Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) melantik Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018).
BLITAR,KOMPAS – PDI-P menepis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa aparat negara tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. PDI-P justru menuding balik, aparat negara bersikap tidak netral saat pemilihan, terjadi selama pemerintahan SBY (2004-2014).
Gejala tidak netralnya aparat negara dalam Pilkada 2018 sebelumnya disampaikan SBY usai Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Madiun, Jawa Timur, Senin (18/6).
“PDI-P justru di masa lalu pernah punya pengalaman ketika alat-alat negara dikerahkan. Kami justru belajar dari semua itu untuk tidak melakukan hal yang sama,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, di Blitar, Rabu (20/6).
Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang DH menguatkan pernyataan Hasto. Bahkan dia menyebutkan bagaimana alat-alat negara digunakan saat pemilu selama pemerintahan SBY.
“PDI-P punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” katanya.
“Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yg seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari (mantan Ketua KPK) dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor dari penggunaan dana Bansos?” tambahnya.
Oleh karena itu, dia meminta SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain.
Mengenai penunjukan Komjen Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat, Hasto Kristiyanto menilai banyak yang salah persepsi dengan mengkaitkannya pada Pilkada Jabar 2018. Bahkan menuding penjabat gubernur menjadi alat pemenangan pemilu.
“Banyak yang salah persepsi bahwa pemilu ditentukan oleh penjabat gubernur. Padahal ini hanya beberapa hari saja menjelang hari pemungutan suara pilkada, sehingga kita harus menghormati apapun pilihan rakyat di pilkada,” ujarnya.
Adapun terkait usulan hak angket yang digalang oleh sejumlah fraksi di DPR, PDI-P akan menjelaskan kebijakan penunjukan Iriawan kepada fraksi-fraksi tersebut.
