Presiden Jokowi berharap Bambang dan Dhony yang baru dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN bergerak cepat. Pemda dan warga Kaltim juga menitipkan harapan agar pembangunan IKN berkeadilan dan inklusif.
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
Agus Suparto
Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang baru dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pelantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara disambut beragam asa. Pemerintah daerah dan sejumlah warga di kawasan sekitar IKN berharap Bambang dan Dhony bisa berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di Kalimantan Timur, serta bisa menjaga pembangunan IKN berkeadilan, ramah lingkungan, dan melindungi warga lokal.
Pelantikan Bambang dan Dhony di Istana Merdeka berlangsung di Jakarta, Kamis (10/3/2022). Bambang pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014. Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN, ia menjabat Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank. Adapun Dhony ialah Managing Director President Office Sinar Mas Land.
Presiden meminta Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilantik untuk bergerak cepat. ”Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan,” kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas IKN di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Presiden, Bambang dan Dhony merupakan pilihan dan kombinasi yang baik. Menurut Jokowi, kedua sosok itu juga memiliki rekam jejak yang baik. Presiden meyakini mereka bisa berkoordinasi baik dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dari sisi perencanaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dari sisi pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan, serta terkait investasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan. (Presiden Jokowi).
Kota yang inklusif
Dalam keterangan seusai pelantikan, Bambang menjelaskan, tugas membangun kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan dimulai. Karena bersifat inklusif, kota ini disiapkan untuk semua kalangan. Apalagi, Presiden berharap IKN ini menjadi satu kota yang bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan. Karena itu, semua tantangan masa depan akan dijawab di kota baru ini, baik dari cara pengelolaan kota, interaksi warga, maupun digitalisasi yang akan mewarnai kehidupannya.
Selain layak huni, kota baru ini juga diharapkan tetap humanis. Karena itu, pembangunan IKN harus mengedepankan interaksi dan kohesivitas sosial. Kerekatan sosial dan masyarakat yang dinamis perlu mendapat tempat di IKN. Namun, Bambang juga menyadari membangun sebuah kota yang baik memerlukan waktu. ”Lima belas sampai dua puluh tahun biasanya sehingga kota punya ’roh’,” ujar Bambang.
Setelah dilantik, Bambang dan Dhony akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini sudah mempersiapkan konsep pembangunan IKN. Selain itu, juga akan membangun institusi Otorita IKN. Saat ini institusi baru itu hanya terdiri atas keduanya. ”Kami harus membangunnya jadi institusi yang kapabel dan bisa berlari kencang bersama semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Peneliti Otonomi Daerah di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mardyanto Wahyu Triatmoko, mengingatkan, terlebih dulu harus diatur secara jelas urusan dan kewenangan kelembagaan Otorita IKN. Sebab, setelah kewenangan Otorita IKN itu diatur di aturan turunan, baru aturan-aturan lain yang lebih implementatif dalam pemindahan dan pembangunan IKN dapat dirumuskan.
Sejauh ini, aturan-aturan turunan UU IKN masih dibahas lintas kementerian/lembaga. Aturan-aturan turunan ini harus selesai dalam dua bulan sejak UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022.
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menuturkan, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan segera terlibat dalam banyak hal, termasuk penyiapan aturan turunan UU IKN.
Kolaborasi dengan daerah
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap pemimpin Otorita IKN Nusantara bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. ”Harapan kami, Kepala Otorita IKN bisa mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkesinambungan, dan ramah lingkungan,” ujar Hadi.
Ia yakin pembangunan IKN Nusantara bisa berdampak baik bagi 10 kabupaten dan kota di Kaltim mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur baik. Untuk itu, Hadi berharap pemimpin Otorita IKN turut membangun akses ke daerah penyangga secara adil dan merata, seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar mengatakan, pelantikan pimpinan Otorita IKN merupakan langkah baru dan wujud nyata keseriusan pemerintah membangun ibu kota negara baru di Kaltim. Ia berharap pembangunan IKN tak berdampak ketimpangan antara IKN dan wilayah sekitarnya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Presiden berharap pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurut dia, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.Kompas/Wawan H Prabowo
Sejumlah warga di Penajam Paser Utara juga berharap pembangunan IKN dilakukan dengan melindungi hak warga lokal. Hasanuddin (53), warga Sepaku, bercerita, rumahnya sudah dipasangi patok kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Selain itu, juga ada pelang berisi kalimat ”Kawasan ini merupakan hutan negara yang ditetapkan sebagai lokasi IKN Nusantara”.
”Padahal, di sekitarnya ada kebun warga, ada permukiman. Setahu kami, itu statusnya area penggunaan lain. Kami berharap pemerintah sosialisasi karena warga khawatir dengan lahannya,” katanya. (INA/HAR/REK/CIP/IDO)
