Wapres Lengkapi Tim Pembangunan Papua untuk Serap Aspirasi
Di sisa satu setengah tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, tim untuk menangani pembangunan Papua dilengkapi dengan sejumlah personel. Tugas pertama tim ini adalah menyerap aspirasi.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
NINA SUSILO
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi memberikan keterangan seusai audiensi Wapres Ma'ruf Amin dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) dari perwakilan enam provinsi, Selasa (9/5/2023), di Istana Wapres, Jakarta.
Para personel itu direkrut dengan latar belakang mewakili tiap provinsi di Tanah Papua. Mereka diterima Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Mereka adalah Pendeta Alberth Yoku perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy selaku perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen sebagai perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine mewakili Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw dari Provinsi Papua Barat Daya.
Wapres meminta anggota BP3OKP tersebut untuk turun ke masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua.
Dalam arahannya, Wapres meminta anggota BP3OKP tersebut untuk turun ke masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Semua pemangku kepentingan perlu diyakinkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua sejahtera dan maju.
”Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” tutur Wapres.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) menerima anggota BPP dari perwakilan setiap provinsi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/5/2023). Tugas perwakilan ini menyerap aspirasi dan menyinkronkan program yang ada.
Pada mulanya, BP3OKP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Badan itu dipimpin Wapres dan beranggotakan tiga menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
Adapun untuk anggota BP3OKP perwakilan setiap provinsi di Papua itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M tahun 2023. Dalam Keppres yang ditandatangani 5 April 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo itu menetapkan masa jabatan anggota BP3OKP selama lima tahun.
Terhadap para anggota BP3OKP, Wapres juga menginstruksikan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab, kehadiran BP3OKP ini untuk mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan. Diingatkan pula bahwa masa kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tinggal satu setengah tahun.
”Saat ini kita dihadapkan dengan batasan waktu pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, saya meminta saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan/proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,” tambahnya.
Para perwakilan ini tak semua berdomisili di setiap provinsi yang diwakili. Irene, misalnya, adalah notaris di Kota Tangerang dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pietrus Waine yang merupakan pensiunan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Purn) Polisi banyak beraktivitas di Jakarta dan Semarang.
Yoseph Yanowo Yolmen berlatar belakang bekerja di perusahaan minyak dan gas, seperti PT Freeport Indonesia dan British Petroleum. Hantor Matuan dan Otto Ihalauw berlatar belakang pegawai negeri sipil.
Seusai pertemuan, Juru Bicara Wapres Masduli Baidlowi kepada wartawan menyampaikan, karena anggota BP3OKP sudah ditetapkan dalam Keppres, mereka pun berharap untuk segera dilantik. ”Wapres menyanggupi segera dilantik,” ujar Masduli.
Menurut dia, Wapres juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan para pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian, agenda konsolidasi Otonomi Khusus di enam provinsi di tanah Papua, terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 daerah otonom baru (DOB), bisa dijalankan.
Rencana Aksi 2023 dan 2024 juga diminta untuk dikawal supaya selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041. ”Jadikan ini legacy dari pemerintahan saat ini dan sebagai fondasi untuk pemerintahan baru nanti. Jadi, kita sudah meletakkan landasan atau semacam milestone-nya,” tuturnya.
Terkait Papua yang masih mengalami kekerasan bersenjata kendati ada pembangunan, Yoseph mengatakan, perlu identifikasi masalah. Sebab, diyakini dengan banyaknya dana otonomi khusus yang sudah dialokasikan, bila itu dimanfaatkan baik, maka Papua semestinya sudah jauh lebih maju.
Rencana Aksi 2023 dan 2024 juga diminta untuk dikawal supaya selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.
”Kami harap dengan terbentuknya badan ini, kami bisa turun ke tengah masyarakat supaya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Diakui, kondisi wilayah Merauke, misalnya, luas dan berawa-rawa dengan jalan rusak. Ketika ada ibu hamil akan melahirkan atau ada orang sakit, layanan kesehatan sulit dijangkau. Guru honorer pun kerap tidak mendapat gaji layak.
Untuk Merauke yang luas dan berawa-rawa, misalnya, perlu rumah sakit terapung yang lengkap dan bisa menjangkau ke mana-mana. Karena itu, dia berharap BP3OKP bisa membantu supaya program-program yang ada betul mengenai sasaran. ”Saya rasa ini bisa diterapkan di pegunungan dengan mobil kesehatan yang lengkap dengan dokter, suster, serta peralatannya,” tuturnya.
Yoseph Yanowo Yolmen anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Selatan
Sementara itu, Hantor melihat musuh besar pembangunan di Papua adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. ”Harapan kami, dengan hadirnya enam provinsi di Papua, tiga faktor (musuh pembangunan Papua) ini bisa berubah,” ujarnya.
Pietrus Waine juga berjanji segera kembali ke kampung serta merefleksikan kesulitan dan hambatan pembangunan. Program pembangunan di kementerian/lembaga ataupun di pemerintah daerah juga perlu disinkronkan.
Di Papua Barat, Irene mengusulkan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. ”Ini sedang dijajaki dan dipersiapkan. Tanah sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat (seluas) 37 hektar. Kami akan kerja sama, dengan dana hibah atau dana asing,” tuturnya.
Selain anggota BP3OKP dari perwakilan setiap provinsi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menerbitkan Keputusan Kepala BP3OKP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BP3OKP. Dalam keputusan yang ditandatangani 28 Februari lalu itu, kelompok ahli ini terdiri atas Ahmad Suaedy, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Prof Masykuri Abdillah, Maximus Tipagau, Melyana Ratana Pugu, Moksen Idris Sirfefa, dan Marsekal Pertama TNI (Purn) Muhammad Johansyah.
