Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan mendaftarkan bakal calon anggota DPR, Jumat (12/5/2023). PAN dan PPP yakin akan meraih suara di atas ambang batas parlemen.
PAN dan PPP mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota DPR di Pemilu 2024 ke KPU.
PAN mematok target 100 kursi, sedangkan PPP mematok target 50 kursi DPR RI.
Mencalonkan sosok pesohor atau tokoh dengan basis sosial tinggi menjadi salah satu strategi yang diambil partai-partai ini untuk mendulang suara.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan sama-sama yakin mampu melampaui ambang batas parlemen empat persen di Pemilu 2024. Sejumlah strategi dijalankan, salah satunya dengan mencalonkan pesohor sebagai bakal calon anggota legislatif.
Dua hari sebelum KPU menutup pendaftaran bakal caleg, PAN dan PPP secara resmi telah menyerahkan nama-nama kadernya, Jumat (12/5/2023) siang. PAN memenuhi seluruh kuota bakal calegnya, dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Hal ini termasuk pula daerah-daerah pemekaran. Pihaknya menurunkan 580 bakal caleg dari 84 dapil untuk bertarung pada tingkat nasional.
Dari jumlah itu, PAN menargetkan setidaknya mendapat 100 kursi. ”Kader-kader PAN di seluruh Tanah air, baik pusat maupun provinsi, kabupaten, kota, sekali lagi sudah siap lahir batin bekerja berkompetisi dengan kolega partai-partai lain,” kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Gedung KPU di Jakarta.
PPP yang mendaftar di hari yang sama juga turut mengisi penuh seluruh kuota bakal caleg yang tersedia. Namun, PPP hanya mengincar 50 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ”Itu yang memang kami targetkan dari awal. (Hal) ini memang tidak berlebihan karena Pemilu 2014, kami mendapatkan 39 kursi,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Mardiono.
Berdasarkan catatan Kompas, di Pemilu 2019, PAN mendapat 6,84 persen suara sah nasional dengan raihan kursi 44, sedangkan PPP mendapat 4,52 persen suara sah nasional dan 19 kursi DPR. Raihan ini menempatkan PAN dan PPP masing-masing di urutan kedelapan dan kesembilan dari sisi raihan kursi dari sembilan parpol yang lolos ambang batas parlemen, yakni 4 persen suara sah nasional.
Elektabilitas PAN dan PPP juga berdekatan. Dalam survei yang dilakukan Charta Politika melalui metode survei telepon melibatkan 1.200 responden (27-30 April 2023), misalnya, elektabilitas PAN mencapai 4 persen, sedangkan PPP mengumpulkan 3,8 persen dengan margin of error +/- 2,83 persen.
Siapkan strategi
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meyakini bahwa pendaftaran pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jawa Tengah telah terisi. Sebab, kuota telah terpenuhi sehingga peluang meraih kursi tetap terbuka.
Pada Pemilu 2019, PAN tidak mendapat satu kursi pun kursi DPR di Jawa Tengah. Padahal, di Pemilu 2014, PAN berhasil mendapat delapan kursi.
”Tapi, andaikata pun kita merasa Zulkifli Hasan perlu diturunkan, tentu kami tidak berpikir dua kali. Apalagi Zulkifli Hasan sebagai simbol kalau turun di Jawa Tengah, tentu membangkitkan semangat teman-teman calon anggota legislatif (caleg) di Jawa Tengah dan itu memang target dan tujuan kami,” ujar Eddy.
Dalam pendaftaran per Jumat, nama Zulkifli belum tercantum. Sebab, PAN masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan nama. Hal ini jadi pertimbangan pula jika sewaktu-waktu Zulkifli perlu turun sebagai bakal caleg. Menteri Perdagangan itu dinilai dapat mendongkrak suara dapil Jawa Tengah karena wilayah tersebut kerap dianggap lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Selain itu, PAN juga turut mengandalkan popularitas para pesohor yang menjadi kadernya. Beberapa di antaranya adalah Verrel Bramasta, Sigit Purnomo (Pasha dari Band Ungu), dan Uya Kuya.
PPP juga menyiapkan langkah serius untuk bisa meraih suara di atas 4 persen suara sah nasional. Meski enggan menjabarkan secara detail, PLT Ketua Umum PPP Mardiono menyebut pihaknya telah menyiapkan cara mencapai target perolehan suara elektoral. Partai ini akan terus mengejar target. Ia tak menampik bahwa tokoh-tokoh dengan suara massa yang banyak turut jadi salah satu strategi pertarungan kontestasi politik.
”PPP terbuka untuk tokoh-tokoh bangsa ini untuk bersama-sama berjuang,” kata Mardiono.
Untuk saat ini, Mardiono tak maju sebagai bakal caleg. Ia ditugaskan mengontrol para caleg bekerja. Namun, tetap ada kemungkinan bahwa Mardiono dapat turun sebagai bakal caleg PPP. Salah satunya dilihat dari target suara bakal caleg yang diperhitungkan sulit lolos.
”Tentu pimpinan-pimpinan (partai) langsung turun. Itu, kan, tugas seorang pemimpin,” ujar Mardiono.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, melihat langkah parpol mendaftarkan bacaleg dari kalangan pesohor atau sosok-sosok dengan basis sosial yang kuat memang bisa mendongkrak perolehan suara partai. Akan tetapi, hal itu saja tidak cukup. Sebab, perolehan kursi tak bisa mengandalkan raihan suara caleg secara individual.
”Tetap diperlukan kerja terkonsolidasi di antara seluruh caleg dengan kader-kader partai supaya partai bisa memenangi kursi dan memperoleh suara yang signifikan” ujarnya.
Menurut Titi, para pengurus parpol perlu memastikan bakal caleg yang mengisi daftar calon di partai tersebut merupakan sosok yang bisa bekerja sama memenangkan parpol sekaligus menyumbang perolehan kursi. Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, sangat sedikit parpol yang bisa meraih kursi di dapil hanya dengan mengandalkan perolehan suara dari satu orang caleg saja. ”Partai tetap perlu dukungan suara dari caleg-caleg lainnya,” ujarnya.