Pejabat OJK dan 13 Perusahaan Ditetapkan Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan pejabat Otoritas Jasa Keuangan, FH, dan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka. Penetapan menunjukkan korupsi di sektor keuangan tak hanya oleh pejabat dan swasta juga regulator.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, memberikan keterangan kepada pers tentang penetapan tersangka baru dalam kasus Asuransi Jiwasraya, Kamis (24/6/2020), di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – Kejaksaan Agung menetapkan seorang pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan dan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka. Penetapan tersebut  memperlihatkan adanya  korupsi di sektor keuangan yang tidak hanya dilakukan korporasi atau swasta, tetapi juga melibatkan regulator.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, dalam jumpa pers, Kamis (25/6/2020), di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, mengatakan, Kejagung  telah menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kejagung menetapkan seorang pejabat dari OJK berinisial FH sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Tersangka FH tersebut pada Februari 2014 sampai 2017 menjabat menjadi Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK. Kemudian, FH diangkat menjadi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK pada 2017 sampai sekarang. Sebelumnya, FH adalah pegawai karir sejak di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Baca Juga: Jaksa Agung Beri Sinyal Akan Adanya Tersangka Baru

“Peran dari tersangka (pejabat OJK) ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan kelola keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya, termasuk dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sudah disidangkan,” kata Hari.

“Peran dari tersangka (pejabat OJK) ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan kelola keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya, termasuk dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sudah disidangkan”

Sementara, Kejagung menetapkan 13 perusahaan manajer investasi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketiga belas perusahaan manajer investasi itu adalah PT DM/PT PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MNC AM, PT MAM, PT GAPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFI, dan PT SAM. Saat ini masih korporasinya terlebih dahulu yang ditetapkan menjaid tersangka. Nantinya, jika penyidikannya semakin jelas, akan ditetapkan pemilik dari korporasi tersebut.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Direktur PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro, terdakwa kasus dugaan korupsi Jiwasraya, mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Benny Tjokrosaputro didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS) yang merugikan negara Rp 16,8 triliun.

Menurut Hari, angka kerugian negara dari ke-13 korporasi itu sebesar Rp 12,157 triliun. Angka itu merupakan bagian atau termasuk dalam angka kerugian negara dari kasus tersebut yang totalnya sebesar Rp 16,81 triliun.

Untuk tersangka pejabat OJK tersebut, tim penyidik masih belum melakukan penahanan. Namun, penyidik telah melakukan pencekalan terhadap tersangka FH.

Meskipun tim penyidik baru menetapkan tersangka untuk dugaan tindak pidana korupsi, tim penyidik akan menelusuri aliran uang Asuransi Jiwasraya ke tersangka. Jika ditemukan ada bukti, tidak tertutup kemungkinan untuk mengenakan asal dugaan tindak pidana pencucian uang.

Untuk tersangka perusahaan, Hari Setiyono memastikan perusahaan tersebut tetap berjalan. Sementara, peran ke-13 perusahaan manajer investasi tersebut akan disidik karena selama  2014-2018  diduga terkait dengan penempatan dana dari PT Asuransi Jiwasraya.

“Nanti penyidik akan mengembangkan apakah ada peran aktif dari pengelola korporasi tersebut atau para terdakwa yang sedang disidangkan itu yang berperan aktif menempatkan dananya. Tentu itu perkembangan penyidikan,” ujar Hari menambahkan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pengunjung mencari informasi seputar produk jasa keuangan yang aman di stan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pameran Kampung Hukum 2020 di Plennary Hall Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Pameran Kampung Hukum merupakan hajatan tahunan MA yang digelar sejak 2008 . Kegiatan yang berbarengan dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi langsung terkait tugas pokok dan fungsi MA, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari para peserta pameran yang berasal dari Kementrian/Lembaga dan mitra Bank.

Jadi pintu masuk

Manajer Riset Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko berpandangan, penetapan tersangka baru tersebut menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk menyeret aktor lain yang terlibat. Selain itu, dengan mengenakan dugaan tindak pidana pencucian uang pada korporasi, Kejaksaan Agung dapat mengejar angka kerugian negara sebesar Rp 16,81 triliun.

Selain itu, Wawan melanjutkan, penetapan tersangka seorang pejabat OJK tersebut memberikan gambaran bahwa korupsi di tubuh badan usaha milik negara atau swasta tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan oknum yang duduk di lembaga pengawas.

“Ini terang benderang bahwa korupsi di jiwasraya itu tidak menutup keterlibatan tidak hanya dari pihak swasta saja atau BUMN. Tetapi juga dari regulator pun juga terkena. Kita tunggu surat dakwaannya, termasuk mengenai peran regulator dalam kasus ini,” lanjut Wawan.

Menurut Wawan, tim penyidik Kejaksaan Agung diharapkan tidak hanya berhenti pada dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga terus mengejar aliran dana yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah tersebut. Sebab, tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar keuangan seperti kasus Asuransi Jiwasraya terkait erat dengan investasi fiktif sebagai instrumen pencucian uang.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot ketika diminta tanggapan tentang penetapan tersangka pejabat OJK mengatakan, belum bisa memberikan pernyataan. Namun dipastikan akan ada pernyataan resmi dari OJK. "Ditunggu saja ya," kata Sekar.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro, meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, seusai membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Rabu (10/6/2020). Dalam keberatannya, Benny meminta hakim menolak dakwaan jaksa dan membebaskan dari tahanan. Sebelumnya, Benny Tjokrosaputro, didakwa memperkaya diri melalui transaksi pembelian dan penjualan saham dengan sejumlah pejabat Jiwasraya. Benny dkk didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16 triliun.

“Ini terang benderang bahwa korupsi di jiwasraya itu tidak menutup keterlibatan tidak hanya dari pihak swasta saja atau BUMN. Tetapi juga dari regulator pun juga terkena. Kita tunggu surat dakwaannya, termasuk mengenai peran regulator dalam kasus ini”

Sampai saat ini, perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi Asuransi Jiwasraya telah menyeret enam  orang terdakwa di persidangan. Mereka adalah bekas Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, bekas Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Baca Juga: Jaksa Buru Aset Tersangka Jiwasraya di Dalam dan Luar Negeri

Selain itu Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro, Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Kemudian, Benny dan Heru juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Terakhir, majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima nota keberatan yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukumnya. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pekan depan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro (rompi, kanan) dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (9/6/2020). Keduanya merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam persidangan sebelumnya, Benny didakwa memperkaya diri melalui transaksi pembelian dan penjualan saham dengan pejabat Jiwasraya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 16 triliun.