Disparitas Pemidanaan Korupsi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tersangka Iswahyu Widodo, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/11/2018), dini hari selanjutnya ditahan KPK. Iswahyu dan empat orang lainnya diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sekitar Jakarta Selatan. Tersangka Iswahyu dengan mengenakan seragam tahanan meninggalkan KPK setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap penanganan perkara perdata. (Ilustrasi)

Upaya pemberantasan korupsi seharusnya dimulai sejak penyelidikan hingga pembacaan amar putusan. Kesamaan besaran hukuman yang dijatuhkan hakim pada perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara yang berbeda menyentil rasa keadilan. Untuk itu, pedoman pemberian hukuman diperlukan sebagai  koridor tanpa mengurangi kemandirian dan kebebasan hakim.

Hasil penelitian Indexa, perusahaan analisis data hukum, menunjukkan  disparitas pemidanaan terhadap perkara korupsi yang diadili sepanjang 2011-2015 di pengadilan tingkat pertama. Terdapat rata-rata putusan pidana penjara yang hampir sama pada perkara korupsi yang rentang kerugiannya jauh berbeda.

Dari 106 terdakwa korupsi yang dituntut dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa yang terjerat perkara korupsi dengan kerugian lebih besar dari Rp 3,25 miliar hingga Rp 3,5 miliar mendapat rata-rata pidana penjara tertinggi  120 bulan. Sementara terhadap terdakwa korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 5 miliar, rata-rata  pidana penjara yang dijatuhkan hakim jauh di bawah, yakni 67,71 bulan.

Bahkan, terdakwa korupsi dengan kerugian negara lebih besar dari  Rp 3 miliar hingga Rp 3,25 miliar memiliki rata-rata pidana penjara lebih rendah daripada mereka yang merugikan keuangan negara Rp 0-Rp 250 juta. Praktik disparitas pemidanaan seperti ini  menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku juga korban. Masyarakat Indonesia pun menjadi korban kejahatan korupsi.

Selain itu, dari 361 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dan  memiliki kewenangan (kedudukan atau jabatan) serta   menunjukkan kategori terdakwa yang  merugikan negara terpaut jauh berbeda, justru memiliki rata-rata putusan pidana penjara  nyaris sama. Perkara korupsi yang merugikan negara Rp 0-Rp 250 juta memiliki rata-rata pidana penjara yang tak jauh berbeda dengan kerugian negara lebih dari Rp 3,25 miliar-Rp 3,5 miliar.

Rata-rata pidana penjara tertinggi dimiliki terdakwa korupsi dengan kerugian negara lebih besar dari Rp 4,75 miliar hingga Rp 5 miliar, yakni selama 60 bulan. Ironisnya, perkara dengan kerugian negara lebih tinggi dari ini rata-rata pidana penjaranya jauh di bawahnya, yakni sekitar 30 bulan penjara.

Disparitas putusan dengan model seperti ini tentu dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Tak hanya itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah hakim memang sebebas itu mengetuk palunya? Apakah tak ada rambu-rambu   hakim?

Sejumlah penyebab munculnya disparitas  pemidanaan perkara korupsi adalah, pertama, pidana minimum di sejumlah pasal yang berbeda sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan pasal yang diinginkan. Kedua, latar belakang pendidikan hakim yang memengaruhi pemahaman terhadap undang-undang.  Ketiga, perbedaan pandangan masyarakat atau nilai terhadap  tindak pidana berbeda di setiap wilayah. Terakhir, tak adanya pedoman untuk pemberian putusan.

Pedoman hakim

Hakim memang punya diskresi menjatuhkan hukuman, tetapi seharusnya juga memiliki pedoman jelas tanpa membatasi kemerdekaan hakim itu sendiri. Hal ini bukan tanpa tujuan, melainkan demi putusan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan terhindar dari praktik korupsi. Jangan sampai palu hakim sebagai harapan terakhir penanganan kasus korupsi justru mencederai  keadilan.

Diskresi hakim memberikan putusan seyogianya dapat dipertanggungjawabkan. Cassia  Spohn,  ahli kriminologi dari Arizona State University, Amerika Serikat,  menyatakan hakim harus punya  pertimbangan  jelas saat  menentukan besaran angka hukuman. Hal itu dilakukan jika ada  disparitas menjadi beralasan (warranted disparity).

Pedoman pemidanaan untuk mencegah  disparitas sebenarnya dimiliki sejumlah lembaga penegak hukum. Pada  2009, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran pembinaan personel hakim. Salah satu yang tercantum adalah memerintahkan para ketua pengadilan tingkat banding  mencegah disparitas putusan.

Setahun berikutnya, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran tentang pedoman tuntutan perkara tindak pidana korupsi. Tujuannya, mencegah dan meminimalkan disparitas tuntutan pidana. KPK bahkan punya  sistem kerja  lebih ajek saat  penuntutan. Setiap perkara korupsi ditangani  satu tim yang setiap anggotanya berhak mengajukan angka besaran tuntutan dan akan dilihat rata-ratanya. Mereka juga menilik balik dari kasus-kasus serupa terdahulu untuk melihat faktor pemberat dan peringan.

Tren hukuman

Dari  tren vonis korupsi yang dilansir Indonesia Corruption Watch diketahui sebagian besar terdakwa korupsi divonis ringan, yakni kurang dari satu tahun hingga empat tahun. Bahkan, pada 2017, sebanyak 81,61 persen koruptor divonis ringan. Selama 2013-2017, koruptor yang divonis berat  lebih besar dari 10 tahun hanya  hitungan jari dua tangan.

Selain persoalan penjatuhan hukuman yang masih relatif ringan, saat ini penegak hukum belum berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Kajian ICW  2017 juga menunjukkan kerugian negara akibat korupsi sampai Rp 29,4 triliun, sedangkan uang pengganti yang diputuskan hakim hanya Rp 1,4 triliun. Ini berarti hanya 4,91 persen dari total kerugian negara akibat korupsi (Kompas, 4/5/2018).

Data dari Indexa  menunjukkan sepanjang  2011-2015 ada  ketimpangan kerugian negara dengan uang pengganti. Sebanyak 642 terpidana atau sekitar 92 persen tidak mengembalikan kerugian negara. Angka yang timpang ini menunjukkan  pemberantasan korupsi tak hanya soal memburu banyaknya jumlah pelaku, tetapi  juga keberhasilan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut.