Pemerintah Kebut Kesiapan Rumah Sakit
Penyakit virus korona atau Covid-19 semakin meluas, Presiden Jokowi mengeluarkan tujuh arahan. Di antaranya, selain prioritaskan pengurangan mobilitas, penerapan kebijakan jaga jarak, juga kurangi kerumunan orang.
JAKARTA, KOMPAS — Seiring dengan meluasnya penyakit Covid-19 akibat virus korona baru, pemerintah memprioritaskan pengurangan mobilitas orang, penerapan kebijakan menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang, selain juga mempercepat rapid test swab dengan cakupan yang lebih luas dan kesiapan pelayanan rumah sakit.
Hal ini antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan daerah, pelibatan para tokoh agama, dan penyiapan layanan rumah sakit di banyak daerah, serta mempercepat pembangunan rumah sakit khusus di Pulau Galang di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta memanfaatkan fasilitas negara lainnya untuk rumah sakit sementara.
Tujuh poin arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantarnya saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Rapat menggunakan konferensi video tersebut diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri serta Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari kantor masing-masing.
Rencana darurat kesiapan layanan rumah sakit. Rumah sakit yang dimaksud mencakup rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan maupun rumah sakit lain yang potensial menangani Covid-19 mulai dari rumah sakit milik pemerintah daerah, swasta, TNI-Polri, dan BUMN, juga hotel milik BUMN.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada para pembantunya untuk menyiapkan rencana darurat kesiapan layanan rumah sakit. Rumah sakit yang dimaksud mencakup rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan maupun rumah sakit lain yang potensial menangani Covid-19 mulai dari rumah sakit milik pemerintah daerah, swasta, TNI-Polri, dan BUMN, juga hotel milik BUMN.
Baca juga: Presiden Perintahkan ”Rapid Test”, Ahli Ingatkan Validasi Hasil Tes Covid-19
Bahkan, jika diperlukan, Presiden melanjutkan, pemerintah harus memanfaatkan rumah sakit darurat baru. ”Apabila diperlukan, bisa juga memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran (Jakarta) dengan kapasitas sekitar 15.000 orang dan hotel BUMN yang bisa digunakan,” kata Presiden Jokowi.
Perihal rencana darurat kesiapan rumah sakit tersebut, Presiden Jokowi harapkan juga sampai ke daerah. Termasuk di dalamnya adalah percepatan pembanguan rumah sakit di Pulau Galang, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Belajar dari China, upaya mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus menyembuhkan mereka yang sakit dilakukan pemerintah setempat secara masif. Integral dengan lockdown terhadap 15 kota di Provinsi Hubei, Pemerintah China menyiapkan fasilitas dan memobilisasi sumber daya manusia yang besar ke Hubei.
Mengutip kantor berita Xinhua, Pemerintah China memobilisasi 42.600 tenaga medis dari banyak daerah di China ke Provinsi Hubei. Akademisi, pakar bidang penyakit pernapasan dan penyakit infeksi, serta 10 persen spesialis perawatan kesehatan dari seantero China dipanggil ke Provinsi Hubei.
Dua rumah sakit baru khusus untuk menangani Covid-19 dengan kapasitas 2.600 tempat tidur pasien didirikan hanya dalam sebulan. Pada saat yang sama, 86 rumah sakit lama di kota Wuhan didesain untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 dan 16 gedung pertemuan dan arena olahraga disulap menjadi rumah sakit. Seluruh fasilitas yang disiapkan dalam waktu sebulan itu menyediakan 60.000 tempat tidur pasien.
Perluasan rapid test
Terkait dengan rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta tes cepat untuk mendeteksi kasus Covid-19 diperluas. Tujuannya deteksi sedini mungkin terhadap kemungkinan seseorang terpapar Covid-19. Perluasan itu berarti dengan memperbanyak alat tes dan memperbanyak tempat tes mulai dari rumah sakit, lembaga riset, sampai pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
Presiden juga menginstruksikan agar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyiapkan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Ini penting untuk menindaklanjut hasil tes cepat, apakah seseorang cukup melakukan karantina mandiri atau memerlukan layanan rumah sakit.
