Persiapan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah rawan telah dilakukan meskipun masih musim hujan. Presiden Jokowi berharap agar ada upaya sedini mungkin mencegahnya sambil mencari solusi permanen.
Oleh
Nina Susilo
·5 menit baca
TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE
Presiden Joko Widodo meminta semua pemangku kepentingan baik di jajaran kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, dan masyarakat untuk mencegah titik api membesar di wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan sedini mungkin sebelum api membesar perlu dilakukan. Hal ini disampaikan dalam pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional persiapan karhutla 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021). Acara diselenggarakan secara daring dan luring.
JAKARTA, KOMPAS — Kendati di beberapa wilayah Indonesia masih terjadi bencana banjir dan longsor, persiapan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah-wilayah rawan telah dilakukan. Selain upaya sedini mungkin, perlu dicari solusi permanen untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan jika hal itu terjadi.
Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 relatif rendah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luasan lahan yang mengalami kebakaran tahun lalu hanya 296.942 hektar. Luasan ini jauh ketimbang kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang mencapai 2,61 juta hektar.
Karhutla sempat meninggi pada 2019 dengan luasan yang terbakar mencapai 1,649 juta hektar setelah pada 2017-2018 tak melebihi dari 600.000 hektar.
Kendati demikian, kebakaran hutan dan lahan sudah mulai terjadi di beberapa wilayah pada awal 2021 ini. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kepada peserta rapat koordinasi nasional karhutla 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021), sudah ada 137 kejadian karhutla.
Kejadian itu meliputi, satu kebakaran di Aceh, sembilan kejadian di Sumatera Utara, 29 kejadian di Riau, empat kejadian di Kepulauan Riau, dua kejadian di Jambi, lima kejadian di Sumatera Selatan, 52 kejadian di Kalimantan Barat, 12 kejadian di Kalimantan Tengah, 20 kejadian di Sulawesi Tenggara, dan satu kejadian di Papua.
”Kewaspadaan pada kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendur. Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang dan detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan semakin efektif.”
Sejauh ini, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, semua sudah ditangani oleh Satgas dan Tim Manggala Agni. ”Laporan harian juga saya pantau dua kali sehari,” ujarnya kepada harian Kompas seusai pengarahan di Istana Negara.
Sebelumnya, dalam pidatonya di hadapan kepada para kepala daerah dan pemerintah daerah, jajaran kementerian/lembaga, maupun pelaksana lapangan, Presiden Jokowi meminta semua tetap waspada. ”Kewaspadaan pada kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendur. Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang dan detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan semakin efektif,” tuturnya kepada peserta Rakornas Karhutla 2021 di Istana Negara, Jakarta.
KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
Petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan Kota Palangkaraya memanggul selang seusai digunakan untuk memadamkan api yang membakar lahan seluas dua hektar di Jalan Danau Rangas, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (6/10/2020). Gambut yang kering di lahan itu membuat kebakaran cepat menyebar, tetapi tertangani dan berhasil dipadamkan.
Dalam acara itu, hadir antara lain Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Siak Alfedri, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar, Bupati Sanggau Paolus Hadi, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo. Selain itu, sekitar 300 peserta lain hadir secara daring. Rakornas karhutla ini sebelumnya diselenggarakan 9 Februari 2021 baik secara daring dan luring.
Kewaspadaan tetap diperlukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tahun 2021 masih terjadi La Nina moderat sehingga sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mendapat hujan dengan kategori menengah tinggi pada Maret-April 2021. Namun, pada Juni-Agustus 2021, sebagian wilayah Indonesia, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan diperkirakan mendapat curah hujan kategori menengah-rendah.
Demikian pula pada Agustus-September 2021, sebagian wilayah Indonesia di selatan garis katulistiwa, seperti Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulsel, dan Papua bagian selatan diperkirakan mendapat curah hujan kategori menengah-rendah.
”Bulan Mei diperkirakan menjadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau, tetapi kita harus tetap waspada. Jangan lengah!” ujar Presiden.
Untuk itu, selain perencanaan dan persiapan harus dilakukan serta dicek sejak saat ini. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas. Sebab, ketika semua terlambat dan api sudah membesar, sulit untuk menanganinya.
