Ikhtiar Mencari Titik Temu...

KOMPAS/FABIO COSTA

Deklarasi Papua Anti Hoaks di Jayapura pada 13 Maret 2018.

Drama penentuan calon wakil presiden akhirnya sampai pada titik temu. Dua nama, Ma\'ruf Amin dan Sandiaga Uno, menjadi pilihan terbaik bagi masing-masing kubu untuk dibopong pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Realitas sosial dan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pertimbangan matang bagi kedua kubu dalam menjatuhkan pilihan cawapres itu. Semua tentu berujung pada efek elektoral yang bisa didapatkan oleh masing-masing pasangan demi meraih kemenangan dalam kontestasi.

Kini, kedua kubu, baik Joko Widodo-Ma\'ruf maupun Prabowo Subianto-Sandiaga, semakin intensif menyusun tim kampanye nasional dan mempertajam narasi yang akan ditawarkan kepada publik selama lima tahun ke depan jika terpilih.

Dalam acara Satu Meja The Forum bertajuk "Wajah Pilpres 2019", Rabu (15/8), di Kompas TV, Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan, kampanye yang bersifat ofensif, apalagi dipenuhi ujaran kebencian dan hoaks, harus dihindari. "Demokrasi menjadi tidak produktif kalau terus diwarnai kampanye yang bersifat ofensif. Kampanye itu harus yang ekspresif dan asertif. Kalau ada kampanye yang komprotatif, maka kita jawab dengan damai," kata Azyumardi dalam acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Juga hadir sebagai narasumber dalam acara itu Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P) Ahmad Basarah, Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang, dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Kekhawatiran hadirnya kampanye bersifat ofensif itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, kalau dibiarkan, kampanye itu ditakutkan bisa mengarah pada politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan, yang tentunya bisa semakin menggerus tatanan demokrasi bangsa yang telah dibangun selama 73 tahun lamanya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Pasangan Bakal calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden Joko widodo-Maaruf Amin berfoto bersama pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai mendaftarkan diri sebagai bacapres dan bacawapres Periode 2019-2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurut jajak pendapat Kompas, lebih dari setengah dari total 548 responden (51,5 persen) khawatir dengan penggunaan isu SARA dalam Pemilu 2019, dan 14 persen sangat khawatir. Selain itu, sebesar 44,4 persen warga sangat percaya penggunaan isu SARA pada Pilpres 2014 lalu masih akan "laku" di masyarakat pada Pemilu 2019 mendatang. Dari situ terlihat, sebagian besar publik khawatir isu SARA dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Hasil Survei Ahli 2018 dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis 8 Agustus lalu juga makin memperkuat kekhawatiran itu. Hampir lebih dari 40 persen dari 145 ahli menilai politisasi isu SARA menjadi penghambat terbesar di tiga bidang, yakni politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

Ahmad Basara mengatakan, fenomena politisasi SARA yang terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2016 silam, menjadi pembelajaran akhir agar jangan sampai eskalasinya meningkat ke skala nasional. Atas dasar itu, Jokowi lebih memilih Ma\'ruf. Padahal, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sempat sangat menguat menjadi kandidat cawapres Jokowi.

"Ada kepentingan lebih besar yang ingin dijaga, keutuhan bangsa. Kami tidak ingin generasi muda kena dosa waris dari amplifikasi dan politisasi isu SARA untuk kepentingan politik praktis. Ekonomi apapun tidak bisa kita bangun kalau negara ini konflik, negara ini pecah. Kesejahteraan itu tidak akan kita dapat," ujar Basara.

Abdul Kadir Karding menambahkan, dalam kampanye nanti, juru bicara pasangan Jokowi-Ma\'ruf telah dipersiapkan untuk menyampaikan hal-hal bernuansa positif, terkait capaian-capaian kinerja Jokowi selama empat tahun masa pemerintahan dan program-program yang akan dibawa lima tahun mendatang.

"Kami akan menjawab hal-hal yang menyerang pada kami dengan kerja nyata. Kami akan samakan frekuensi seluruh jaringan siber yang kami punya supaya dapat bekerja sinergis dan bangun politik yang riang gembira, santun, jangan hoaks, jangan mencela, dan menyerang," tutur Karding.

Masalah ekonomi

Kubu seberang, Prabowo-Sandiaga, melihat dari sisi yang berbeda. Bagi pasangan ini, realitas ekonomi selama pemerintahan Jokowi perlu mendapatkan perhatian yang serius.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil calon presiden Sandiaga Uno saat mendaftar ikut serta dalam Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Nizar Zahro menilai, keresahan terhadap realitas ekonomi masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya kaum perempuan. Di antaranya, menurut Nizar, menurunnya daya beli masyarakat, meningginya harga sembilan bahan pokok, dan ketersediaan lapangan kerja.

"Kami akan fokus pada isu perbaikan ekonomi. Kalau segi agama, tidak akan kami sentuh lagi. Karena kalau itu kami sentuh, itu akan bahaya, bangsa kita akan pecah," ujar Nizar.

Amir Syamsuddin juga berpandangan bahwa isu ekonomi bisa sangat dekat dengan generasi milenial. Sebab, generasi milenial akan memilih pemimpin yang dapat mengawal harapannya ke depan secara realistis dalam hal perbaikan ekonomi.

"Generasi milenial itu harapan hidupnya lebih panjang, karena itu pastilah dia akan memilih orang yang akan mengawal harapan itu," katanya.

Firmanzah menjelaskan, masyarakat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonimi. Setidaknya ada dua aspek penting dalam ekonomi, yakni keterjangkauan harga dan ketersediaan barang.

"Kedua pasangan calon harus bisa memastikan dua aspek yang erat dengan kebutuhan pokok di masyarakat itu bisa nyata terjadi," ujarnya.

Firmanzah juga berharap agar kedua pasangan calon tidak terlalu ambisius dalam menyusun program atau target. Sebab, generasi milenial saat ini sudah bisa mendapatkan informasi jauh lebih tinggi untuk menilai rasionalisasi dari program yang ditawarkan oleh kedua paslon.

"Generasi milenial bisa meng-cross check, bisa memiliki kemampuan apakah target-targetnya itu make sense atau tidak. Kalau tidak, pasti ditinggalkan," ujar Firmanzah.

Rustika Herlambang menjelaskan, kontestasi kedua kubu pasangan calon yang terekam dalam percakapan di media sosial sangat ketat. Berdasarkan data Indonesia Indikator, dari sekitar 500 ribu percakapan pasca-deklarasi capres-cawapres, sebesar 13 persen percakapan berisi narasi agama oleh kelompok Jokowi-Ma\'ruf, sedangkan sebesar 11 persen percakapan kelompok Prabowo-Sandiaga lebih kepada isu ekonomi.

"Sangat berkembang dan kontestasinya sangat ketat. Dari hari ke hari itu antara sentimen positif dan negatif antara dua paslon itu saling berseling. Itu perlu diantisipasi karena medsos kan sesuatu yang sangat mudah dipengaruhi dan bisa membentuk suatu isu yang semua orang bisa terlarut di dalamnya," kata Rustika.

Jalan panjang masih menanti Jokowi-Ma\'ruf dan Prabowo-Sandiaga untuk mewujudkan kontestasi politik yang berkeadilan dan beradab dengan segala relitas sosial dan ekonomi yang ada. Namun, saat ini, kedua kubu kelihatannya masih disibukkan mencari titik temu untuk menentukan ketua tim kampanye nasional.

Semoga pencarian itu tidak sesibuk mencari titik temu menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa, bukan dengan cara yang pragmatis, apalagi politis.