Tolak PK Buronan Joko Tjandra

Majelis hakim diharapkan konsisten dengan sikapnya, menolak memproses permohonan peninjauan kembali perkara buronan Joko Tjandra jika Joko kembali tidak hadir di sidang hari Senin (20/7/2020) ini.

KOMPAS/DANU KUSWORO

Joko Soegiarto Tjandra berbicara dengan penasihat hukumnya (tak terlihat) saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/7/2008). Joko dituntut hukuman 18 bulan penjara.

JAKARTA, KOMPAS — Permohonan peninjauan kembali yang diajukan narapidana kasus cessie Bank Bali, Joko Tjandra, bisa tidak diterima oleh hakim jika Joko tidak hadir lagi pada sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin (20/7/2020) ini. Hakim bisa mengambil kebijakan untuk menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan, tanpa kehadiran terpidana.

Joko sudah dua kali tidak menghadiri sidang permohonan PK yang diajukannya. Sebelumnya, ia tidak menghadiri sidang yang dijadwalkan pada 29 Juni dan 6 Juli 2020. Saat itu, kuasa hukum Joko, Andi Putra Kusuma, beralasan kliennya sakit. Oleh karena Joko tidak hadir, majelis hakim memutuskan menunda sidang. Sidang menurut rencana akan kembali digelar hari ini, Senin (20/7/2020).

Jika Joko kembali tidak hadir, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, PK yang diajukan Joko bisa tidak diterima.

”Berdasarkan SEMA No 1/2012, (jika) terpidana tidak hadir di persidangan, perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dilanjutkan ke MA,” kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, melalui pesan singkat, Minggu (19/7/2020).

Ia menjelaskan, pemohon harus hadir mengikuti sidang PK karena kuasa dari pidana sifatnya bukan mewakili, tetapi mendampingi. Karena itu, kuasa hukum tidak bisa mewakili kehadiran terpidana. Jika dia tidak datang, permohonan PK tersebut tidak dapat diterima.

Baca juga : Bamus DPR Tak Pernah Larang Rapat Joko Tjandra di Masa Reses

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menambahkan, hakim bisa mengambil kebijakan untuk menyatakan tidak menerima proses PK tanpa kehadiran terpidana. SEMA No 1/2012 menyatakan kehadiran saat permohonan PK diartikan juga sebagai kehadiran terpidana saat pemeriksaan permohonan PK tersebut.

Hal senada diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sigit Riyanto. Ia menegaskan, SEMA No 1/2012 menyatakan permohonan PK oleh penasihat hukum yang tidak dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alhasil, berkasnya tidak dilanjutkan ke MA.

Adapun kuasa hukum Joko Tjandra, Andi Putra Kusuma ataupun Anita Kolopaking, belum bisa dihubungi untuk ditanyakan apakah kliennya akan hadir atau tidak.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono belum bisa menyampaikan terkait strategi penangkapan terhadap Joko jika Joko hadir dalam sidang hari ini.

Baca juga : Polri Janji Ungkap bila Ada Anggota Lain Terlibat dalam Pelarian Joko Tjandra

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan surat jalan Joko Tjandra yang diterbitkan salah satu unit di Bareskrim Polri kepada Ombudsman RI di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Kesempatan terakhir

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada 6 Juli, majelis hakim mengingatkan bahwa sidang yang digelar hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi Joko Tjandra.

Baca juga : Joko S Tjandra Mangkir Sidang Lagi

”Ini adalah kesempatan terakhir. Kita tidak lagi menunggu-nunggu. Sudah tiga kali kami berikan kesempatan. Maka pemohon harus hadir,” kata majelis hakim.