Megawati Dinilai Tengah Siapkan Puan sebagai Penerus Kepemimpinan PDI-P

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku ditugaskan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membuka komunikasi dengan ketua umum partai politik lain dalam kaitan menghadapi Pemilu Presiden 2024.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tiba di acara jamuan makan malam pengukuhan gelar untuk putrinya, Puan Maharani, di Semarang, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P akan menjajaki kerja sama dengan semua partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku telah ditugaskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membuka komunikasi dengan semua ketua umum partai politik.

Puan mengatakan, PDI-P akan menjajaki kerja sama dengan partai lain meskipun hingga saat ini mereka belum bertemu dengan ketua umum partai politik (parpol) lain. ”Untuk membangun bangsa tidak mungkin sendiri-sendiri, jadi kerja sama, kebersamaan, dan gotong royong sangat penting untuk 2024,” kata Puan di sela Festival Bakar Ikan Nusantara yang digelar PDI-P di Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Puan mengungkapkan, dirinya ditugaskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahmi dengan semua ketua umum parpol. Sebelumnya, ia menyebut Megawati telah bertemu dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Presiden pada Rabu (15/6) saat pelantikan menteri baru. ”Toh, waktu di istana, kan, Ibu Megawati bertemu dengan semua ketum parpol lain, kan cuma belum sempat bersilaturahmi. Nanti saya juga ditugaskan ibu ketua umum partai sebagai ketua DPR akan bersilaturahmi dengan semua ketua umum,” katanya.

Kapan waktunya? Ia tak menyebut tanggal persisnya. Ia hanya mengatakan bahwa silaturahmi itu tinggal menunggu waktu saja. ”Kemarin baru selesai Rakernas PDI-P, lalu ada acara ini (Festival Bakar Ikan Nusantara). Ini kan masalah waktu saja,” ujarnya.

Baca juga: Sudah Kantongi Nama Capres, PDI-P Tutup Pintu bagi Demokrat dan PKS

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi dua Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga putra dan putri Megawati, Prananda Prabowo (kanan) dan Puan Maharani (kiri) berfoto bersama wartawan peliput Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Penerus kepemimpinan PDI-P

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, penugasan yang dilakukan oleh Megawati kepada Puan dapat dimengerti karena Puan merupakan Ketua DPP PDI-P Bidang Politik. ”Tapi, bisa juga dimaknai ini sebagai cara dari Megawati untuk mempersiapkan Puan sebagai penerus kepemimpinan partai ini,” kata Bawono.

Terkait dengan koalisi PDI-P, Bawono mengatakan, PDI-P saat ini terlihat pasif dibandingkan dengan parpol lain karena bisa mencalonkan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemungkinan besar PDI-P baru akan menentukan sikap mengenai siapa pasangan calon yang akan mereka usung dalam hitungan beberapa bulan jelang pendaftaran pasangan calon. Bakal calon presiden yang akan mereka usung nanti akan memengaruhi sikap politik partai lain.

Wacana Ganjar akan disandingkan dengan Puan sebagai calon presiden pun berembus. Terkait dengan hal tersebut, Puan menegaskan bahwa sesuai dengan rapat kerja nasional (rakernas) bahwa hak prerogatif penentuan bakal calon presiden atau wakil presiden PDI-P ada di Megawati.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kembali menjelaskan sikap PDI-P yang sulit untuk bisa bekerja sama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Terlepas dari sikap itu, menurut dia, PDI-P menghormati kedua partai itu.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri (tengah) bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu (sebelah kanan Salim) dan para pengurus pusat PKS Periode 2020-2025 menyapa peserta Munas V PKS di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020).

Terkait dengan sikap PDI-P pada PKS, menurut Hasto, karena dalam pidato saat Rakernas PKS, banyak kritik yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu sesuai dengan ruang lingkup PKS yang memberikan kritik kepada pemerintah sebagai bagian dari check and balances.

”Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi. Kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan,” kata Hasto.

Ia menegaskan, kepemimpinan Presiden Jokowi harus dilihat sebagai konsistensi sikap PDI-P. Selain perbedaan ideologi, PDI-P juga melihat perbedaan dari aspek historis dengan PKS.

Begitu juga Demokrat, Hasto melihat adanya aspek historis masa lalu yang mendasari PDI-P menolak bekerja sama dengan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu. Salah satunya, selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, banyak kebijakannya yang tidak sejalan dengan nilai fundamental yang dipegang oleh PDI-P.

Baca juga: Akhiri Polarisasi di Masyarakat

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018).

”Dalam disertasi saya, juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY,” kata Hasto.

Teguran untuk Masinton

Masih terkait dengan hal itu, ia menyampaikan bahwa Bidang Kehormatan PDI-P akan segera mengeluarkan surat teguran kepada anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu. Ini karena pernyataan Masinton soal koalisi PDI-P dengan PKS dan Demokrat. Masinton mengatakan, pernyataan Hasto yang menyebut PDI-P kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pemilu presiden dengan PKS dan Partai Demokrat sebatas pandangan pribadi.

”Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Masinton bicara di luar ruang lingkup tugasnya. ”Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup,” katanya.