Bawaslu Kalbar Temukan Ribuan DPT Potensi Ganda

PONTIANAK, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menemukan adanya dugaan daftar pemilih tetap ganda untuk Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019. Bahkan, jumlah daftar pemilih ganda itu mencapai 16.480 orang.

”Kami sudah mengecek dan hasilnya ada 16.480 daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang kami temukan di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Satu nama bisa muncul beberapa kali. Bahkan, ada yang terdaftar sampai tujuh kali nama yang bersangkutan sebagai DPT,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalbar Faisal Riza, Jumat (14/9/2018).

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

KPU Kalimantan Barat menggelar rapat pleno.

Hal itu bisa terjadi karena dugaan adanya masalah pada keandalan sistem dalam memasukkan DPT. Hal itu lebih pada masalah teknis. Selain itu, bisa juga karena nama pemilih dimasukkan lebih dari satu kali. Kemudian, pada saat pencocokan dan penelitian data pemilih belum optimal dilakukan sehingga ada pemilih ganda.

Dampaknya, ada kekhawatiran, jika DPT masih bermasalah, hal itu akan memengaruhi anggaran dan logistik Pemilu 2019. Sebab, jumlah DPT menjadi salah satu dasar untuk pembiayaan pelaksanaan Pemilu 2019, misalnya menyangkut penyediaan surat suara dan kotak suara.

”Kami juga khawatir DPT ganda bisa menjadi celah oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan. Maka, hal itu perlu diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Kalbar,” kata Faisal.

Bawaslu Kalbar sudah menyampaikan temuan itu kepada KPU Kalbar. Akhirnya, beberapa waktu lalu KPU kabupaten/kota mengecek kembali DPT dan pada Jumat (14/9/2018) akan ada rekapitulasi DPT di jenjang provinsi. Lalu, pada Minggu (16/9/2018) akan direkap di tingkat nasional.

Selain menemukan potensi pemilih ganda, Bawaslu juga menemukan adanya pemilih yang sudah meninggal, tetapi terdaftar sebagai DPT. Bawaslu merekomendasikan agar nama yang masuk di DPT itu dicoret.

Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan mengatakan, melihat hal itu, KPU Provinsi Kalbar telah meminta kepada KPU kabupaten/kota untuk mencermati bersama-sama potensi DPT ganda itu. KPU kabupaten/kota sudah mencermati hal itu dan sekarang melakukan rapat pleno rekapitulasi DPT di kabupaten. Di tingkat provinsi pun rekapitulasi DPT akan dilakukan dalam waktu dekat.