Potensi Konflik Diidentifikasi Polri

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (Sumbar), Badan Pengawas Pemilu Sumbar, dan pimpinan partai politik tingkat Provinsi Sumbar berfoto bersama seusai acara silaturahim di Padang, Rabu (14/3/2018). Dalam acara itu, mereka juga mendeklarasikan komitmen bersama untuk melawan segala bentuk isu SARA, hoaks, dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI mulai memetakan masalah untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019. Basis massa pendukung kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi patokan Polri untuk mengidentifikasi potensi kerawanan serta daerah yang dapat menimbulkan konflik.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, Sabtu (11/8/2018) di Jakarta, memastikan, setelah Polri mengetahui pasangan capres-cawapres yang telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, seluruh kepala satuan wilayah kepolisian diinstruksikan memetakan potensi kerawanan di daerah masing-masing. Kemudian, hasil analisis itu akan disampaikan kepada pimpinan Polri untuk menyusun langkah-langkah antisipasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh tahapan Pilpres 2019.

Sebab, potensi kerawanan itu, lanjutnya, dipengaruhi massa pendukung pasangan capres-cawapresn. ”Di mana daerah pendukung, lalu di mana daerah yang tidak mendukung akan kita petakan terus. Langkah itu untuk menentukan pengamanan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi,” kata Setyo.

Selain itu, Polri juga akan menawarkan keamanan melekat kepada seluruh peserta Pilpres 2019. Upaya itu juga dibarengi dengan menugaskan petugas pembantu kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Kehadiran pengamanan melekat itu tidak hanya untuk menjamin kondisi keamanan peserta Pilpres 2019, tetapi juga untuk membantu Polri berkoordinasi terkait rencana berbagai kegiatan selama masa kampanye.

Untuk memperkuat upaya pengamanan itu, Polri akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, peserta pemilu, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Mohammad Iqbal menambahkan, selain pengamanan di dunia nyata, Polri juga meningkatkan keamanan di dunia maya. Hal itu dilakukan dengan melakukan patroli siber yang dilakukan Satuan Tugas Nusantara Polri. Satgas itu bertugas untuk mengantisipasi dan mengawasi kehadiran produsen dan penyebar hoaks dan ujaran kebencian di internet selama Pemilu 2019.

Secara terpisah, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, mengatakan, Polri memiliki modal bagus untuk menyusun pengamanan Pemilu 2019 seiring kesuksesan keamanan pelaksanaan Pilkada 2017 dan 2018. Untuk menghindari bibit konflik sosial, Polri harus mengedepankan peran satuan pembinaan masyarakat (binmas). Kemudian, Polri, tambahnya, perlu pula memprioritaskan kerja satuan intelijen keamanan (intelkam) untuk mendeteksi dini potensi kerawanan.

Tak hanya itu, kerja tim siber Polri melalui Satgas Nusantara juga perlu dipertahankan. Tim khusus untuk penanganan kejahatan siber dibutuhkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang didasari ujaran kebencian dan berita bohong.

”Intinya, netralitas Polri harus dikedepankan. Maka, dari itu, perlu dipastikan kesiapan operasional, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran,” ujar Poengky.

Tak cukup hanya kerja sendiri, lanjutnya, Polri juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan penyelenggara pemilu, terutama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban selama proses tahapan pemilu hingga pengukuhan presiden-wakil presiden terpilih.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, mengingatkan, pimpinan Polri harus mengarahkan kepada seluruh personel kepolisian agar bersikap obyektif dan independen dalam menjalankan tugas pengamanan. Ia berharap Polri mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjamin pelaksanaan pesta demokrasi aman dan damai.