Vaksin Masuk Uji Klinis, Masyarakat Diminta Tetap Disiplin
Penelitian untuk mendapatkan vaksin Covid-19 memasuki babak baru di Indonesia. Tahap uji klinis atau tes kepada manusia akan berlangsung selama enam bulan mulai Agustus dan diharapkan vaksin tersedia pada awal 2021.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penelitian untuk mendapatkan vaksin Covid-19 mulai memasuki tahap uji klinis atau tes kepada manusia. Uji klinis akan berlangsung selama enam bulan dan diharapkan vaksin bisa tersedia pada awal 2021. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap disiplin dengan protokol kesehatan, mulai dari mengenakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, serta tidak membuat kerumunan dan menjaga jarak.
Kepastian mengenai uji klinis ini diperoleh setelah rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Hadir dalam rapat tertutup ini Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, dan Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 Prof Kusnandi Rusmil.
Erick Thohir menjelaskan, kendati semua bekerja keras mencari jalan keluar dari pandemi Covid-19, vaksin ini baru bisa beredar pada awal tahun 2021. Karena itu, masyarakat diminta tetap disiplin dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker.
”Masyarakat jangan berasumsi bahwa suasana sekarang positif dan sudah waktunya kita hidup normal. Bukan. Karena disiplin protokol Covid-19 (tetap) harus dijalankan. Bantu kami semua yang mengerjakan (vaksin) mati-matian demi masyarakat,” tuturnya seusai rapat.
Masyarakat jangan berasumsi bahwa suasana sekarang positif dan sudah waktunya kita hidup normal. Bukan. Karena disiplin protokol Covid-19 (tetap) harus dijalankan. Bantu kami semua yang mengerjakan (vaksin) mati-matian demi masyarakat. (Erick Thohir)
Sebab, tambah Erick, obat Covid-19 belum ada. Vaksin juga masih diteliti. Namun, dipastikan pemerintah berkomitmen untuk mendorong pasien Covid-19 bisa sembuh.
Dikirim Sinovac dari China
Vaksin yang akan diuji klinis adalah calon vaksin yang dikirimkan Sinovac dari China dan diterima Bio Farma pada 19 Juli lalu. Uji klinis ini, kata Prof Kusnandi yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, akan dilakukan pada 1.620 orang berusia 18-59 tahun di Bandung dan sekitarnya. Para sukarelawan uji klinis adalah orang-orang sehat. Karena itu, pemeriksaan darah, jantung, dan paru akan dilakukan sebelum sukarelawan mengikuti uji klinis. Dalam uji klinis, vaksin akan dipastikan efektif dan aman digunakan.
Calon vaksin saat ini masih disimpan di Bio Farma. Honesti mengatakan, vaksin tersebut masih disimpan sesuai standar internasional. Saat uji klinis, calon vaksin ini akan didistribusikan sesuai koordinasi dengan tim peneliti dari Unpad.
Honesti menjelaskan, Bio Farma akan memastikan kapasitas produksi vaksin. Saat ini, sudah disiapkan kapasitas produksi sampai 100 juta dosis per tahun. Ke depan, kapasitas ini akan diperbesar menjadi 250 juta dosis per tahun. Kendati demikian, setelah uji klinis selesai dan izin edar terbit, Bio Farma menargetkan untuk bisa menyelesaikan produksi 40 juta dosis vaksin per tahun.
Secara paralel dengan proses produksi yang akan dilakukan Bio Farma, kami dampingi dikaitkan dengan fasilitasnya. Saat uji klinis selesai, kami beri izin edar dan segera bisa kita edarkan, sudah didistribusikan. (Penny Lukito)
BPOM juga memastikan pendampingan terus dilakukan. Dengan demikian, protokol uji klinis bisa dijamin valid. Selain itu, izin edar bisa diproses dengan cepat.
”Secara paralel dengan proses produksi yang akan dilakukan Bio Farma, kami dampingi dikaitkan dengan fasilitasnya. Saat uji klinis selesai, kami beri izin edar dan segera bisa kita edarkan, sudah didistribusikan,” tutur Penny.
Menurut Terawan, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan personel untuk melakukan imunisasi dan penganggarannya. Untuk itu, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.