Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat. PKS dan Demokrat sepakat belum ingin menyikapi omnibus law karena hingga kini pembahasan juga belum dilakukan.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
DOKUMENTASI HUMAS PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, pada Kamis malam (12/3/2020).
BOGOR, KOMPAS - Partai Keadilan Sejahtera mengonsolidasikan hubungan dengan Partai Demokrat sambil membahas agenda politik aktual, mulai dari gagasan regulasi sapu jagat (omnibus law), hingga Pemilihan Kepala Daerah 2020. Secara khusus terkait regulasi omnibus law, kedua partai tersebut masih belum mau bersikap.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, pada Kamis malam (12/3/2020). Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar dua jam sejak pukul 19.00 WIB.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah elite Partai Demokrat, seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hassan, serta dua putra Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Sementara itu, dari PKS, hadir pula Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.
DOKUMENTASI HUMAS PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, pada Kamis malam (12/3/2020).
Sohibul mengatakan, PKS dan Demokrat sepakat belum ingin menyikapi omnibus law karena hingga kini pembahasan juga belum dilakukan. Namun, pada prinsipnya, PKS sebagai partai oposisi akan menjaga agar pembahasan regulasi sapu jagat tersebut tidak menabrak aturan lain.
"Terkait omnibus law, Pak SBY dan PKS itu sama sikapnya adalah bahwa kami belum bisa bersikap hari ini, menerima atau menolak, karena memang kami belum melakukan pembahasan, dibaca juga belum, kenapa kami harus menolak atau menerima. Tetapi, kami sepakat bahwa ada rambu-rambu yang harus disepakati," ujar Sohibul.
Dalam pertemuan itu, PKS dan Demokrat mengenang kebersamaan ketika berada di pemerintahan Yudhoyono pada 2004-2014. Sohibul berkelakar, meski dahulu sempat bersama, mereka bisa saja berseberangan terkait omnibus law.
"Kenangan tadi dikeluarkan. Sampai tadi keluar kalimat, mudah-mudahan PKS dengan Demokrat itu bisa kembali. Walaupun mungkin PKS dan Demokrat kembali tanpa omnibus law," tutur Sohibul.
Menjajaki koalisi
Sohibul juga menyampaikan, dalam pertemuan, PKS dan Demokrat juga mulai memetakan di mana daerah-daerah saja mereka bisa konsolidasi bersama. Namun, lanjut Sohibul, pemetaan koalisi juga harus menyesuaikan perkembangan kondisi di masing-masing daerah.
"Pilkada tentu sesuai dengan perkembangan di bawah karena memang kami tidak bisa langsung top down, tetapi penanggung jawab dari PKS dengan Demokrat tentu nanti bertemu dan sama-sama membuka peta di mana PKS dengan Demokrat punya kekuatan," ucap Sohibul.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan kepada wartawan usai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, pada Kamis malam (12/3/2020).Pembahasan juga berlanjut terkait penentuan ambang batas parlemen. Pada prinsipnya, Sohibul mengatakan, penyederhanaan partai diperlukan, tetapi tidak boleh sampai menghilangkan representasi partai dari keragaman Indonesia. Oleh karena itu, dia berpendapat, kenaikan ambang batas yang paling tepat sekitar 4-5 persen.
"Kalau kemudian parliamentary theshold-nya jauh lebih tinggi lagi, mungkin partai tinggal 6 atau 5. Itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," ujar Sohibul.
Sebelumnya, Sohibul juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Rabu (29/1/2020). Pertemuan terakhir, elite PKS mendapatkan kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (25/2/2020). Sementara yang terakhir menyambangi kediaman Yudhoyono adalah Airlangga Hartarto pada Kamis pekan lalu (5/3/2020).
Hingga Kamis malam, belum ada pernyataan resmi dari Partai Demokrat terkait dengan pertemuan itu.
