Menhan Ultimatum Kelompok Separatis Papua

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/10/2018). Rapat tersebut salah satunya membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemhan/TNI Tahun 2019.

JAKARTA, KOMPAS -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan tidak perlu ada negosiasi dengan kelompok pemberontak yang menembak puluhan pekerja pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, Senin (3/12/2018). Menurutnya, para pelaku penembakan adalah kelompok separatis, bukan kelompok kriminal bersenjata, sehingga Tentara Nasional Indonesia perlu segera turun tangan.

"Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018), sebelum Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Ryamizard, penembakan di Papua bukan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata melainkan pemberontak. Sehingga, penanganannya pun harus menjadi ranah dari Tentara Nasional Indonesia, bukan Kepolisian.

"Kenapa saya bilang pemberontak? Karena mau memisahkan diri, Papua dari Indonesia. Itu sudah bukan kriminal lagi. Tidak ada kelompok kriminal menembak sebanyak itu," kata Ryamizard.

Ia mengatakan akan mengumpulkan TNI dan Kepolisian untuk berkoordinasi dan membagi tugas dalam menangani situasi di Nduga. "(Tugas) polisi dan tentara harus dibedakan. Untuk menangani masyarakat di kampung-kampung, itu polisi. Tetapi kalau sampai di hutan, di mana tidak ada lagi masyarakat, itu tentara," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja PT. Istaka Karya (BUMN) yang sedang mengerjakan pengerjaan jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, ditembak pada Minggu (2/12/2018), oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Ndugama Pimpinan Egianus Kogoya.

Senada, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Asril Tandjung mendukung sikap Menhan. Ia mengatakan, pemerintah perlu tegas dan tidak perlu bernegosiasi dengan kelompok pelaku penembakan. "Mau bernegosiasi dengan siapa? Tidak perlu ragu. Kita terkadang terlalu takut bertindak keras," ujarnya.

Asril, yang adalah mantan Kepala staf Kostrad juga menilai aparat keamanan kecolongan atas kejadian tersebut. Ia mempertanyakan penjagaan keamanan di lokasi pembangunan jalan trans Papua, yang termasuk berada di wilayah rawan. (Age)