Taufik Diduga Terima Imbalan dari Elite Politik di Daerah

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengadakan konperensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/18). Isi dari konpers menjelaskan bahwa KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

JAKARTA, KOMPAS   Komisi Pemberantasan Korupsi    menetapkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan, sebagai tersangka kasus korupsi. Dengan demikian, sudah ada dua pimpinan DPR periode 2014-2019 yang diproses hukum oleh KPK. Sebelumnya adalah  Setya Novanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Selasa (30/10/2018) di gedung KPK, Jakarta  mengatakan,  Taufik diduga menerima uang sekitar Rp 3,65 miliar sebagai imbalan mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di APBN  Perubahan 2016 untuk APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016. “Diduga  fee untuk pengurusan anggaran DAK   5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 93,37 miliar,  yang rencananya untuk membangun jalan dan jembatan di Kebumen,” jelas  Basaria.

Kebumen merupakan bagian dari daerah pemilihan (dapil) Taufik di Pemilu 2014. Di Pemilu 2019, Taufik  akan kembali berkontestasi di Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara yang masuk Dapil Jateng X.

Evaluasi

Terkait kasus ini,  Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN)  Eddy Soeparno menuturkan, rapat internal partainya akan segera mengevaluasi posisi Taufik sebagai  pimpinan DPR. Namun, keputusan terhadap posisi Taufik  sebagai anggota DPR dan  kader PAN, akan diputuskan setelah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (ketiga kiri) mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK untuk kasus korupsi eKTP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). Dalam penyampaian keterangan pers tersebut, Novanto didamping para wakilnya yaitu Fahri hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah menuturkan,  selama tiga bulan terakhir, Taufik jarang berkantor di gedung DPR. "Kami juga ada grup (Whatsapp) pimpinan DPR, tapi beliau jarang sekali ikut komentar. Mungkin karena memenuhi proses hukum, memang jarang tampak di kantor belakangan ini," ujarnya.

Pada sore hari   15 Oktober 2018, Taufik  sempat terlihat di gedung DPR. Saat itu, ia tampak sedikit buru-buru hendak meninggalkan gedung DPR. Saat ditanya tentang dirinya  yang jarang terlihat di Kompleks Parlemen, Taufik mengatakan, sedang mempersiapkan  Pemilu 2019. "Saya di dapil, sudah dekat pemilu," ujarnya saat itu.

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR Djaka Winarko menuturkan,  pekan  lalu, Taufik sempat berkantor di gedung DPR. "Namun, tidak ada yang tahu detail kegiatannya," katanya.

Dicegah

Proses hukum terhadap Taufik, mulai tercium saat Sabtu pekan lalu, muncul kabar   dirinya  dicegah pergi ke luar negeri.

Selanjutnya, pada Senin,  Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais datang ke gedung KPK. Meski tak bisa menemui Ketua  KPK Agus Rahardjo.

ANTARA FOTO/RENO ESNIR

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10). Penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap Amien Rais sebagai saksi terkait kasus berita bohong untuk tersangka Ratna Sarumpaet.

Amien meminta KPK tak tebang pilih dalam penanganan perkara. Terkait hal itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak tebang pilih saat melakukan proses hukum.

Menurut Basaria, status Taufik ditingkatkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penyidikan tanggal 18 Oktober 2018.

Basaria menjelaskan, kasus Taufik ini  bermula dari  pendekatan yang dilakukan Bupati Kebumen M. Yahya Fuad usai dirinya dilantik pada 2016, kepada  sejumlah pihak. Salah satunya adalah  Taufik yang merupakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan yang mebawahi lingkup tugas Komisis XI dan Badan Anggaran.

Terkait fee  untuk Taufik, menurut Basaria, penyerahannya  dilakukan secara bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Caranya,  dengan menyewa kamar hotel yang memiliki pintu penghubung. “Tapi rencana penyerahan ke-3 gagal dilakukan karena pihak terkait saat itu terjaring operasi KPK,” kata Basaria.

Operasi  KPK itu  berlangsung   15 Oktober 2016. Dua orang lalu dibawa KPK dan diproses hukum, yaitu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri Hartanto dan pegawai negeri sipil pada Dinas Pariwisata Kebumen Sigit Widodo.

Dalam perkembangan pengusutan kasus ini, KPK kemudian menetapkan  Yahya sebagai tersangka pada awal 2018. Perusahan milik Yahya yaitu PT Tradha juga dijerat tindak pidana pencucian uang sebagai korporasi pada Mei 2018 karena diduga memperoleh alokasi anggaran DAK untuk sejumlah proyek infrastruktur di Kebumen.

Selain Taufik, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka.