Penuntasan Virus Korona Butuh Upaya Kolaboratif Pusat-Daerah
Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran. Penanganan butuh upaya kolaboratif, baik pemerintah maupun masyarakat. Kepemimpinan yang responsif dan penuh rasa empati mampu membuat virus dapat segera diatasi.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penyelesaian pandemi Covid-19 butuh upaya kolaboratif, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kepemimpinan yang responsif dan penuh rasa empati semakin mempercepat penanganan virus. Tanpa itu semua, krisis ini akan sulit dilalui.
Itu merupakan salah satu kesimpulan dalam diskusi virtual ”Membangun Optimisme di Tengah Wabah Covid-19” yang digagas IDN Australia pada Kamis (16/5/2020). Hadir sebagai panelis, di antaranya Wali Kota Bogor Bima Arya, Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Yohanes Kristiarto Legowo, Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur Mas’ud Said, serta Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.
Dalam diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut, Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tak pernah berhenti mengingatkan bahwa masalah Covid-19 merupakan urusan bersama. Dunia dan semua elemen menghadapi virus tersebut. Pemerintah pun diuji seberapa piawai mengendalikan masa krisis ini.
Hanya kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif bisa mengatasi persoalan ini. Pemerintah tak bisa sendiri, semua harus berkolaborasi.
”Kita sekarang ini harus punya satu frekuensi, cara pandang dan tafsir yang sama tentang apa yang terjadi sekarang. Ini akan menentukan apakah kita bisa melalui ini dengan cepat atau tidak. Hanya kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif bisa mengatasi persoalan ini. Pemerintah tak bisa sendiri, semua harus berkolaborasi,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menyampaikan, pemerintah daerah harus mempercepat relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Percepatan itu, lanjut dia, kembali lagi tergantung dari ketegasan, rasa empati dan kepeduliaan (sense of crisis) dari pemimpin daerah masing-masing.
Anggaran-anggaran yang tidak prioritas harus berani dibatalkan atau dipangkas, seperti kunjungan kerja, rapat, dan baju dinas. Ini penting agar kekuatan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga diharapkan tak hanya memikirkan penanganan Covid-19 pada saat ini, tetapi juga merumuskan program pasca-Covid-19. ”Itu harus dilakukan karena saya menghitung juga ada orang-orang miskin baru yang terdampak virus ini. Pemerintah daerah harus berpikir ke depan, jangan hanya berpikir memberi bantuan sosial. Harus menghitung pula apa-apa saja yang untuk recovery. Seluruh pemerintah daerah harus punya sense of crisis yang sama,” tutur Bima Arya lagi.
Pembelajaran memilih pemimpin
Yunarto Wijaya menambahkan, dengan situasi sekarang, ada pelajaran baru dalam memilih seorang pemimpin. Masyarakat akan menilai seberapa responsif pemimpin yang dipilih dalam menangani Covid-19. Hal itu akan menjadi tolok ukur dalam memilih pemimpin ke depan yang mana harus berorientasi kompetensi dan memiliki sense of crisis.
Berbarengan dengan intervensi pemerintah, kohesi sosial ini semakin menguat di masyarakat. Ini harus terus dikembangkan hingga ke tingkatan terkecil, RT/RW. Negara kuat bukan hanya pemerintahan yang kuat, melainkan kebersamaan antar-society yang juga kuat.
”Di Pemilu 2024, pasca-Covid-19 ini, buat kandidat awam atau berdarah biru pun akan sulit maju. Sekarang masyarakat bicara soal kompetensi pemimpin yang tecermin lewat penanganan kasus seperti saat ini. Posisi kepala daerah yang sekarang diuji kapabilitasnya di situasi krisis ini,” kata Yunarto.
Yunarto juga menyampaikan, pembelajaran lain adalah gotong royong. Oleh karena itu, lanjut dia, seyogianya singkirkan urusan yang sifatnya tidak urgen sehingga mengganggu percepatan penuntasan pandemi virus korona di negara ini.
Hal senada juga diungkapkan Mas’ud Said. Menurut dia, penyelesaian masalah Covid-19 harus dibarengi dengan penguatan solidaritas di tengah masyarakat. Penguatan solidaritas itu sebenarnya telah tampak dari maraknya organisasi sosial, kelompok, maupun individu yang memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19.
”Berbarengan dengan intervensi pemerintah, kohesi sosial ini semakin menguat di masyarakat. Ini harus terus dikembangkan, hingga ke tingkatan terkecil, RT/RW. Negara kuat bukan hanya pemerintahan yang kuat, tetapi kebersamaan antar-society yang juga kuat,” katanya.