Struktur Kepengurusan Baru Demokrat di Bawah Komando AHY Ingin Penuhi Harapan Rakyat
Kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY dibentuk dengan sifat lebih eksekutorial. Pergantian struktur kunci juga terlihat, termasuk posisi Sekjen yang berganti dari Hinca Panjaitan ke Teuku Riefky Harsya.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengumumkan susunan baru pengurus Partai Demokrat periode 2020-2025. Kepengurusan dibentuk dengan sifat yang lebih eksekutorial karena adanya posisi direktur eksekutif. Struktur baru itu diharapkan lebih bisa memenuhi harapan rakyat.
Kepala Badan Pembinaan, Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron, Kamis (16/4/2020), di Jakarta, mengatakan, susunan baru pengurus itu diharapkan bisa lebih efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan dan harapan rakyat.
”Partai Demokrat harus mendengar pendapat rakyat dan memperjuangkannya. Susunan pengurus ini diharapkan bisa lebih efektif melakukan hal itu,” katanya.
Struktur kepengurusan baru itu disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono pada Rabu malam. Ada cukup banyak perubahan di struktur baru itu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang sebelumnya diduduki Hinca Panjaitan kini dipegang Teuku Riefky Harsya.
Riefky didampingi para wakil Sekjen, yakni Andi Timo Pangerang, Putu Supadma Rudana, Renanda Bachtar, Ingrid Kansil, Muhammad Rifai Darus, Siti Nur Azizah, Jansen Sitindaon, Imelda Sari, Irwan, dan Agust Jovan Latuconsina.
Sementara itu, di jajaran Wakil Ketua Umum ada Benny Kabur Harman, Edhie Baskoro Yudhoyono, Yansen Tipa Padan, Vera Febyanthy Rumangkang, Willem Wandik, dan Marwan Cik Asan. Sementara itu, posisi Bendahara Umum dipegang Renville Antonio.
Dalam struktur yang baru itu, sejumlah nama lama masih ditemui kendati sebagian besar adalah nama-nama baru yang usianya juga relatif lebih muda. Dalam keterangan persnya, Agus Yudhoyono mengatakan, tiga hal yang menjadi dasar penyusunan kepengurusan inti partai adalah tantangan Partai Demokrat ke depan, struktur organisasi DPP, dan kriteria pengurus inti Partai Demokrat.
Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi Partai Demokrat, struktur organisasi DPP yang dibentuk mengacu pada prinsip profesional, efektif, efisien, dan modern.
Tantangan bagi Partai Demokrat, menurut Agus, tidaklah ringan. Berkaca dari pemilu lima tahun lalu, suara partai turun meskipun pada Pemilu 2019 Demokrat sebenarnya memperoleh suara dua kali lipat dari perkiraan beberapa lembaga survei tepercaya. Oleh karena itu, kembali memenangi pemilu lima tahun mendatang akan menjadi tantangan dalam perjuangan Partai Demokrat.
”Dengan demikian, berdasarkan tantangan yang akan dihadapi Partai Demokrat, struktur organisasi DPP yang dibentuk mengacu pada prinsip profesional, efektif, efisien, dan modern dalam menghadapi tantangan tugas itu,” katanya.
Pengurus Partai Demokrat itu terdiri atas 100 orang, yakni terdiri dari eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, dan eselon pelaksana. Adapun pengurus pleno berjumlah 200 orang, yakni 100 pengurus harian yang ditambah dengan 100 orang lainnya, yang terdiri atas sekretaris departemen dan staf, sekretaris direktur eksekutif dan staf, sekretaris badan dan staf, serta para kepala biro di setiap departemen. Mereka yang duduk di susunan pengurus itu, kata Agus, dipilih secara cermat, tepat, adil, dan bijaksana.
”Tentu tidak selalu mudah mencari orang yang sesuai dengan kriteria yang yang diharapkan, tetapi saya berusaha memilih orang yang mendekati kriteria itu,” katanya.
Dari 200 pengurus pleno, rata-rata usianya 42 tahun, dengan rentang usia termuda 22 tahun dan usia tertua 60 tahun. Agus mengaku merekrut beberapa kader muda yang potensial dari berbagai lulusan universitas terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, dari program master hingga doktoral.
Agus juga memastikan tidak ada rangkap jabatan dalam struktur partai. Bagi para ketua DPD dan ketua DPC yang terpilih sebagai pengurus harian DPP, wajib melepas jabatannya di daerah. Adapun bagi kader senior yang tidak berada dalam struktur DPP akan ditempatkan pada struktur lainnya, seperti Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan Partai, serta Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.
Kepentingan rakyat
Peneliti politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia, Syarif Hidayat, mengatakan, jumlah pengurus Partai Demokrat yang berjumlah ratusan berpotensi menempatkan sentralisasi kepengurusan. Kondisi ini sebenarnya tidak ideal dalam parpol yang demokratis.
”Peran penting partai ialah menyambungkan kepentingan rakyat kepada negara. Sebaliknya, kebijakan negara juga harus disampaikan kepada rakyat. Untuk bisa melakukan arus bolak-balik itu, parpol harus lincah, dan untuk lincah, pengurus yang cenderung gemuk kurang menguntungkan,” katanya.
Desentralisasi parpol, menurut Syarif, saat ini menjadi salah satu hal yang penting untuk membuat parpol leluasa bergerak dan menegaskan parpol bukan hanya untuk elite.