Manajemen lapangan juga harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Begitu ada kebakaran kecil di desa, laporan harus segera disampaikan dan ditangani.
Untuk mendeteksi dini area-area rawan, semua sumber daya harus digerakkan. Bintara pembina desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dilibatkan.
Pemantauan dengan data yang terbaharui sesuai kondisi lapangan setiap hari memanfaarkan teknologi diperlukan. ”Hati-hati, begitu kebakaran meluas, kerugian tidak hanya juta atau miliar (rupiah). Saya pastikan larinya ke angka triliun, belum lagi kerusakan ekosistem kita,” kata Presiden.
”Solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan perlui dicari. Sebab, Presiden meyakini 99 persen karhutla disebabkan ulah manusia baik sengaja maupun tidak disengaja. Adapun motif utamanya adalah ekonomi.”
Selain itu, masyarakat dan korporasi di wilayah yang memiliki kecenderungan peningkatan titik panas perlu diedukasi secara menerus. Edukasi bisa mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahaya karhutla bagi kesehatan masyarakat ataupun dampak ekonomi dan lingkungannya.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Pengendara melintasi hutan jati meranggas di Jalan Raya Mojokerto-Lamongan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Rabu (23/9/2020). Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi kebakaran yang meningkat saat kemarau di kawasan tersebut.
Solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan perlui dicari. Sebab, Presiden meyakini 99 persen karhutla disebabkan ulah manusia baik sengaja maupun tidak disengaja. Adapun motif utamanya adalah ekonomi.
Kendati pembakaran lahan dengan pembakaran paling murah, edukasi kepada masyarakat dan korporasi perlu dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Selain itu, perlu dicari cara untuk membuka lahan tanpa bakar.
Tata kawasan hidrologi gambut
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta Badan Restorasi Gambut untuk menata kawasan hidrologi gambut. ”Pastikan muka air tanah tetap tinggi. Buat banyak embung, kanal, sumur bor dan berbagai teknik pembasahan lain supaya lahan gambut tetap basah,” tambahnya.
Semua pihak, baik Gubernur, Bupati, Panglima Kodam, Kepala Polda, Komandan Resor Militer (Danrem), Komandan Distrik Militer (Dandim), maupun Kepala Kepolisian Resor diminta tanggap. Ketika ada laporan mengenai titik panas, respons perlu dilakukan. Bahkan, jika diperlukan, water bombing bisa dilakukan.
Presiden juga mengingatkan, para komandan TNI/Polri yang tak tanggap mengantisipasi titik panas di wilayahnya akan dicopot.
”Upaya pengendalian karhutla yang dilakukan sejak 2020 akan dilanjutkan. Salah satunya adalah operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan bersama BPPT, TNI AU, BNPB dan didukung data dan informasi dari Kementerian LHK dan BMKG. Peningkatan peran serta masyarakat peduli api juga segera dilakukan di wilayah rawan karhutla baik di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya.”
Karena itu, penegakan hukum untuk korporasi ataupun warga yang membakar lahan harus diterapkan secara tegas, tanpa kompromi. ”Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata dan pidana,” tambah Presiden.
Mahfud menambahkan, upaya pengendalian karhutla yang dilakukan sejak 2020 akan dilanjutkan. Salah satunya adalah operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan bersama BPPT, TNI AU, BNPB, dan didukung data dan informasi dari Kementerian LHK dan BMKG. Peningkatan peran serta masyarakat peduli api juga segera dilakukan di wilayah rawan karhutla baik di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya.
Saat ini, Gubernur Riau sudah menetapkan wilayahnya berstatus siaga darurat karhutla selama 259 hari sejak 15 Februari 2021 sampai 31 Oktober 2021. Karenanya, upaya pengendalian karhutla bisa dilakukan lebih optimal. Presiden pun mengapresiasi langkah ini.
”Jangan sampai payung hukumnya belum siap saat kebakaran membesar. Mau melakukan sesuatu, enggak ada payung hukumnya,” tuturnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fc93d7b18-82d7-4129-aaf5-a7cf5a1e63fd_jpg.jpg){kind=logo}