Saya ingin perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi Covid-19. Pastikan ketersediaan alat perlindungan diri karena mereka berada di garis terdepan sehingga harus terlindung dan tidak terpapar Covid -19.
Terhadap paramedis dan petugas layanan kesehatan lainnya yang menangani pasien Covid-19, Presiden meminta agar negara memberikan perlindungan maksimal. Ini antara lain dengan memastikan ketersediaan alat perlindungan diri bagi mereka. Presiden juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebagai insentif paramedis dan petugas rumah sakit lainnya yang menangani Covid-19.
”Saya ingin perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi Covid-19. Pastikan ketersediaan alat perlindungan diri karena mereka berada di garis terdepan sehingga harus terlindung dan tidak terpapar Covid-19,” kata Presiden.
Perlindungan terhadap paramedis
Untuk semua kebutuhan peralatan kesehatan guna mengantisipasi Covid-19, Presiden menginstruksikan agar stok di dalam negeri cukup. Misalnya masker dan hand sanitizer. Oleh karena itu, ekspor alat kesehatan tersebut sebaiknya dihentikan untuk sementara waktu.
”Saya juga minta diterapkan social distancing di area-area publik, termasuk di dalam transportasi publik seperti di bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan stasiun bus untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Presiden Jokowi.
Presiden secara khusus meminta satuan tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama bersama-sama mencegah potensi penyerbaan Covid di kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, penyelenggaran acara-acara keagamaan yang melibatkan banyak orang perlu dievaluasi.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dalam wawancara khususnya sehari sebelum ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala Pelaksana Gugus Tugas, menyatakan, melawan Covid-19 ibarat perang melawan musuh yang tidak kelihatan. ”Musuh yang tidak kelihatan ini tidak hanya dilawan oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh komponen bangsa, dari pusat hingga daerah,” ujarnya.
Dengan pengalaman menangani aksi pembersihan Sungai Citarum di Jawa Barat, Doni melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kota, kabupaten, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga aktivis lingkungan, juga TNI, Polri, kementerian terkait, masyarakat, dan perguruan tinggi. ”Seperti Citarum Harum, perang melawan Covid-19 akan kita hadapi bersama, dari pusat hingga daerah, karena ’perang’ melawan Covid-19 ini adalah sebuah upaya bela negara,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia Siap Tangani Korona
Bela negara yang dimaksud Doni sekarang ini bukan hanya bela negara menghadapi ancaman militer, melainkan juga nirmiliter. ”Ancaman nirmiliter bukan hanya ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta keamanan, melainkan juga bencana yang terdiri dari bencana alam dan non-alam. Virus korona baru merupakan bencana non-alam yang harus segera ditangani, dicegah, dan dikalahkan," ujar Doni.
Kemarin saya cek di Bulog. Stok (beras) kita lebih dari cukup. Kemudian Maret ini, banyak daerah panen raya. April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog agar diatur.
Terkait dengan pembagian tugas penanganan, Doni menambahkan, pelayanan umum ini membagi tugas dan tanggung jawab pusat dan tanggung jawab daerah. ”Jadi, kita bergerak bersama-sama dengan semangat kebersamaan untuk berperang melawan virus korona baru,” ucapnya. Untuk itu, Doni juga akan mengajak semua kementerian dan lembaga terkait, termasuk para kepala daerah dan pihak lain, seperti banyak dokter dan paramedis.
Kebutuhan pokok
Presiden juga menyinggung soal bahan pangan. Ia menginstruksikan agar para pembantunya memastikan ketersediaan bahan makanan sekaligus stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. ”Kemarin saya cek di Bulog. Stok (beras) kita lebih dari cukup. Kemudian Maret ini, banyak daerah panen raya. April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog agar diatur,” kata Presiden.
Sebagai poin terakhir, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri terkait lainnya untuk segera menjalankan kebijakan insentif ekonomi untuk dunia usaha, terutama UMKM. ”Meskipun ada kebijakan pengurangan interaksi, saya minta pelaku usaha dan UMKM bisa memaksimalkan penggunaan layanan online,” kata Presiden.