan langsung masuk ke Aceh tanpa perlu diundang lagi," tutur Amir.