Ditindak, 11 Pelanggaran ASN yang Tidak Netral

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (kiri kedua) didamping anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) memimpin sidang pembacaan putusan pendahuluan atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (20/5/2019). Bawaslu tidak menerima laporan yang terdaftar atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, serta Hanafi Rais atas dugaan kecurangan pemilu TSM tersebut karena bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi kriteria.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mencatat ada 11 putusan pidana terkait dengan ketidaknetralan aparat sipil negara dan penggunaan anggaran negara atau pemerintah untuk kampanye dan mendukung calon tertentu dalam Pemilu 2019. Putusan pidana ini berada di luar ranah atau kewenangan Bawaslu untuk memberikan putusan.

Namun, catatan mengenai netralitas aparatur negara menjadi salah satu konsen Bawaslu. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, Kamis (30/5/2019), di Jakarta, mengatakan, penggunaan fasilitas atau anggaran negara diteruskan kepada penegak hukum karena hal itu merupakan perbuatan pidana.

”Dalam suatu kontestasi, wajar bila aparat negara yang juga pemilih dalam pemilu memiliki kecenderungan dukungan kepada calon tertentu. Namun, karena statusnya ASN yang dibiayai negara, kecenderungan itu dilarang untuk ditunjukkan, apalagi diwujudkan dalam ketidaknetralan dengan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas negara,” katanya.

Selain 11 pelanggaran pidana terkait ketidaknetralan ASN, Bawaslu juga mencatat ada sejumlah temuan keberpihakan ASN terhadap calon tertentu secara terbuka. ”Umumnya temuan itu dibuktikan dengan kiriman video atau komentar di media sosial yang menunjukkan pemihakan mereka sebagai ASN kepada salah satu calon,” ujarnya.

ERIKA KURNIA UNTUK KOMPAS

Dukungan masyarakat terhadap pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dukungan dari publik diterima Komisi ASN saat mengampanyekan netralitas ASN di Hari Bebas Kendaraan di Jakarta, Minggu (10/3/2019).