ICMI Diharap Berkontribusi dalam Pemulihan Kehidupan Masyarakat

KOMPAS/ NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad ke-31 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Sabtu (4/12/2021) di Bandung, Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS — Pandemi Covid-19 membuat tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin besar. Kesenjangan ekonomi dan sosial semakin lebar, angka kemiskinan kian tinggi, dan perekonomian global  diliputi ketidakpastian. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia diharapkan berperan serta dalam memulihkan kehidupan masyarakat dan bernegara yang terguncang pandemi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah mitra strategis pemerintah. ”Saya berharap ICMI dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan dampak yang diakibatkannya. Potensi dan jejaring ICMI di seluruh Indonesia, jika dimobilisasi secara tepat, akan menjadi modal dasar untuk mendukung pemulihan berbagai sektor, khususnya di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi,” tuturnya sebelum membuka Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad Ke-31 ICMI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/12/2021).

Baca juga : Cendekiawan Diminta Ikut Menjawab Tantangan Bangsa

Dengan sumber daya manusia yang dimiliki, ICMI dapat berperan nyata dalam menanggulangi kemiskinan dan membangun SDM. Selain menjadi pencetus gagasan konstruktif dan inovatif, ICMI dapat juga berperan dalam hal peningkatan literasi dan edukasi umat, pengembangan riset dan penguasaan teknologi, serta penguatan kerja kolaboratif dengan berbagai pihak.

Sejalan dengan harapan Wapres, Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie menambahkan, Indonesia yang menuju usia emas pada 2045 atau pertengahan abad ke-21 akan menghadapi tantangan yang lebih dahsyat ketimbang abad ke-20. Saat ini banyak negara telah memiliki hulu ledak nuklir. Perubahan sangat cepat. Pandemi Covid-19 juga mengubah tatanan kehidupan masyarakat.

KOMPAS/ NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad Ke-31 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Sabtu (4/12/2021) di Bandung, Jawa Barat.

Masalahnya, dinamika ekonomi politik pasar bebas saat ini lebih diutamakan kuantitas, seperti jumlah suara, jumlah kekayaan, dan sebagainya. Namun, dalam jangka panjang kualitas dan integritas lebih diperlukan.

”Ini letak pentingnya kesadaran kolektif sebagai bangsa. Penerapan iptek diimbangi ketakwaan yang kokoh. Ini harus kita jadikan spirit bagi kemajuan bangsa,” tambah Jimly.

Oleh karena itu, menurut Jimly, tugas kaum intelektual dalam mendorong kemajuan bangsa ada tiga. Pertama, transformasi kuantitas kekayaan sumber daya alam supaya semakin berkualitas dengan nilai tambah. Kedua, transformasi kuantitas manusia Indonesia supaya semakin berkualitas dan berintegritas. Ketiga, transformasi lembaga-lembaga sosial politik yang semakin modern dan tidak semata ekstraktif tetapi berfungsi efektif dalam membangun kesejahteraan umum, memelihara kerukunan dan kedamaian hidup bersama, serta memastikan tegaknya keadilan untuk kepentingan bersama.

Saya berharap ICMI dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan dampak yang diakibatkannya. Potensi dan jejaring ICMI di seluruh Indonesia, jika dimobilisasi secara tepat, akan menjadi modal dasar untuk mendukung pemulihan berbagai sektor, khususnya di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. (Ma’ruf Amin)

Keuangan haji

Ketua ICMI Jawa Barat Mohammad Najib melaporkan, acara tersebut diikuti 450 peserta yang terdiri dari pengurus pusat, badan otonom, utusan organisasi wilayah seluruh Indonesia, utusan organisasi wilayah luar negeri, dan utusan organisasi di tingkat kabupaten/kota. Muktamar berlangsung pada 4-6 Desember dengan tema ”Membangun Indonesia Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045”.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu dalam jumpa pers pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 H/2021 di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2021). Pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 dengan alasan keselamatan jiwa jemaah lebih utama. Pemerintah Arab Saudi juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021.

Dalam pembukaan acara, Jimly juga menyerahkan hasil kajian naskah akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu.

Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini dana kelolaan BPKH sudah mencapai Rp 150 triliun. Dana kelolaan ini diinvestasikan di sukuk internasional, sukuk korporasi, dan menjadi dana simpanan terbesar di bank-bank syariah Indonesia.

”Minggu lalu kami juga dapat hibah dan sudah menyehatkan Bank Muamalat Indonesia,” tambah Anggito.

Baca juga : Imbal Hasil Pengelolaan Dana Haji Masih Bisa Dioptimalkan

Acara ini menjadi agenda kedua dalam kunjungan kerja Wapres Amin, akhir pekan ini, yang dimulai dari Bandung. Wapres Amin yang didampingi Nyonya Wury bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada Sabtu (4/12/20121) pukul 07.30. Tiba di Pangkalan Udara TNI Husein Sastranegara, Bandung, Wapres dan rombongan disambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Forkompinda.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

Selain peresmian Monumen Pahlawan Covid-19, Wapres Amin juga membuka Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad ke-31 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Dari Bandung, Wapres menuju Bali untuk menutup Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.