Kunjungan Kongres AS, dan Ditunggunya Sikap Indonesia di Laut China Selatan
Posisi RI di Laut China Selatan patut diperhitungkan untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik di area berpolemik itu. Kunjungan Kongres AS jelang KTT ASEAN jadi bukti nyata terhadap pentingnya peran Indonesia.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Charles Honoris dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat bertukar kartu nama dengan Ketua Kongres Amerika Serikat (House Democracy Partnership) Vern Buchanan dari Partai Republik di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (3/5/2023). Pertemuan ini dilakukan guna menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Beberapa hari lalu, sejumlah anggota anggota Kongres Amerika Serikat berbondong-bondong mengunjungi Indonesia. Selain menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, delegasi anggota Kongres AS juga menemui anggota DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meskipun datang terpisah, mereka tampaknya satu rangkaian. Misalnya, Rabu (3/5/2023) siang, delapan anggota Kongres AS, yang ditemani oleh Duta Besar AS di Jakarta, Sung Yong Kim, menemui Presiden Joko Widodo. Selain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Presiden juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara delegasi Kongres AS dipimpin Vern Buchanan, asal Partai Republik, yang juga anggota House Democracy Partnership (HSP) Kongres AS. Ia bersama anggota Kongres AS lainnya, yaitu Norma Torres, Terri Sewell, John Rutherford, Claudia Tenney, Carlos Gimenez, Anna Paulina Luna, dan Jenniffer González Colón. Dari delapan anggota Kongres AS itu, enam di antaranya berasal dari Partai Republik dan dua lainnya dari Partai Demokrat.
Usai menemui Presiden, Rabu sore, Vern Buchanan cs menemui anggota wakil rakyat di Senayan. Di DPR, yang menerima mereka bukan Ketua dan Wakil Ketua DPR, melainkan salah satu perangkat kerja dari pimpinan DPR, yaitu Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR. GKSB dipimpin Charles Honoris dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan beranggotakan sejumlah anggota DPR berbagai fraksi.
Kunjungan Kongres AS ini tercatat bukan yang pertama di tahuan 2023. Belum lama ini, 12 April lalu, Presiden Jokowi juga menerima beberapa anggota Kongres AS. Selain Senator Jeff Merkley, Senator Chris van Hollen, juga Representative Lloyd Doggett, Representative Praila Jayapal, dan Representative Ilhan Omar. Belakangan, delegasi AS ini juga menemui DPR.
Baca juga: Terima Kongres AS, Presiden Jokowi Ingin Kemitraan Setara Ditingkatkan
Tujuan kunjungan delegasi AS ini memang untuk menguatkan kerja sama dan kemitraan kedua negara. Seperti diungkapkan Menlu Retno saat memberi keterangan usai mendampingi Presiden Jokowi di Istana. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kemitraan setara antara Indonesia dan AS. Prinsip ini dinilai akan menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara.
”Jadi, kemitraan yang didasari oleh kesetaraan dan menghasilkan kerja sama yang sifatnya win-win. Ini betul-betul ditekankan oleh kedua belah pihak, equal partnership,” ujarnya.
Jadi, kemitraan yang didasari oleh kesetaraan dan menghasilkan kerja sama yang sifatnya win-win. Ini betul-betul ditekankan oleh kedua belah pihak, equal partnership.
Isu LCS perlu dikedepankan
Terkait Laut China Selatan (LCS), yang mungkin dibahas bersama Presiden, Retno tak merinci. Soal itu baru terungkap setelah Vern Buchanan bertemu dengan anggota DPR. Menurut Honoris, pertemuan dengan Kongres AS di antaranya menekankan pentingnya sektor pertahanan termasuk komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di LCS. Forum KTT ASEAN, yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, perlu dikedepankan guna menyelesaikan berbagai masalah di wilayah. Tujuannya, agar keamanan dan stabilitas area dapat selalu diupayakan.
”Kami mengapresiasi bahwa AS juga punya keinginan yang sama untuk memastikan bahwa pengawasan LCS tetap dapat bisa dilalui. Ada freedom of education di sana. Jadi, ya kami mendukung-lah upaya-upaya perdamaian dan stabilitas di sana (LCS),” ujar Charles saat ditanya pers yang menerima delegasi AS di Gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tertutup yang berlangsung satu jam antara GKSB dan delegasi AS itu, membahas berbagai topik seperti perdagangan, energi, dan pertahanan.
