Kesadaran Moral Dirusak

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/10/2018). Ia diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS - Dua hari setelah menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Komisi Pemberantasan Korupsi  menangkap delapan anggota DPRD Kalimantan Tengah dan enam orang dari pihak swasta  pada Jumat (26/10/2018) di sebuah hotel di Jakarta.  Penangkapan ini menunjukkan masih masifnya praktik korupsi di berbagai bidang.

Sejak berdiri pada 2004, KPK   sudah memproses hukum  554  orang dari berbagai kalangan. Mereka, antara lain, 205 anggota legislatif baik pusat maupun daerah, 100 kepala daerah,  204 orang dari pihak swasta, 22 hakim, 7 jaksa, dan 10 pengacara. Sebanyak empat korporasi juga  telah diproses hukum.

Korupsi  yang melibatkan berbagai pihak dengan bermacam latar belakang ini  tidak hanya mengancam  tata kelola pemerintahan,  tetapi juga  bisa merusak orientasi nilai di masyarakat.

Pengajar di  Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie Rochman, Jumat, mengatakan, dalam jangka pendek, korupsi yang masif akan   mendistorsi sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan kesejahteraan dan perbaikan institusi publik.

Sementara dalam jangka panjang, korupsi  bisa merusak soliditas masyarakat, menimbulkan penyimpangan moral, dan menghasilkan irasionalitas publik.

Dari berbagai dampak korupsi, pengajar Filsafat Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Budi Hardiman, khawatir yang paling parah dirusak oleh korupsi struktural adalah kesadaran moral. Ketika pemimpin justru berperilaku yang secara moral bermasalah, masyarakat bisa kehilangan orientasi nilainya, menjadi kehilangan pegangan bersama atas apa yang dianggap baik dan buruk. Moralitas kemudian menjadi relatif.

”Saat masyarakat mulai kehilangan sensitivitas terhadap apa yang baik dan buruk, kejahatan menjadi rutin dan bagian dari keseharian. Ini tidak hanya terjadi dalam konteks korupsi. Gejala orang mudah berkerumun dan bereaksi kolektif atas provokasi menunjukkan adanya kekosongan kesadaran moral bersama,” kata Budi.

Ancaman rusaknya kesadaran moral ini antara lain tecermin dari hasil survei   Global Corruption Barometer 2017 untuk wilayah Asia Pasifik. Hasil survei itu menyatakan,  sebanyak 32 persen orang di Indonesia masih memilih melakukan suap untuk melancarkan usaha dan keperluannya saat harus berhadapan dengan lembaga dan birokrasi.

Banyak  aspek

Sejumlah upaya selama ini telah dilakukan untuk memberantas  korupsi. Selain upaya penindakan dengan memproses hukum pelaku korupsi, upaya pencegahan juga dilakukan, seperti  dengan mendorong  sistem elektronik dalam penganggaran serta  pengadaan barang dan jasa.

Langkah itu diambil karena dari 781 kasus korupsi yang diproses KPK sejak  tahun 2004, 180 kasus terkait penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa serta 46 kasus terkait korupsi  anggaran.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, upaya pencegahan seperti dengan    e-procurement, e-planning, dan e-budgeting belum sepenuhnya  efektif. ”Suap malah sering bekerja di balik semua sistem elektronik tersebut. Sistem itu pada tingkat tertentu bisa dibuat  tidak berdaya,” katanya.

Meuthia Ganie melihat, arah pemberantasan korupsi Indonesia sebenarnya  sudah benar, tetapi tersendat oleh gangguan politik. Pemimpin nasional kerap mengalami kesulitan saat ingin memperbaiki sistem.

”Perbaikan harus dilakukan melalui perbaikan mutu organisasi. Organisasi publik dan masyarakat kebanyakan di Indonesia mandek, tidak reflektif. Akibatnya, organisasi masyarakat tidak mampu menjadi mitra kritis dan kompeten bagi pemerintah,” paparnya.

Dari sisi hukum, peningkatan sanksi untuk memberi efek jera yang kerap digaungkan oleh masyarakat sipil harus mulai diterapkan. Salah satunya dengan menerapkan ”pementasan” hukuman melalui kerja sosial bagi koruptor. Namun, hal ini, menurut Budi, tidak akan bisa berjalan sendiri karena perlu ditopang oleh perbaikan terintegrasi di sistem sosial lainnya, baik politik, pendidikan, budaya, maupun ekonomi.

Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sunyoto Usman menilai,  perlu penanaman nilai seperti  mencuri uang negara itu menodai keyakinan dan menodai kultur.

Penanaman nilai itu, kata Sunyoto, bisa dilakukan dengan produk-produk  kebudayaan melalui film, tayangan televisi, dan penyebaran pesan melalui media sosial.

Dahulu kesenian tradisional bisa digunakan untuk mengkritik kolonialisme. Saat ini produk kebudayaan bisa digunakan untuk mengedukasi rasa tanggung jawab para pemegang jabatan publik atas kesejahteraan rakyat. Negara perlu hadir dalam proses ini, tetapi kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, juga perlu mengambil bagian dalam upaya tersebut.

Pembuangan limbah

Dari delapan anggota DPRD Kalimantan Tengah yang kemarin ditangkap KPK, satu  di antaranya diduga  seorang ketua komisi.  Dalam kejadian  ini, juga ditangkap  enam orang dari pihak swasta dan uang  Rp 240 juta turut disita.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, delapan anggota DPRD Kalimantan Tengah ini diduga menerima suap terkait pembuangan limbah sawit dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di provinsi itu.