Perkuat Sistem dan Pengawasan

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA UNTUK KOMPAS

Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta yang berada di Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018) siang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta akan meluncurkan program baru yang dinamakan Starting Business Corner (SBC) pada November mendatang untuk membantu pengusaha baru mengurus izin yang diperlukan untuk membuka usaha.

JAKARTA, KOMPAS   Membangun sistem yang transparan dan akuntabel mendesak dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dan nepotisme di sejumlah kementerian,  lembaga, dan pemerintah daerah. Pada saat yang sama,  penguatan  pengawasan juga mesti dilakukan, baik secara internal maupun eksternal.

Namun, rencana  memperkuat pengawasan, seperti dengan memperkuat aparatur pengawas internal pemerintah (APIP)  melalui  revisi Rancangan Undang- Undang (RUU) Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), sampai  saat ini masih belum jelas. Revisi UU itu dinilai berpotensi melanggar Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini karena di kedua  UU itu ditulis bahwa  pengawasan birokrasi hanya bisa dilakukan oleh internal pemerintah, sedangkan revisi RUU SPIP menginginkan pengawasan ada di eksternal pemerintah.

Terkait hal itu, rencana memperkuat APIP dalam waktu singkat  melalui revisi Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Namun, sampai saat ini, revisi PP itu  belum juga selesai dilakukan.

Di tengah kondisi ini, korupsi ditengarai masih marak.  Sepanjang tahun 2018 ini sudah 27 kepala daerah yang diproses hukum KPK. Kemudian, mengacu pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017, banyak  kementerian, lembaga,  dan pemerintah daerah yang masih memiliki problem integritas.

SPI memakai  skala 0-100. Semakin mendekati  100 menunjukkan integritas yang semakin baik dengan risiko korupsi semakin rendah. Dari  36 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, hanya 15 instansi yang mempunyai skor lebih dari 66 atau di atas rata-rata. Ironisnya, institusi yang skornya di atas rata-rata ini pun masih memiliki persoalan integritas yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, dan nepotisme.

Sistem

Koordinator Unit Kerja Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda di Jakarta, Kamis (22/11/2018), mengatakan, sejumlah  sistem telah diciptakan dan dapat diadopsi untuk membangun transparansi dan integritas.  Salah satunya terkait dengan pengelolaan APBD.  Dalam  perizinan  juga sudah ada pelayanan terpadu satu pintu. Sementara terkait pengadaan barang dan jasa juga  sudah dibangun unit layanan pengadaan.

Namun, dalam praktiknya, lanjut Asep,  masih banyak celah dalam sistem-sistem tersebut yang dapat diterobos untuk  melakukan korupsi.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menyampaikan, sistem  yang ada harus diiringi dengan adanya pengawasan yang ketat, baik secara internal maupun eksternal.  Hal ini, antara lain, dapat dilakukan dengan memperkuat APIP.  ”Sebaiknya APIP diperankan pihak luar, misalnya BPKP,” kata Dadang.

Hal ini, menurut  Wakil Ketua Badan Legislasi  DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo, dapat ditempuh dengan mempercepat penyelesaian  RUU SPIP. ”             Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan draf dan naskah akademiknya, lalu diserahkan kepada DPR,” katanya.

Legislasi

RUU SPIP sebenarnya sudah dirumuskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  sejak kementerian itu dipimpin Azwar Abubakar (2011-2014).     RUU SPIP juga termasuk salah satu RUU di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Namun, setiap kali pembahasan Prolegnas tahunan antara DPR dan pemerintah, RUU itu tidak pernah masuk di dalamnya. Ini termasuk saat pembahasan Prolegnas Tahun 2019 pada bulan lalu. Pemerintah tidak mengajukannya sebagai salah satu RUU yang perlu masuk di Prolegnas 2019.

Pelaksana Tugas (Plt)  Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengatakan, revisi RUU SPIP tidak memungkinkan karena akan melanggar UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Di kedua UU tersebut ditulis bahwa  pengawasan birokrasi hanya bisa dilakukan internal pemerintah. Sementara di revisi RUU SPIP,  pengawasan ada di eksternal pemerintah.

Menurut Sri,  penguatan APIP saat ini hanya mungkin lewat revisi Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany (kanan), yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Apeksi datang dan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (31/8/2018), di Jakarta. Kedatangan Airin dan rombongan ke KPK untuk memberikan masukan terkait draf Rencana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tengah disiapkan.

Dalam revisi itu, APIP akan diberikan kewenangan untuk menginvestigasi dugaan praktik korupsi di daerah tanpa seizin kepala daerah. Laporan investigasi tersebut pun langsung dilaporkan kepada  Menteri Dalam Negeri.  Selain itu, APIP juga akan diangkat Mendagri.  ”Jadi, kepala daerah tidak berhak memecat. Independensi APIP pun lebih terjaga,” kata  Sri.

Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat, penguatan APIP tidak cukup hanya lewat revisi PP. Revisi SPIP menjadi sebuah keharusan.

”Jika  ada UU yang bertabrakan,  yang dipakai UU paling baru. Yang baru mengesampingkan yang lama,” ujarnya.