Pansel Safari Jaring Aspirasi

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 Diani Sadia Wati (kiri) dan Al Araf (kanan) menyampaikan paparan rencana penyaringan Pansel Pimpinan KPK 2019-2023 di Kantor Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Selain kriteria kapasitas kapabilitas, bersih dari kejahatan serta korupsi, pansel Pimpinan KPK 2019-2023 akan menyaring dan menelusuri jejak rekam calon pimpinan KPK juga terkait masalah radikalisme.

JAKARTA, KOMPAS – Mulai Rabu ini, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 akan melakukan safari ke sejumlah kelompok pemberantasan korupsi. Agendanya adalah untuk menjaring aspirasi tentang sosok yang tepat guna memimpin lembaga pemberantas korupsi untuk periode mendatang.

”Tentu kunjungan kita ke pimpinan instansi ini pertama-tama untuk mendapatkan input bagaimana nanti profil kepemimpinan KPK 2019-2023 karena memang harus lebih baik dari yang sebelumnya,” kata anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 Diani Sadia Wati dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (11/06/2019).

Keterangan pers hanya dilakukan oleh dua anggota pansel. Mendampingi Diani adalah Al Araf. Adapun tujuh anggota lainnya sedang menjalankan tugas lainnya. ”Yang lain sedang berbagi tugas,” kata Diani.

Alur tahapan seleksi yang dilakukan Pansel adalah pertama-tama adalah pengumuman pendaftaran. Adapun pendaftarannya akan dibuka mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli. Secara paralel, Pansel menjaring aspirasi atau masukan dari sejumlah lembaga negara dan berbagai kelompok kepentingan sebagai bahan dalam menyeleksi para pendaftar hingga sampai rapat pleno untuk memutuskan sepuluh nama yang akan disampaikan kepada Presiden untuk disortir lebih lanjut.

Pada Rabu ini, Pansel sedianya akan bertemu dengan pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. Pada Kamis, Pansel mengagendakan pertemuan dengan pimpinan Kepolisian Negara RI dan pemimpin redaksi sejumlah media massa. Adapun untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Intelejen Negara (BIN), menurut Diani, pansel masih menunggu jadwal dari kedua lembaga tersebut.

Berikutnya, safari akan dilanjutkan pada 19 Juni ke delapan daerah, yakni Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Pontianak, Pekanbaru, Makassar, dan Yogyakarta. Bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII), Pansel akan melakukan sosialisasi sekaligus menjaring aspirasi sekaligus mendorong sosok-sosok potensial di daerah untuk mendaftar. Anggota Pansel akan disebar di delapan daerah tersebut.

Pada 2 Juli, Pansel masih akan bertemu dengan pimpinan organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada hari yang sama, Pansel juga mengagendakan pertemuan dengan mantan-mantan pimpinan KPK, pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pimpinan wadah pegawai KPK.

Janjikan transparansi

Al Araf menambahkan, Pansel akan bekerja secara transparan dalam menjalankan tugas menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Pengumuman tahapan dalam konferensi pers pada Selasa kemarin adalah bagian dari transparansi yang dimaksud.

”Karena dengan dukungan masyarakat, tentu pansel berharap akan ada calon-calon pimpinan KPK ke depan yang memiliki integritas dan kompetensi,” kata Araf.

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO

Ilustrasi: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti berupa tas dan jam tangan mewah yang diamankan dalam penangkapan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sosialisasi ke daerah, Araf melanjutkan, adalah bagian dari upaya aktif pansel untuk menjemput bola. Hal ini diharapkan dapat mendorong kandidat yang memiliki kapasitas, kompentesi, dan intergitas untuk mendaftarkan diri.

Sementara itu, terkait pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2019-2023, seluruh formulir yang disyaratkan untuk diisi para pendaftar sudah bisa mulai diunduh di situs resmi sekretariat negara per Selasa kemarin. Formulir yang dimaksud antara lain mencakup daftar riwayat hidup dan surat pernyataan seleksi.