Isu Kabareskrim Jadi Mafia Tambang, Mahfud MD Singgung Perang Bintang

Kompolnas telah menanyakan isu setoran tambang itu ke Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Agus membantah tudingan itu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Senin (19/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, isu perselisihan antarpejabat tinggi di Kepolisian Negara RI harus segera diatasi. Hal ini terkait dengan munculnya nama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam isu setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diungkapkan oleh seseorang mantan polisi bernama Ismail Bolong di media sosial.

”Isu ’perang bintang’ terus menyeruak. Dalam ’perang’ ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya,” kata Mahfud melalui Whatsapp, Minggu (6/11/2022).

Mahfud mengatakan, walaupun Ismail sudah memberikan klarifikasi bahwa saat membuat video tersebut dirinya sedang berada dalam tekanan petinggi Polri lain, pihaknya akan tetap menelusuri dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kebenaran dari pernyataan Ismail.

Petinggi Polri yang dimaksud dalam pengakuan Ismail itu adalah mantan Kepala Biro Pengamanan Internal, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri saat itu, Brigadir Jenderal (Pol) Hendra Kurniawan. Anak buah bekas Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, itu kini sudah diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

IVAN DWI KURNIA PUTRA

Terdakwa kasus perintangan penyidikan terhadap perkara pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat), Hendra Kurniawan, menjalani sidang pertamanya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022).

”Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” ucap Mahfud.

Menurut dia, ada pula keanehan terkait klarifikasi Ismail tersebut karena Ismail tiba-tiba minta pensiun dini dari Polri tak lama setelah membuat video tersebut bersama Hendra. Pensiun dini Ismail terkonfirmasi melalui surat Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor kep/308/IV/2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto pada 29 April 2022.

”Katanya sih, waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian, Juni, dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022. Aneh, ya. Namun, isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya,” tutur Mahfud.

Dalam video yang beredar, Ismail mengaku sebagai pengepul batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saat menjabat Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Kepolisian Resor Samarinda. Dia mengaku pernah menyetor uang Rp 6 miliar dalam tiga termin pemberian, yaitu pada September, Oktober, dan November 2021.

Baca juga: Mahfud MD: Polri Harus Dibangun sebagai Polisi Rakyat

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang warga menunjukkan video pernyataan Ismail Bolong yang mengaku sebagai anggota Polresta Samarinda sekaligus pengepul tambang batubara tak berizin di Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022).

Setoran tersebut diambil dari pengumpulan dan penjualan batubara berkisar Rp 5 miliar-Rp 10 miliar per bulannya. Selain kepada Komjen Agus, dia juga mengaku menyetor uang Rp 200 juta pada Agustus 2021 kepada salah satu pejabat di Polres Bontang.

Dalam video berdurasi 2 menit 33 detik itu, Ismail mengenakan baju berwarna hitam. Pria itu seperti sedang membaca tulisan di lembaran kertas yang tak terlihat jelas dalam video. Ia memperkenalkan diri sebagai Ismail Bolong dan mengaku berpangkat ajun inspektur polisi satu (Aiptu), bintara tingkat dua di kepolisian dengan nomor registrasi pokok (NRP) 76040298.

Kompas sudah berupaya menghubungi Komjen Agus dan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo untuk mengklarifikasi pernyataan Ismail. Hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban dari keduanya.

Namun, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Albertus Wahyurudhanto saat dihubungi, Minggu, mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Agus. Dalam komunikasi itu, Agus membantah seluruh pernyataan Ismail dan memintanya untuk membuktikan seluruh pernyataannya tersebut.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

”Kami sudah hubungi langsung kemarin. Kalau Kabareskrim Pak Agus, beliau menyatakan (pernyataan Ismail) tidak benar, silakan menghubungi pimpinan dengan jalur yang benar dan bukti-bukti. Beliau tidak banyak bicara kemarin,” tutur Albertus.

Presiden diminta turun tangan

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk terus mengawal langsung dan menengahi dugaan konflik internal di antara para jenderal polisi yang terjadi saat ini. Hal ini juga sebagai bentuk dari reformasi Polri yang tengah mendapat sorotan miring dari masyarakat.

”Ini ada persoalan di internal yang harus diselesaikan oleh Pak Presiden terhadap soliditas Polri, apalagi ada saling tuduh. Benar atau tidak masih perlu diklarifikasi. Tetapi, kalau pernyataan muncul, berarti ada persoalan di dalam yang harus dibenahi,” tutur Albertus.

Sementara itu, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono segera memeriksa nama-nama yang diungkap Ismail.

KOMPAS

Tujuh mantan Kapolri ke Mabes Polri, Kamis (27/10/2022).

”Kalau ini dibiarkan, tentu akan jadi bola liar. Dan kalau tak bisa dikendalikan, ujung-ujungnya akan berimbas ke Kapolri sendiri,” kata Bambang.

Ia juga meminta Presiden Jokowi membentuk tim independen pencari fakta untuk memberantas mafia tambang, terlebih jika melibatkan pejabat tinggi Polri. Hal ini dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

”Melihat begitu kusutnya penanganan isu tambang ilegal ini, sebaiknya Presiden juga membuat tim independen pencari fakta agar kasus ini tak berlarut-larut menggerus kepercayaan masyarakat,” kata Bambang.

Baca juga: Viral Video Setor Uang Tambang ke Polisi, Publik Desak Pengusutan

Dalam penelusuran Kompas, Ismail Bolong tercatat sebagai Ketua Pengurus Kerukunan Keluarga Masyarakat (KKM) Bone Kaltim. Dalam unggahan terakhir di akun Facebook KKM Bone Kaltim pada 28 Oktober 2022, wajah Ismail Bolong masih terpampang dalam pamflet ucapan peringatan ke-94 Sumpah Pemuda. Di dalam situs web kkmbkaltim.com, wajah Ismail Bolong juga terpampang di beranda.

Selain itu, Ismail Bolong tercatat sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kaltim. Dalam situs resmi Pemprov Kaltim (kaltimprov.go.id), Ismail Bolong dilantik pada 27 Januari 2022 sebagai Ketua Pertina Kaltim masa bakti 2021-2025. Ini terdapat dalam arsip berita Humas Pemprov Kaltim berjudul ”Hadiri Pelantikan Pengprov Pertina Kaltim, Wagub Minta Majukan Prestasi Tinju Benua Etam”.