Kebebasan Sipil di Indonesia Meningkat

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA) 06-09-2018

Pelajar menggunakan hak pilihnya saat Pemilos (Pemilu Osis) di SMK Negeri 1 Sewon, Bantul,DI Yogyakarta, Kamis (6/9/2018). Pemilos digelar serentak di SMA/SMK/MA di kabupaten tersebut sebagai penanaman pendidikan demokrasi ke pelajar.

JAKARTA, KOMPAS – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) meningkat pada tahun 2017 walaupun relatif stagnan selama sembilan tahun sejak indeks ini diluncurkan. Peningkatan IDI ditandai dengan meningkatnya aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Namun, aspek hak-hak politik turun.

“Kapasitas daerah sangat menentukan arah perkembangan demokrasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan sambutan dalam Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2017 adalah 72,11 poin yang naik 2,02 poin dibanding tahun 2016. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan pada tahun 2017, tingkat demokrasi di Indonesia masih berada pada level sedang walaupun memang ada peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sejak tahun 2009, angka IDI cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan seiring berbagai peristiwa politik yang terjadi. Selama sembilan tahun terakhir, indeks demografi Indonesia mengalami stagnasi, berada dalam kategori sedang (Kompas, 16 Agustus 2018).

Suhariyanto mengatakan, IDI merupakan indikator yang berdasarkan berbagai fakta komposit di masyarakat. Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu surat kabar lokal, dokumen seperti Perda, Focus Grup Discussion dan wawancara mendalam. Hasil IDI diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah bisa menentukan prioritas wilayah mapun substansi. “Ini proses panjang, banyak daerah-daerah yang saat ini fluktuaktif, nilainya masih belum baik tetapi tidak buruk, masih ada di tengah-tengah dan ini perlu satu atensi kita,” kata Wiranto.

DKI Jakarta Tertinggi

Empat provinsi yang mendapat poin tertinggi adalah DKI Jakarta, diikuti oleh DI Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara, Papua berada di posisi terendah Suhariyanto mengatakan, keempat daerah itu memiliki indeks di atas 80, yang berarti masuk dalam kategori baik. Wiranto mengatakan, tingginya poin menjadi modal untuk menghadapi Pemilu 2019. Menurutnya, hal ini menunjukan sikap berdemokrasi yang baik di Indonesia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama awak media berada di dalam salah satu gerbong Moda Raya Terpadu (MRT) saat uji operasional terbatas dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju Depo Lebak Bulus, Jakarta, Senin (10/12/2018). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan nama Ratangga untuk kereta MRT.

Wiranto menyerahkan piagam penghargaan dan buku IDI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan. Anies Baswedan mengatakan, ia berjanji akan terus mempertahankan prestasi tersebut. "Kematangan berdemokrasi di ibukota akan berimplikasi ke banyak tempat,” kata Anies.

Wiranto mengatakan, demokrasi di Indonesia tidak menganut bentuk demokrasi negara lain. Indonesia memiliki beberapa prestasi internasional seperti peringkat satu tingginya kepercayaan rakyat pada pemerintah serta nomor sembilan teraman di dunia. Wiranto menggarisbawahi bahwa hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi sudah berjalan. “Jangan sampai kita sendiri yang mengatakan kalau kita gagal,” kata Wiranto.