Kami mengapresiasi bahwa AS juga punya keinginan yang sama untuk memastikan bahwa pengawasan LCS tetap dapat bisa dilalui. Ada freedom of education di sana. Jadi, ya kami mendukung-lah upaya-upaya perdamaian dan stabilitas di sana (LCS).
Dari sisi kedaulatan Indonesia, kata Charles, Indonesia berada pada posisi untuk menjaga stabilitas keamanan LCS. Pihak AS, sebagaimana dikatakan Charles, akan turut mengupayakan hal serupa dengan meningkatkan kerja sama bilateral maupun regional agar dapat menjamin keamanan di kawasan tersebut.
Charles mengakui, Parlemen tak dapat mengambil keputusan atas suatu kebijakan, tetapi pihaknya dapat mendukung diplomasi yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini, parlemen membantu pemerintah dalam bentuk diplomasi beberapa jalur (multitrack).
”Biar bagaimanapun, parlemen di negara tersebut berperan pada (pembuatan) kebijakan,” ujar Charles menegaskan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F30%2Fe987a83e-23ca-4c5f-82fb-1a867b6f3536_png.jpg){kind=logo}
Dalam tangkapan layar dari video yang disiarkan Komando Operasi Indo-Pasifik Amerika Serikat, Kamis (29/12/2022), terlihat jet tempur J-11 China dari jendela pesawat intai RC-135 AS. J-11 China membayangi RC-135 dalam jarak 6 meter di atas Laut China Selatan pada 21 Desember 2022. Berulang kali China mengerahkan jet tempur dan membayangi pesawat AS dan sekutunya dalam jarak dekat.
Kongres AS dan DPR dapat bekerja sama dalam berbagai sektor, termasuk diplomasi dan pertahanan. Berbagai macam peluang bisa terbangun dari kerja sama antara Indonesia dan AS
Meski demikan, Vern Buchanan tak mengungkap diskusi yang dilakukannya bersama GKSB soal LCS. Ia hanya mengatakan, kongres AS dan DPR dapat bekerja sama dalam berbagai sektor, termasuk diplomasi dan pertahanan. Berbagai macam peluang bisa terbangun dari kerja sama antara Indonesia dan AS.
Selama ini, jika pembicaraan mengenai pertahanan, soal LCS kerap menjadi topik. Bahkan, jadi perdebatan antara ASEAN, termasuk Indonesia dan China. Mengapa? Hal ini erat kaitannya dengan sumber-sumber daya alam yang tersimpan di teritori LCS. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa persoalan ekonomi dan ekologi di kawasan LCS menjadi perhatian banyak pihak (Rossiana, Yasintha Selly, 2022).
Mengutip laman resmi US Mission to ASEAN (2020), negara itu tak mengizinkan Beijing memperlakukan LCS sebagai ”kerajaan” maritimnya. AS berpihak pada mitra-mitra Asia Tenggara guna melindungi hak atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Bahkan, AS juga menilai Beijing telah mengintimidasi negara-negara pesisir LCS. Karena itu, apa yang dilakukan China jelas tak sesuai dengan kondisi abad ke-21.
Sejauh ini, sikap ”Negeri Paman Sam” terhadap perilaku China masih sama. Seperti dikatakan Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Multilateral Jung H Pak, pihaknya mendukung terjaganya LCS yang bebas dan terbuka. Seluruh negara, terlepas dari kekuatan militer dan ekonominya, semestinya dapat menikmati hak dan dijamin kebebasannya tanpa ancaman koersi yang tertuang pada hukum internasional Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada 1982.
Dalam foto yang disediakan Angkatan Laut Amerika Serikat ini, Kapal USS Ronald Reagan (CVN 76) dan USS Nimitz (CVN 68) mengikuti latihan di Laut China Selatan, Senin, 6 Juli 2020. China berang dan menuding AS unjuk kekuatan militernya.
Masih dalam laman US Mission to ASEAN (2022), perilaku China kerap mengganggu perairan negara-negara ASEAN. Hal ini membuat AS ”gerah”, tak terkecuali Indonesia. Apalagi posisi Indonesia saat saat ini sebagai Keketuaan ASEAN dan harus berhadapan dengan China yang semakin agresif di kawasan LCS, termasuk rivalitas dengan AS. Tak pelak jika AS membentuk sejumlah kerja sama keamanan demi menahan kekuatan China di kawasan LCS. Salah satunya membangun aliansi pertahanan dengan Australia dan Inggris yang disebut AUKUS (Kompas.id, 10/2/2023).
