Kapolri Mutasi 473 Personel, Eks KPK Pimpin Dua Polda Strategis
Ada tujuh perwira Polri yang dipromosikan menjadi kapolda. Selain itu, ada tiga perwira Polri yang dipromosikan menjadi pejabat utama Mabes Polri. Siapa saja mereka?
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memutasi 473 personel perwira Polri. Beberapa di antaranya adalah Inspektur Jenderal Karyoto sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Inspektur Jenderal Akhmad Wiyagus sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Keduanya pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/3/2023), mengatakan, terdapat 4 surat telegram mutasi per 27 Maret 2023. Surat telegram tersebut adalah ST/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.
Semua surat telegram tersebut ditandatangani Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri. ”Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi,” kata Dedi.
Dari keempat surat telegram mutasi tersebut, kata Dedi, terdapat mutasi yang bersifat promosi, yakni promosi menjadi pejabat kapolda untuk 7 personel dan penjabat utama Mabes Polri sebanyak 3 personel. Beberapa promosi menjadi kapolda di antaranya Inspektur Jenderal Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar, dan Inspektur Jenderal Setyo Boedi Moempoeni Harso menjabat sebagai Kapolda Sulsel.
Adapun promosi menjadi penjabat utama Mabes Polri adalah Inspektur Jenderal Fadil Imran yang menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun. Selain itu, terdapat Komisaris Jenderal Purwadi Ariyanto yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Di luar mutasi bersifat promosi, ada pula mutasi yang bersifat penyegaran bagi 77 personel serta mutasi penempatan untuk pendidikan dan pengembangan pimpinan tinggi (dikbang pimti) bagi 72 personel. Selain itu, terdapat mutasi berupa dikbang pimti bagi 88 personel, pendidikan dan pengembangan menengah (dikbangmen) bagi 1 personel, penugasan khusus bagi 11 personel, pensiun bagi 36 personel, serta evaluasi jabatan bagi 3 personel.
Tahun politik
Menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, sebagaimana kebutuhan sebuah organisasi, Polri perlu melakukan penyegaran, perpindahan untuk kedinasan (tour of duty), dan perpindahan dalam rangka kewilayahan. Selain itu, terdapat kebutuhan karena ada personel yang pensiun sehingga harus ada yang menggantikan.
Khusus terkait penempatan pejabat tinggi, tampak bahwa mutasi yang terjadi adalah mutasi yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman selama yang bersangkutan bertugas. Semisal, Inspektur Jenderal Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabaharkam menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun.
Fadil dinilai selama ini berpengalaman bertugas sebagai pimpinan di wilayah yang besar dan kompleks, seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta. Demikian pula di masa pandemi Covid-19, Fadil dinilai mampu menekan penyebaran wabah tersebut, melakukan inovasi berupa Kampung Tangguh, serta mampu mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup rumit.
Dengan latar belakang tersebut, Fadil dinilai sudah tepat menjabat sebagai Kabaharkam. ”Sebagai Kabaharkam, beliau nantinya bertanggung jawab mencegah kejahatan melalui tindakan preventif dan preemtif untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga diharapkan di tahun politik ini situasi kamtibmas Indonesia tetap sejuk,” tutur Poengky.
Poengky juga menyoroti penugasan Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya dan Wiyagus sebagai Kapolda Jawa Barat. Menurut dia, keduanya menjadi simbol atau sosok yang bersih. Sebab, Karyoto berpengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Deputi Penindakan KPK, demikian pula Wiyagus juga pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat di KPK.
Wiyagus, lanjut Poengky, juga merupakan personel polisi yang menerima Hoegeng Award pada 2021. Dengan demikian, kedua sosok tersebut diharapkan mampu tak hanya memimpin wilayahnya, tetapi juga melanjutkan reformasi kultural Polri.
”DKI Jakarta dan Jawa Barat di tahun politik ini rentan gejolak sehingga leadership yang tenang dari kedua kapolda tersebut diharapkan dapat menjaga dua provinsi tersebut untuk tetap aman dan kondusif,” kata Poengky.