Menjaga Tradisi Kiai, Menjalankan Kerja Kenegaraan

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin meninjau kegiatan Santripreneur berbasis sawit di Pondok Pesantren Teknologi Riau, Jalan Lintas Sumatera No 20, Pekanbaru, Riau, 25 Agustus 2022.

Menyambangi pondok pesantren sudah menjadi kebiasaan seorang kiai. Kegiatan itu yang terus dilakukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan bersafari antar pondok pesantren, yang kini menjadi bagian kerja kenegaraan. Banyak pesantren yang sebelumnya tak ”terurus” negara kemudian tersentuh program pemberdayaan.

Sebagai wakil presiden yang juga kiai, Wapres Amin hampir selalu menyempatkan hadir di pondok pesantren tiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah. Selain bersilaturahmi, Wapres getol mendorong program pemberdayaan bagi para santri. Targetnya, setiap pondok pesantren bisa memproduksi setidaknya satu jenis produk lewat program pemerintah, seperti One Pesantren One Product dan Santripreneur.

Terlebih mengingat, jumlah pondok pesantren di Tanah Air lebih dari 34.000 ini merupakan aset bangsa yang perlu dijaga.

Usai meresmikan Bank Riau Kepri Syariah di Pekanbaru, Riau, Kamis (25/8/2022), Wapres Amin langsung meninjau kegiatan Program Santripreneur pembibitan sawit yang merupakan hasil kerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Pondok Pesantren Teknologi, Riau. Di lokasi tersebut, petani sawit dari 22 provinsi berkumpul untuk menduplikasi Program Santripreneur berbasis sawit tersebut ke provinsi lain.

Jumlah pondok pesantren yang besar merupakan modal besar bagi aset bangsa.

Lewat program ini, pondok pesantren yang berada di daerah penghasil komoditas sawit diajak terlibat menggerakkan roda perekonomian di daerahnya dengan membuat pembibibitan sawit. Di lokasi tersebut, Wapres Amin lantas menyaksikan panen perdana pembibitan sawit santri, penanaman kecambah sawit hibrida bersama 100 santri, dan pengenalan teknologi proses pengolahan pabrik minyak makan merah.

Setahun sebelumnya, di lokasi yang sama pada 2 September 2021, Wapres Amin pula yang meresmikan Pusat Pembibitan Kelapa Sawit. Pusat pembibitan itu merupakan hasil kerja sama Apkasindo dengan Ponpes Teknologi Riau. ”Agar program ini berhasil, perlu dikembangkan kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan tiga entitas, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dan pesantren itu sendiri,” kata Wapres Amin.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Gulat ME Manurung menyebut Program Santripreneur Pembibitan Sawit Hibrid merupakan turunan dari Program Santripreneur UMKM Berbasis Sawit yang dicanangkan Wapres Amin pada 1 Oktober 2020. Sebagai tindak lanjut, Apkasindo telah menjalin kerja sama dengan pondok pesantren di dua provinsi, yaitu di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

Data Kementerian Agama Per Oktober 2021 menunjukkan terdapat lebih kurang 4,76 juta santri di 34.652 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Dari jumlah tersebut, diketahui sekitar 44,2 persen di antaranya memiliki potensi ekonomi, mulai dari potensi pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, serta vokasional.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut bahwa jumlah pondok pesantren yang besar merupakan modal besar bagi aset bangsa. ”Bukan saja bagian daripada pemberdayaan pesantren sendiri. Modal besar, aset bangsa. Aset negara. Negara punya kepentingan untuk menjaga aset bangsa itu,” kata Ujang.

Baca juga: Menara Syariah, Simbol Harapan RI Menjadi Pemain Utama Keuangan Syariah

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Santri di Ponpes Hidayatullah Al-Muhajirin, Paserean Bawah Buduran, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, yang dikunjungi Wakil Presiden Maruf Amin, Kamis (13/1/2022).

Jika menengok ke belakang, pesantren turut terlibat dalam konteks perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. ”Peran kiai, pesantren sangat tinggi. Mempertahankan kemerdekaan sangat besar. Sudah sepantasnya berkunjung memberdayakan mereka dengan memberikan program dari pemerintah,” kata Ujang.

Agenda kunjungan Wapres ke berbagai pondok pesantren, menurut Ujang, merupakan bagian dari kerja kenegaraan yang harus dilakukan. Bentuk pemberdayaan santri ini dinilai pas karena mungkin selama ini banyak pesantren yang terabaikan yang tidak terurus oleh negara.

Peran pemberdayaan pesantren seperti yang diambil Wapres Amin ini juga cenderung tidak diambil oleh wapres sebelumnya. ”Banyak pesantren yang tadi yang masuk yang harus dibina karena terkait dengan persoalan ideologi, ya, itu kan harus diurus oleh negara oleh karena itu maka Pak Wapres jalan,” tambahnya

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya, lebih fokus mengurus persoalan ekonomi karena latar belakangnya sebagai usahawan. ”Karena sekarang basic wapres seorang kiai, seorang ulama, maka pemberdayaan pesantren, pemberdayaan kiai, pemberdayaan santri harus dikembangkan kelihatannya arahnya seperti itu dan itu bagus-bagus saja,” ucap Ujang.

Usaha mandiri

Jauh sebelummenjabat wapres, Ma’ruf Amin telah dikenal luas sebagai ulama yang aktif menyuarakan keunggulan penerapan ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Kini, sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), semangat Wapres Amin mengampanyekan pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren kian menggelora.

”Harus jadi santri Gus Iwan. Apa itu Gus Iwan? Santri Bagus Pinter Ngaji dan juga Usahawan. Jadi mengaji pintar, dakwah pintar, tetapi juga entrepreneur. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, serta pusat pemberdayaan akan kita lakukan,” ujar Wapres dalam berbagai kesempatan.

Selain program Santripreneur, sejumlah pemerintah daerah juga telah mencanangkan Program One Pesantren One Product (OPOP) sebagai program unggulan yang dimulai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kemudian berlanjut ke Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan program OPOP ini diakui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketika mendampingi Wapres pada Peresmian Peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022).

Menurut Ridwan, sejak tiga tahun mengikuti arahan Wapres agar tiap pesantren mengikuti program OPOP, kini lebih dari 3.000 pesantren di Provinsi Jabar telah memiliki usaha syariah sendiri. ”Jangan anggap remeh, ekonomi pesantren ini adalah kelas dunia, maka kerja samanya sudah dengan Jepang, sudah dengan Belanda, teknologi setara dengan mereka, dan diselenggarakan bukan oleh korporasi besar, melainkan oleh pesantren,” ujarnya.

Setelah Jatim dan Jabar, Wapres Amin kemudian meluncurkan program OPOP di Provinsi Kalimantan Selatan pada gelaran Kalimantan Selatan Expo 2022 di Lapangan dr Murjani Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/8/2022). Melalui program OPOP yang sudah diluncurkan di tiga provinsi ini, pesantren diharapkan bisa mandiri dan tidak menjadi beban bagi pihak lain. ”OPOP dalam rangka pemberdayaan pesantren supaya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Dorong Pemda Lakukan Terobosan Ekonomi Digital

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Wakil Presiden Maruf Amin ketika menabuh rebana ketika membuka acara One Pesantren One Product di Kalimantan Selatan Expo 2022 di Lapangan dr Murjani Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/8/2022).

Pemberdayaan ekonomi melalui model penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren pun diupayakan Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur. ”Santripreneur bertujuan mengembangkan unit industri yang telah ada dan atau unit industri baru, serta mengembangkan sumber daya manusia di pesantren melalui kompetensi teknis produksi, jejaring, dan manajemen,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Agus menuturkan, program Santripreneur yang rutin digelar Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) ini sejalan dengan implementasi Nota Kesepahaman tentang Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri di Lingkungan Pesantren (Santripreneur) antara Kemenperin dan Kementerian Agama pada 17 Desember 2021.

Tujuan kerja sama tersebut antara lain untuk mendorong ekosistem kewirausahaan yang baik di pesantren. Hal ini karena pesantren dianggap menjalankan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri nasional sebab banyak pesantren telah memiliki unit bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan internal pesantren bahkan kebutuhan di luar pesantren.

Menurut Menperin, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga memberikan pendidikan formal hingga pendidikan kewirausahaan. ”Di samping itu, pesantren dapat berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan industri di Indonesia sebagai agent of development yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sumber daya masyarakat di daerah sehingga menjadi sarana yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.

Jangan pesantren menciptakan kader-kader melawan pemerintah. Itu dulu melawan Pemerintah Belanda, sekarang ini pemerintah adalah kita sendiri.

Sejak tahun 2013, Ditjen IKMA Kemenperin telah membina 88 pesantren yang melibatkan 10.199 orang santri melalui Santripreneur. Program ini telah menjangkau tujuh provinsi di Indonesia dengan kegiatan meliputi pembinaan daur ulang sampah, konveksi, olahan pangan, olahan minuman kopi, garam beryodium, paving block, pengelasan, produk perawatan tubuh, perbengkelan roda dua, pupuk organik cair, dan alas kaki.

”Pembinaan yang dilakukan melalui program Santripreneur berupa bimbingan teknis produksi, bantuan mesin dan peralatan, pelatihan kewirausahaan, kredit usaha rakyat, digital marketing, serta pendampingan sertifikasi SNI wajib. Bimbingan teknis serta bantuan mesin dan peralatan produksi yang diberikan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan setiap pesantren,” kata Agus.

Tahun 2022, Ditjen IKMA kembali memfasilitasi dukungan mesin dan peralatan elektronika dan telematika untuk mendukung pengembangan unit usaha berbasis multimedia di Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Sidoarjo, Jawa Timur. Mesin dan peralatan yang diberikan berupa kamera, camrecorder, laptop, komputer tablet, server, software, dan peralatan pendukung lainnya.

”Saat ini, kegiatan berbasis multimedia mempunyai masa depan cerah seiring dengan berkembangnya dunia broadcasting secara digital sehingga kegiatan fasilitasi mesin dan peralatan ini juga akan ditindaklanjuti pula dengan kegiatan bimbingan teknis terkait multimedia,” kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita di Sidoarjo.

Sasaran peserta bimbingan teknis tersebut yaitu para santri dan pengurus pesantren yang dapat menjadi wirausaha mandiri dan pionir bagi santri lainnya untuk maju dan berkembang dalam berwirausaha. Adapun topik-topik yang diberikan dalam kuliah kewirausahaan, antara lain, mengenai pemasaran digital, manajemen bisnis, dan akses pembiayaan.

”Dengan bimbingan teknis ini, para santri kelak dapat lebih terampil berwirausaha sehingga kapasitas produksi unit bisnis pesantren semakin meningkat, dapat memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pesantren, memperluas akses pasar usaha pesantren, serta meningkatkan jumlah wirausaha santri,” ungkapnya.

Reni menilai pesantren merupakan aset potensial untuk membangun wirausaha baru. Apalagi, wirausaha industri selama ini memegang peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mulai menciptakan lapangan kerja baru hingga meningkatkan pendapatan nasional.

”Wirausaha juga dapat menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta terciptanya masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, kami mendorong agar para santri selepas lulus dari pondok pesantren untuk dapat juga menjadi seorang Santripreneur,” kata Reni.

Beberapa kali Wapres Amin menyerahkan bantuan Santripreuneur saat kunjungan kerja ke daerah. Salah satunya saat kunjungan kerja di Kendari 19 Mei lalu, Wapres memberikan bantuan yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini.

Saat itu, diberikan bantuan kepada lima pesantren dalam bentuk paket senilai Rp 10 juta. Setiap pesantren menerima lima puluh paket sehingga keseluruhan nilai bantuan Santripreuneur sekitar Rp 250 juta.

Bantuan Santripreuneur ini membuat santri bisa membuka usaha. Ada yang membuka usaha layanan isi ulang galon, toserba, aksesori, kuliner seperti ayam goreng, dan lainnya. ”Kita mendorong para santri mengembangkan usahanya dan di beberapa tempat cukup berhasil,” tutur Ketua Baznas Noor Achmad pertengahan Mei lalu.

Ketika meluncurkan OPOP di Kalimantan Selatan, Wapres Amin menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki tugas yang sama dengan tugas pemerintah, yaitu menyejahterakan umat. Wapres menegaskan bahwa pondok pesantren harus menjadi mitra pemerintah dan bukan menjadi musuh pemerintah.

”Jangan pesantren menciptakan kader-kader melawan pemerintah. Itu dulu melawan Pemerintah Belanda, sekarang ini pemerintah adalah kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana pesantren bermitra dengan pemerintah untuk kita memerpercepat proses kesejahteraan ini,” ujar Wapres Amin,

Pesantren diajak bekerja sama bersama pemerintah dalam membangun kesejahteraan menuju Indonesia maju, menghilangkan kemiskinan, dan menghilangkan kesenjangan. ”Maka, ada pemberdayaan ada bansos (bantuan sosial). Pesantren menjadi mitra pemerintah, bukan menjadi musuh pemerintah,” ujar Wapres Amin.