Istri Gubernur Diminta Aktif Mengembangkan Kerajinan Nusantara

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Sembilan istri gubernur terpilih dilantik menjadi ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan Ketua Tim Penggerak PKK periode 2018-2023 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Sembilan istri gubernur terpilih dilantik menjadi ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan ketua Tim Penggerak PKK periode 2018-2023. Seusai dilantik, diharapkan sembilan istri gubernur tersebut dapat mengembangkan kerajinan Nusantara di wilayahnya masing-masing.

Sembilan istri gubernur yang dilantik antara lain Lismaryani Sutarmidji (Kalimantan Barat), Agista Ariany Ali Mazi (Sulawesi Tenggara), Yulce Wenda Enembe (Papua), Liestiaty Fachruddin (Sulawesi Selatan), Atalia Praratya Kamil (Jawa Barat), Nawal Lubis (Sumatera Utara), Julie Sutrisno (Nusa Tenggara Timur), Siti Atikoh Suprianti Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), dan Putri Koster (Bali).

Sembilan istri gubernur tersebut dilantik di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (5/9/2018) sore. Turut hadir dalam acara pelantikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan didampingi Mufidah Jusuf Kalla.

Mufidah, yang merupakan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), menyampaikan, Dekranas merupakan organisasi independen dan nirlaba yang berfungsi melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Nusantara.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Sembilan istri gubernur terpilih dilantik menjadi ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan ketua Tim Penggerak (TP) PKK periode 2018-2023.

Oleh karena itu, para istri gubernur diharapkan dapat membina dan mengembangkan seni kerajinan untuk meningkatkan kesejahteraan para perajinan Indonesia.

”Sinergi dekranasda provinsi ataupun dekranasda kabupaten dan kota sangat perlu dilakukan agar hasil pembinaan kepada perajin dapat berjalan maksimal. Hal ini juga bertujuan agar upaya kita semua dapat dirasakan perajin Nusantara dan meningkatkan daya saing perajin,” ujar Mufidah.

Selain itu, Mufidah juga meminta para istri gubernur terpilih segera membentuk pengurus Dekranasda dan menyusun program kegiatan kerajinan. Dalam penyusunannya, Mufidah menyatakan agar program kegiatan kerajinan harus tetap mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.