PKS Tepis Isu Ditawari Jatah Menteri

PKS tengah diterpa isu ditawari jatah kursi menteri agar menarik dukungannya terhadap Anies Rasyid Baswedan. Isu tersebut dipastikan tidak benar dan tak berdampak pada proses koalisi PKS dengan Nasdem dan Demokrat.

KOMPAS

Foto gabungan memperlihatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera diterpa isu ditawari jatah kursi menteri agar menarik dukungannya terhadap Anies Rasyid Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024. Isu itu disebut-sebut sebagai upaya untuk menggagalkan koalisi partai itu dengan Nasdem dan Demokrat.

• Isu tawaran kursi menteri itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak suka PKS, Nasdem, dan Demokrat membentuk Koalisi Perubahan.
• Sejauh ini dipastikan komunikasi PKS, Demokrat, Nasdem, bersama tim dari Anies Baswedan semakin baik.
• Untuk cawapres belum ditentukan karena baru menyelesaikan kriteria dan mekanismenya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, isu itu tidak benar. Menurut Kholid, isu tersebut sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan PKS dan ingin mengganggu PKS, Nasdem, dan Demokrat dalam membentuk Koalisi Perubahan.

”Sepengetahuan kami tidak ada tawaran demikian, apalagi tawaran itu dalam rangka menjegal Anies. Itu bukan hanya hoaks, tetapi fitnah,” kata Kholid saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

PKS, Nasdem, dan Demokrat saat ini masih berembuk untuk membentuk koalisi. Adapun Partai Nasdem sebelumnya pada 3 Oktober 2022 resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kholid menambahkan, putusan Musyawarah Majelis Syuro menetapkan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024. ”Jadi, putusan itu mengikat dari pimpinan, pengurus, hingga anggota. Jadi, PKS insya Allah tetap sikapnya sebagai oposisi,” ujar Kholid.

Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Kamis (23/6/2022), di kantor Partai Nasdem.

Senada dengan Kholid, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan, perubahan sikap PKS harus melalui musyawarah Majelis Syuro. Sampai saat ini belum ada perubahan.

”Keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi partai pada Pilpres 2019 belum ada perubahan bahwa PKS akan berperan aktif, bersikap kritis, dan konstruktif di luar pemerintahan. Pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi agar ada check and balance terhadap jalannya pemerintahan,” kata Muzzammil.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, isu yang tengah dihadapi PKS bukanlah hal yang aneh. Menurut Willy, di dalam politik selalu terjadi dinamika, seperti isu, rumor, hingga gosip.

”Bisa saja isu tadi diembuskan oleh mereka yang tidak ingin koalisi terbentuk, kan? Atau dari lawan politik Mas Anies. Semuanya mungkin, semuanya bisa terjadi karena semua itu bagian dari dinamika politik,” kata Willy.

Willy memastikan, sejauh ini komunikasi dari tiga partai bersama tim dari Anies Baswedan semakin baik. ”Semakin intens dan semakin solid. Artinya, terjadi progres atau kemajuan dari beberapa kali komunikasi yang kami lakukan,” ucap Willy.

Sejauh ini komunikasi dari tiga partai bersama tim dari Anies Baswedan semakin baik.

Sebelumnya, melalui tim kecil, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pada Jumat (21/10) bertemu guna menggodok format koalisi yang akan dibentuk oleh ketiga partai tersebut. Partai Nasdem diwakili Willy dan Sugeng Suparwoto. Sementara PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Al Muzammil Yusuf.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Baswedan. Dalam pertemuan tersebut, Partai Nasdem mengajak Demokrat dan PKS mematangkan format koalisi yang akan digagas bersama.

Baca juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, Demokrat-PKS Belum Sepakat

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Kabakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berujar, terlepas ada atau tidak adanya isu tersebut, PKS lewat tim kecil sudah menyampaikan tetap berkomitmen sebagai oposisi hingga 2024. Hal itu juga selaras dengan Demokrat yang tetap di luar pemerintahan.

”PKS juga sudah menyampaikan bahwa akan komit dengan teman-teman Demokrat dan juga teman-teman Nasdem mengusung atau membentuk Koalisi Perubahan ini untuk sama-sama memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” ujar Herzaky.

Terkait dengan pembentukan koalisi ini, disampaikan Willy, Nasdem telah mengusulkan agar deklarasi koalisi dilaksanakan pada 10 November mendatang. Namun, menurut dia, usulan tersebut belum disepakati PKS dan Demokrat. Terkait dengan hal ini, Nasdem menghormati mekanisme di setiap partai dan memprioritaskan kepentingan bersama.

Cawapres

Sementara itu, hingga kini, siapa yang akan mendampingi Anies masih belum jelas. Terkait dengan hal ini, Herzaky menyampaikan bahwa kriteria bakal calon wakil presiden (cawapres) masih dibahas. Selain itu, Demokrat, PKS, dan Nasdem juga masih menyusun platform perubahan dan perbaikan, desain pemerintahan, ataupun strategi pemenangan yang efektif.

”Nama-nama yang masuk memang yang diusulkan, tetapi saat ini masih terus kami bahas. Tentu akan mengerucut juga ke satu nama tentunya,” ucap Herzaky.

Baca juga: Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Masih Terganjal Pilihan Bakal Cawapres

Adapun Willy mengatakan, terkait dengan cawapres, ketiga parpol baru menyelesaikan kriteria dan mekanismenya. PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Partai Demokrat mengusulkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menyerahkan kepada Anies untuk memilih dan menentukan, baik dari usulan partai maupun dari luar koalisi. ”Prinsip saling melengkapi dan tidak kawin paksa,” ucapnya.