KSP Minta Ganti Rugi Pengadaan Tanah IKN Segera Dibayar

KOMPAS/SUCIPTO

Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, penyuplai air baku untuk IKN, di Kalimantan Timur, Sabtu (18/3/2023). Pemerintah Korea Selatan memberi hibah 350 liter per detik instalasi pengolahan air minum di proyek ini.

JAKARTA, KOMPAS — Kantor Staf Presiden meminta masalah pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN segera diselesaikan. Jika harga sudah disepakati, pembayaran ganti rugi lahan yang sudah disepakati harus segera dibayar. Sebaliknya, masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.

”Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika bertemu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/4/2023).

Menurut Moeldoko, KSP akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN. Pengawalan ini termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.

”Kami (KSP) punya pengalaman di Wadas (Jawa Tengah). Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas. Kami ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujar Moeldoko.

Alimuddin menambahkan bahwa masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi. Menurut Alimuddin, masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru. ”Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektar,” kata Alimuddin.

Baca Juga: Pembangunan IKN Tidak Akan Terhentikan

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin (kemeja putih kiri) di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/4/2023).

Pada kesempatan itu, Alimuddin juga menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN. Peran pemerintah, terutama dibutuhkan untuk pendidikan dasar dan menengah.

Pertemuan antara Moeldoko bersama Alimuddin ini menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada Februari lalu. Saat itu Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN.

Pertemuan antara Moeldoko dan Alimuddin ini menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada Februari lalu.

Pada Kamis (9/2/2023) lalu, Moeldoko sempat meninjau pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kala itu, Moeldoko didampingi Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga.

Moeldoko melihat langsung pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan dari Gardu Pandang Istana yang meliputi Istana Kepresidenan dan kantor Kementerian. Moeldoko menyampaikan, meski terdapat sejumlah kendala terkait faktor cuaca, tetapi pembangunan infrastruktur IKN berjalan dengan baik dan sesuai tahapan.

Lihat Juga: Setelah Idul Fitri, Presiden Jokowi Kumpulkan Investor Potensial IKN

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin (Kemeja Putih Kiri) di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/4/2023).

”Pembangunan IKN ini akan jadi pengungkit tumbuhnya ekonomi dan sektor lainnya. Ini yang harus dipahami semua pihak. Jadi, jangan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk mengganggu proses pembangunan,” ujar Moeldoko

Selain melihat pembangunan Infrastruktur pusat pemerintahan, Moeldoko juga meninjau rumah tinggal untuk pekerja konstruksi dan Bendungan Sepaku Semoi. ”Rumah tinggal untuk pekerja sangat layak. Ini membuat saya semakin yakin pembangunan IKN bisa cepat selesai,” ujarnya.

Lima tahap

Pemerintah telah merencanakan pembangunan IKN mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunan dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama pada 2022-2024 yang terfokus pada pembangunan infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan, hingga pengelolaan limbah.

Tahap II pada 2025-2029 adalah pembangunan area inti seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder. Pembangunan tahap III pada 2030-2034 meliputi pengembangan kawasan industri dan sektor lainnya. Tahap IV dan V dilakukan pada 2035-2039 dan 2040-2045.

”Di tahap akhir IKN mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing,” tambah Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga.