Pengawasan Anggaran Covid-19 Diperkuat

Penanganan Covid-19 butuh anggaran besar. Namun, jangan sampai diselewengkan satu rupiah pun. Oleh karena itu, pengawasan mulai dari realokasi anggaran perlu dilakukan. Aparat pengawas perlu mendampingi sejak awal.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang digelar secara telekonferensi di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). Tidak ada anggota DPR yang hadir secara fisik di dalam ruang rapat. Rapat kerja tersebut untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan BNPB terkait penanganan Covid-19, seperti soal anggaran dan peta penyebaran virus tersebut di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan dalam realokasi anggaran penanganan Covid-19 terus dilakukan agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Lembaga pengawas bersama dengan penegak hukum terus melakukan pendampingan dan melakukan mitigasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan anggaran sekecil apa pun.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, BPKP memiliki tugas untuk mendampingi dan mengawal.

Baca juga: Perppu Realokasi APBN 2020 Diterbitkan

”Kita perlu cepat sehingga prosesnya pun berbeda dengan yang biasanya sehingga beberapa peraturan baru diperlukan. Kita sebagai pengawas tentu dihadapkan pada masalah kontrol. Kecepatan dan kontrol menjadi dua hal yang bertolak belakang. Kalau dia cepat, kontrol menjadi lemah. Karena itu, kita harus memastikan apa yang dilakukan terstruktur, terukur, dan akuntabel,” tutur Ateh saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Kecepatan dan kontrol menjadi dua hal yang bertolak belakang. Kalau dia cepat, maka kontrol menjadi lemah. Karena itu, kita harus memastikan apa yang dilakukan terstruktur, terukur, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, agar kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa efektif dan efisien, BPKP telah membentuk tim untuk mendampingi serta mengawasi. Mereka berada di pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa untuk pendampingan awal termasuk pendayagunaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (tengah) didampingi Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan (kiri) Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersiap memberikan keterangan kepada wartawan, seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Pertemuan BPKP dengan KPK itu membahas kerja sama antara kedua lembaga tersebut.

Adapun untuk pelaksanaannya di tingkat daerah, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendampingi pemerintah daerah. Hingga saat ini, sudah ada Rp 56,5 triliun yang merupakan realokasi anggaran dari pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan industri UMKM.

BPKP juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan pengawasan ini. Jika terjadi penyimpangan, kedua aparat penegak hukum tersebut yang akan menindak.

Selain berkoordinasi untuk pendampingan, BPKP juga harus melakukan mitigasi risiko. Ateh menegaskan, proses penganggaran yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara hati-hati. Selain itu, BPKP akan terus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. ”Anggaran tersebut harus tepat sasaran dan tidak sembarangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, titik rawan dalam penggunaan anggaran Covid-19 tersebut antara lain pembelian gedung yang tidak penting, pengadaan mobil ambulans baru, dan jumlah alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan pembelian.

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan tersebut, perlu ada pengawasan dan pengecekan. Ateh pun berharap masyarakat ikut membantu dalam pengawasan. Selain mengawasi anggaran Covid-19, BPKP juga mengawasi hibah dari masyarakat agar tidak masuk ke kantong pribadi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Dari kiri ke kanan, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sumatera Utara, Rabu (11/3/2020). Menurut Presiden, ada dua masalah pertanahan di Sumatera Utara yang harus segera diputuskan, yakni konflik eks lahan hak guna usaha PTPN II dan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, eks Bandara Polonia, Medan.

Kirim intelijen

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono mengatakan, Kejagung terlibat dalam mengamankan dana Covid-19 dengan mengirimkan intelijen di tingkat pusat dan daerah, termasuk saat ini yang sedang dalam proses penganggaran.

”Kami pantau agar jangan sampai ada anggaran ganda. Jangan sampai pemerintah daerah menganggarkan apa yang sudah dianggarkan juga oleh pemerintah pusat,” kata Hari.

Kejagung harus memastikan, dana Covid-19 ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, mereka akan mengecek apakah uang yang sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebagai benteng terakhir, Kejagung akan terus memantau laporan yang ada. Ketika ada data yang menyimpang dan mengarah ke tindak pidana korupsi, tim intelijen yang akan mencari informasi terkait penyimpangan tersebut. Adapun Kejagung memperoleh sumber data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, dan informasi dari masyarakat.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani Mustafa (kiri) menyerahkan bantuan bahan kebutuhan pokok bagi pelaku pariwisata di Bali di Aula Joop Ave, Politeknik Pariwisata Bali, Badung, Jumat (17/4/2020). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai mendistribusikan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada kalangan pelaku pariwisata yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dalam pendistribusiannya di Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini KPK belum menemukan adanya pelanggaran karena masih dalam proses realokasi anggaran. Pada tahap realokasi, KPK dan BPKP perwakilan provinsi fokus untuk memastikan apakah kegiatan yang direncanakan relevan dan efektif untuk penanganan Covid-19.

Bentuk potensi korupsi tersebut adalah pengabaian prosedur pengadaan barang/jasa, perekrutan orang yang tidak dapat melaksanakan protokol perawatan yang kompleks, dan pemberian gaji serta tunjangan kepada petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pahala mengungkapkan, titik kerawanan dana Covid-19 terletak pada pengadaan barang/jasa. Selain itu, jaring pengaman sosial juga rawan terjadi pelanggaran, seperti ketidaksesuaian jumlah penerima. Pelanggaran bisa terjadi saat pemberian uang tunai ataupun barang. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga rawan terjadi pelanggaran.

Baca juga: Dana Bencana Rentan Dikorupsi

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbakhul Hasan mengatakan, ada potensi korupsi dalam penggunaan dana Covid-19. Bentuk korupsi tersebut adalah pengabaian prosedur pengadaan barang/jasa, perekrutan orang yang tidak dapat melaksanakan protokol perawatan yang kompleks, dan pemberian gaji serta tunjangan kepada petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Adapun potensi korupsi bantuan sosial di antaranya pendataan dilakukan serampangan, penerima bantuan salah sasaran, penggelapan dana bantuan, jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan, dan pembiayaan ganda.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas PKK Kelurahan Loji membagikan makanan dan masker di RW 001 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jumat (17/4/2020). Sejumlah warga di wilayah setempat menerima bantuan makanan dan sembako dari Gerakan Dapur Umum Kecamatan Bogor Barat. Penyaluran bantuan itu diprioritaskan bagi warga kurang mampu yang terdampak pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Bogor untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.