JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Pemilu akan mendalami penerbitan izin tambang yang marak diterbitkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penerbitan izin tambang itu diduga mengandung unsur penyalahgunaan dan dimanfaatkan sebagai salah satu cara [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses