Presiden Minta Bupati Permudah Izin Investasi

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo bersiap berfoto bersama peserta Indonesia Millenial Movement di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (12/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi agar terhindar dari dampak buruk gejolak perekonomian dunia serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah, khususnya bupati, untuk mempermudah masuknya investasi dengan mempermudah perizinan.

Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan sejumlah bupati yang mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/11/2018). Mengawali pertemuan dengan para bupati, Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah hati-hati dan mewaspadai gejolak ekonomi dunia.

Ketidakstabilan perekonomian dunia salah satunya disebabkan adanya krisis ekonomi di sejumlah negara, seperti Argentina, Turki, Brasil, dan Venezuela. Selain itu, juga karena adanya perang dagang antara AS dan China yang sampai saat ini belum mereda.

”Saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita hati-hati dan waspada karena gejolak ekonomi di sebuah negara akan bisa berdampak ke negara lain, termasuk kita (Indonesia),” kata Jokowi mengawali sambutannya.

Presiden juga menyampaikan rasa syukur karena kondisi ekonomi dalam negeri tetap stabil meski kondisi dunia relatif sulit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, bahkan pada triwulan ketiga 2018 naik menjadi 5,17 persen.

Kondisi itu terjadi salah satunya karena fondasi ekonomi Indonesia relatif baik. Ekonomi tetap bertumbuh dan inflasi bisa tetap terjaga. Sementara untuk menjaga ekonomi tetap stablil, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi investasi.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta para bupati untuk mempermudah investasi dengan memperpendek birokrasi pada perizinan. ”Tadi Presiden meminta para bupati mempermudah investasi, memperpendek birokrasi. Beliau berharap investasi masuk terus, menekan inflasi, dan mempermudah pelayanan publik,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seusai pertemuan.

Terkait hal itu Azwar mengatakan, Apkasi terus mendorong dan mendampingi daerah-daerah untuk melakukan percepatan dan inovasi untuk menarik investasi. Sampai saat ini sudah banyak daerah yang melakukan berbagai inovasi untuk menarik investor.

”Contohnya di Banyuwangi, kami buat mal pelayanan publik di mana satu tempat ada 199 izin, termasuk bilik nikah, dan lain-lain. Itu semua untuk mempermudah perizinan,” katanya.

Sekretaris  Jenderal Apkasi Remigo Yolanda Berutu menambahkan, sampai saat ini pemerintah daerah terus mengupayakan penerapan sistem perizinan tunggal terintegrasi atau online single submission (OSS). ”OSS ini, kan, baru, sementara dulu kami ada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Untuk menyatukan PTSP dengan OSS ini perlu waktu,” katanya.

Pada pertemuan itu, para bupati yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming menyampaikan terima kasih atas dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Selain membuka akses daerah-daerah terisolasi, pembangunan infrastruktur yang masif pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah berhasil meningkatkan investasi di daerah.