Isu Palestina Menjadi Prioritas

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menanggapi baik rencana Amien Rais maju sebagai calon Presiden di Pemilu 2019.

BOGOR, KOMPAS – Setelah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Presiden Joko Widodo menegaskan beberapa prioritas Indonesia. Salah satu prioritas khusus adalah mengawal isu Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Indonesia akan menjadi satu dari sepuluh negara yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dan mulai 1 Januari 2019. Sepuluh negara anggota tidak tetap ini akan bekerja bersama lima negara tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan China.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers, Selasa (12/6/2018) di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, menyebutkan empat prioritas kerja dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB. Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat penyelesaian konflik secara damai. Kedua, memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB. Ketiga, meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk terorisme. Keempat, menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG\'s) 2030.

“Secara khusus, saya berpesan kepada Menlu untuk memberi prioritas pada isu Palestina. Ini akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam DK PBB,” tutur Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hal tersebut, menurut Retno, menunjukkan keberpihakan Indonesia pada isu Palestina tak goyah seincipun. Justru, Indonesia semakin kuat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. “Indonesia selalu bersama Palestina,” kata Retno.

Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk mendukung Palestina. Pertama terkait negosiasi untuk menciptakan perdamaian yang sudah cukup lama berhenti. Indonesia bersama negara-negara DK PBB akan mendorong dimulainya kembali pembicaraan damai ini.

“Ini tentu tidak bisa dilakukan Indonesia sendiri sebagai anggota tidak tetap DK PBB, tapi kita akan bicara dengan negara-negara DK PBB lainnya untuk mendorong dimulainya kembali pembicaraan perdamaian ini,” tutur Retno.

Kedua, Indonesia melihat sudah cukup banyak resolusi DK PBB terkait Palestina. Unsur-unsur dari resolusi-resolusi tersebut pun dirasa sudah cukup kaya. Oleh karenanya, Indonesia berharap bisa mendorong supaya resolusi-resolusi yang sudah ada tersebut diimplementasikan semua negara.

Penegasan komitmen Indonesia terhadap isu Palestina ini bersamaan dengan kepergian KH Yahya Cholil Staquf ke Israel. Yahya yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan menjabat Katib Am Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disebut berangkat atas nama pribadi dan tetap berbicara mengenai kemerdekaan Palestina. Kendati demikian, hal ini mengundang kecaman dari organisasi Islam di Palestina, Hamas.

“Itu adalah urusan pribadi. Saya belum mendapatkan laporan karena beliau belum pulang. Tapi saya akan panggil,” tambah Presiden Joko Widodo.

Menlu Retno pun menegaskan, KH Yahya pergi bukan atas nama Dewan Pertimbangan Presiden. Adapun kebijakan Indonesia terhadap Palestina tak berubah sama sekali, bahkan terus menguat setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Apresiasi

Keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 diapresiasi Presiden Joko Widodo. Hal ini disebut buah kerja keras jangka panjang dari diplomat-diplomat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga selalu membawa isu ini dan meminta dukungan dalam pertemuan-pertemuan dengan kepala negara maupun kepala pemerintahan negara sahabat.

“Kampanye indonesia ini dilakukan, dalam jangka panjang secara bersih, tidak menghamburkan-hamburkan uang dan juga lebih mengedepankan rekam jejak dan visi indonesia untuk DK PBB,” tutur Presiden.

Beberapa hal yang disebutkan berkontribusi mendukung keterpilihan Indonesia sebagai anggota DK PBB antara lain kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai; rekam jejak dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia; netralitas politik luar negeri Indonesia; dan peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Dalam pemungutan suara di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6/2018), Indonesia mendapatkan 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan dengan Maladewa. Indonesia pun untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Setelah ini, Presiden Joko Widodo pun meminta Menlu untuk mempersiapkan secara baik sebelum Indonesia mulai bertugas di DK PBB pada 1 Januari 2019. “Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik,” tambah Presiden.