Untuk itu, Penyelesaian Kode Perilaku (Code of Conduct/CoC) jadi salah satu solusi untuk meredam konflik LCS. Namun, implementasi kolaborasi antar pihak ASEAN juga belum terlihat. Demikian seperti dikutip dari Jurnal Diplomasi Pertahanan The South China Sea Dispute: Code of Conduct Implementation as the Dispute Settlement.
Tentu, dalam forum KTT Asean ini, isu LCS perlu jadi prioritas Indonesia. CoC akan jadi pedoman tiap pihak untuk berhubungan dengan sejumlah negara yang berkepentingan di ASEAN. Sebab, perairan itu telah dianggap 'teras' bagi beberapa negara Asia Tenggara.
Tentu, dalam forum KTT Asean ini, isu LCS perlu jadi prioritas Indonesia. CoC akan jadi pedoman tiap pihak untuk berhubungan dengan sejumlah negara yang berkepentingan di ASEAN. Sebab, perairan itu telah dianggap ”teras” bagi beberapa negara Asia Tenggara.
Sinyal positif
Apa pun, tentu, kedatangan Kongres AS ke Indonesia jelang KTT ASEAN memberi sinyal positif bagi negeri ini. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu wujud kesadaran negara adidaya akan pengaruh China di kawasan. Charles meyakini bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang diperhitungkan pula di kawasan Asia Pasifik. Indikasinya, terlihat dari dua kali GKSB menerima kunjungan delegasi kongres AS dengan jumlah delegasi yang besar dan dalam waktu yang tidak terlalu jauh.
Kapal selam tipe 094A kelas Jin berbahan bakar nuklir dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China terlihat selama patroli di Laut China selatan pada 12 April 2018.
Hal serupa dikatakan pula oleh pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Kedatangan anggota kongres AS ke Indonesia dinilai bisa dibilang sangat serius. Itu berarti, ada sinergi dalam kebijakan luar negeri AS antara legislatif dan eksekutif. ”Inilah yang bikin Kongres AS merasa ini tantangan serius. Dalam menjawab tantangan ini, dia ingin kepastian di mana posisi ASEAN,” kata Rezasyah saat dihubungi.
Inilah yang bikin Kongres AS merasa ini tantangan serius. Dalam menjawab tantangan ini, dia ingin kepastian di mana posisi ASEAN.
Indonesia perlu bersikap tegas. Sebab, China dianggap telah mengganggu dengan kapal-kapal patrolinya di LCS sekaligus juga dengan sengketa klaim nine dashline yang belum ada solusinya. Hal ini meresahkan negara-negara ASEAN yang terdampak selain Indonesia, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. ”Indonesia sebagai ketua harus bersuara. China sangat berkuasa,” ujar Rezasyah.
Foto yang dikeluarkan Pasukan Pertahanan Nasional Filipina, 9 Juni 2020, memperlihatkan sebuah kapal membawa bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun Pulau Thitu, sebuah pulau di Laut Filipina Barat yang diklaim masuk dalam wilayah teritorial Filipina
Menurut Rezasyah, sampai sekarang ini, masalah LCS masih mengkhawatirkan. Sebab, nyaris terjadi persinggungan antarnegara anggota ASEAN dengan China. Yang terakhir, hubungan China dan Filipina memanas lantaran kapal patroli negeri tirai bambu itu makin semena-mena di perairan. Filipina telah melayangkan keberatan pada Beijing, tetapi tak ada satu pun yang ditanggapi (Kompas.id, 2/5/2023).
Baca juga: Laut China Selatan dan Kepentingan Indonesia
Sarannya, Rezasyah berharap agar pemerintah tiap negara ASEAN dapat melatih nelayan-nelayannya untuk lebih proaktif ketika bertemu dengan nelayan China. Bukan dihindari ketika melihat pencurian ikan, melainkan segera melapor dan mengumpulkan bukti melalui foto atau rekaman gambar. ”Nelayan harus terhubung secara elektronik sehingga mereka dapat termonitor dengan pangkalan angkatan laut terdekat,” tuturnya lagi.
Kini, sebagai negara nonblok, Indonesia juga perlu menegaskan posisinya untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan LCS. Jabatan keketuaan ASEAN dapat dimanfaatkan untuk bersuara serta bersikap tegas sehingga apat menaikkan pamor Indonesia di kancah internasional. Kapan lagi ya.
