Serahkan Penanganan Pembakaran Bendera ke Polisi

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto (tengah) didampingi (dari kanan ke kiri) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan memberikan keterangan usai mengikuti rapat koordinasi khusus tentang kesiapan akhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018). (Ilustrasi)

JAKARTA, KOMPAS – Menko Polhukam Wiranto mengatakan, masyrakat diminta tidak melakukan aksi demonstrasi terkait kasus pembakaran bendera bertuliskan Tauhid oleh oknum Banser di Garut beberapa waktu lalu.

Ia meminta masyarakat untuk mempercayakan kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat kepada hukum.

“Kalau saya bilang selesaikan dengan cara hukum yang berlaku di negara ini, jangan sampai setiap kelompok buat dalil hukum masing-masing kemudian berujung pada aksi demonstrasi yang justru membuat rugi negara,” ujar Wiranto usai konferensi pers empat tahun kinerja Joko Widod-Jusuf Kalla di kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10). Wiranto mengkhawatirkan, kemarahan yang berujung pada aksi demonstrasi bisa berpotensi mengadu domba.

Wiranto mengajak masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada proses hukum yang dilakukan Polri. Ia juga mengajak agar masyarakat dan semua pihak menjaga suasana damai menjelang Pemilu 2019.“Memang pasti ada kesalahan baik disengaja atau tidak, mari kita jaga suasana tenang jelang Pemilu, kemarin kita berhasil sewaktu Pilkada, Asian Games hingga Asian Paragames,” ungkapnya.